Khilafah Adalah Mahkota Islam, Menentangnya Adalah Kemungkaran Yang Nyata

khilafah

Oleh: Achmad Fathoni (Direktur El-Harokah Research Institute)

Pemerintah akan membuktikan konsep khilafah atau kedaulatan politik berdasarsan syariat Islam bukanlah termasuk implementasi langsung ajaran agama (Islam). Anggota Tim Kuasa Hukum Pemerintah, Achmad Budi Prayoga, mengatakan pembuktian itu akan dibebeberkan berupa dalil-dalil yang dirumuskan sejumlah ahli hukum tata negara seperti Azyumardi Azra dan Mahfud MD dalam persidangan lanjutan gugatan HTI atas pembubarannya. “Pendapat Profesor Azra atau ahli lain, Profesor Mahfud misalkan, mengatakan ideologi itu bukan bagian dari ajaran agama Islam,” ujar Achmad usai bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Rabu, (20/12/2017) seperti di lansir dari laman viva.

Tentu saja tuduhan pemerintah itu merupakan tuduhan yang gegabah dan tanpa dasar, kecuali hanya sikap yang antipati, tendensius, dan terkontaminasi paham islamophobia terhadap ide khilafah. Padahal ide khilafah merupakan gagasan yang otentik dari khasanah peradaban Islam, yang menjadi bagian penting dari ajaran Islam, dan merupakan sistem ketatanegaraan warisan Nabi Muhammad SAW.

Bahkan para ulama’ mu’tabar menyebutnya sebagai taaju al-furudh (mahkota kewajiban). Khilafah merupakan bagian dari ajaran Islam, itu bukanlah klaim sepihak dari ormas HTI ataupun elemen umat Islam yang lain, namun merupakan ide yang mempunyai sandaran kuat secara teologis, empiris, maupun historis.

Pertama: Secara teologis. Jelas sekali bahwa ide khilafah mempunyai dasar teologis yang kuat baik dari al-Qur’an, al-Hadist, dan ijma’ shahabat, serta diabadikan dengan “tinta emas” dalam khasanah kitab-kitab para ulama’ yang tidak terhitung jumlahnya, baik ulama’ salaf  (ulama’ terdahulu) maupun ulama’ khalaf (ulama’ kontemporer).

Dalam al-Qur’an terdapat ayat yang secara jelas tertuang kata khalifah (QS. Al-Baqarah : 30): “…Sesungguhnya Aku akan menjadikan seorang khalifah di atas bumi…”. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini adalah pangkal (dalil pokok) dalam mengangkat Imam dan khalifah yang didengar dan ditaati. Untuk menyatukan kalimat (Islam) dan menerapkan hukum-hukum khilafah (syariat). Dan tidak ada khilaf (perbedaan) di antara umat dan para imam (Tafsir Al-Qurtubi juz I halaman 264). Selain itu, Allah SWT juga memerintahkan agar kaum muslimin menaati Ulil amri (penguasa).

Sebagaimana firman Allah SWT: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan Ulil Amri di antara kamu sekalian.” (Terjemah QS. An-Nisa’: 59). Hal itu menunjukkan keharusan adanya ulil amri (penguasa) Islam di tengah-tengah kaum muslimin. Yang diperintahkan Allah SWT menegakkan hukum syara’, memutuskan perkara berdasar hukum yang diturunkan Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang diperintahkan itu adalah khas, yakni kekuasaan yang menjalankan hukum Allah SWT. Hal ini dipertegas dalam banyak al-Qur’an, seperti dalam QS. Al-Maidah, ayat: 1, 38, 44, 45, 47, 48, 49. QS. an-Nisa’, ayat: 58, 59, 65. QS.at-Taubah, ayat: 103, 123. QS. al-Baqarah, ayat: 179, 188. QS. at-Thalaq, ayat: 6, 7, yang semua ayat tersebut mengandung perintah melaksanakan sesuatu, yang berkaitan dengan kekuasaan yang jika tidak ada kekuasaan (Negara) maka perintah itu tidak bisa terealisasi. Hal itu menunjukkan urgensitas negara (Islam) yaitu Khilafah Islamiyah (sumber: Abdul Qadim Zallum, Pemikiran Politik Islam, 2004: 151-156).

Adapun dalam al-Hadist, terdapat hadist yang diriwayatkan oleh Nafi’ yang berkata: Umar raddliyallahu ‘anhu telah berkata kepadaku: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Siapa saja yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada Allah, niscaya ia kan berjumpa dengan Allah di hari kiamat tanpa memiliki hujjah. Dan siapa saja yang mati sedangkan di lehernya tidak ada bai’at, maka matinya adalah mati jahiliyah” (HR. Hakim). Hadist ini menunjukkan keharusan atas setiap muslim agar di lehernya selalu ada bai’at, yang baiat itu ditujukan kepada penguasa. Yang dalam hal ini kepada penguasa kaum muslimin (khalifah). Jadi keberadaan penguasa (khalifah) itulah yang akan memenuhi tuntutan hukum adanya bai’at di leher setiap muslim, baik dia berbai’at secara langsung maupun tidak langsung. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Al-A’raj dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya seorang Imam adalah laksana perisai, orang-orang berperang di belakangnya dan menjadikannya sebagai pelindung. Beliau juga meriwayatkan dar Abi Hazim yang berkata: “Aku telah mengikuti majelis Abu Hurairah selama lima tahun, pernah aku mendengar darinya menyampaikan hadist dari Rasulullah SAW yang bersabda: “Dahulu Bani Israil selalu dipimpin dan dipelihara urusannya oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, dia digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku. Tetapi nanti aka nada banyak Khalifah”. Para shahabat bertanya: “Apakah yang engkau perintahkan kepada kami?” Beliau menjawab: “Penuhilah bai’at yang pertama dan bagi yang pertama itu saja. Berikanlah kepada mereka haknya, karena Allah nanti akan menuntut pertanggung-jawaban mereka tentang rakyat yang dibebankan urusannya kepada mereka”. Riwayat lain dari Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW bersabda: “Siapa saja yang membenci sesuatu dari amirnya (khalifah) hendaknya ia tetap bersabar. Sebab, siapa saja yang keluar dari penguasa (khalifah) sejengkal saja, kemudian ia mati dalam keadaan demikian, maka matinya adalah mati jahiliyah”.

Selain itu, juga terdapat hadist Rasulullah SAW: “Siapa saja yang telah membai’at seorang Imam (Khalifah), lalu ia memberikan genggaman tangan dan buah hatinya, hendaknya ia menaatinya sesanggup-sanggupnya. Apabila ada orang lain hendak merebut kekuasaannya, maka penggallah leher orang itu.” (HR. Imam Muslim). Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk menaati para khalifah dan memerangi orang-orang yang merebut kekuasaan mereka. Ini menunjukkna perintah untuk mengangkat seorang penguasa (Khalifah) dan memelihara kekhilafahannya dengan cara memerangi orang-orang yang merebut kekuasaannya. Pearaintah menaati Imam (Khalifah) berarti pula perintah mewujudkan sistem ketatanegaraanya, yaitu Khilafah. Sedang perintah memerangi orang yang merebut kekuasaanya merupakan qarinah (isyarat) yang menegaskan adanya keharusan melestarikan adanya penguasa (Imam atau khalifah) yang tunggal. Hadist-hadist tersebut menunjukkan urgensi, tugas, dan fungsi penguasa. Juga menyebutkan bahwa yang memimpin dan yang mengatur kaum muslimin setelah masa kenabian (Nabi Muhammad SAW) adalah para khalifah-sebutan kepala negara yang memimpin kaum muslimin pasca wafat beliau. Ini menunjukkan adanya tuntutan untuk mendirikan Negara, yakni Negara yang menjalankan fungsi pengurusan atas rakyatnya dengan hokum-hukum yang diturunkan Allah SWT. Negara itulah yang kemudian disebbut Khilafah. Salah satu hadist tersebut ada yang menjelaskan keharaman kaum muslimin keluar dari penguasa. Hal ini menegaskan bahwa mendirikan pemerintahan (Khilafah) bagi kaum muslimin merupakan hal yang urgen dan keharusan (yang dalam ilmu fikih terkategori hukumnya wajib)

Terkait ijma’ shahabat, Taqiyuddin an-Nabhani (1997) menguraikannya dalam sistem pemerintahan Islam bahwa yang menunjukkan adanya keharusan mewujudkan Negara dan kekuasaan (Islam), dapat dilihat dari peristiwa awal  pasca wafatnya  Rasulullah SAW Bahwa mereka para shahabat, setelah mengetahui wafatanya Rasulullah SAW, baik yang berada di rumah duka maupun yang di luar, telah sepakat menunda pemakaman jenazah Rasulullah SAW. Padahal mereka pasti mengetahui tentang keharusan menyegerakan memakamkan jenazah, sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah SAW. Mereka mampu melakukan hal itu, menyegerakannya, walaupun dia seorang diri. Tapi faktanya, mereka semua menunggu sampai terbai’atnya salah satu dari mereka (yaitu Abu Bakar) untuk menggantikan sebagai pemimpin kaum muslimin. Tentu mereka tidak melakukan hal itu jika tidak memahami urgensitas keberadaan seorang pemimpin. Dan ini jelas bahwa pemimpin yang mereka bai’at adalah pemimpin sebuah institusi politik, pemimpin umat Islam yang akan mengurusi mereka dengan hukum-hukum Islam. Urgensitas adanya pemimpin, Negara, dan kekuasaan (Islam) yang menerapkan hukum Islam, mereka para shahabat tunjukkan bukan saja dalam peristiwa itu, tapi juga dalam mengangkat khalifah pengganti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ustman bin Affan.

Perbedaan yang ada hanya pada person yang tepat untuk dipilih dan diangkat menjadi Khalifah, namun mereka tidak pernah berselisih pendapat sedikitpun mengenai keharusan mengangkat seorang Khalifah, baik ketika wafatnya Rasulullah SAW maupun ketika pergantian para Khalifah Rasyidah yang empat. Dan perbedaan itu kemudian dapat diselesaikan hingga terpilih salah seorang di antara mereka setelah melalui musyawarah dan pemilihan. Oleh karena itu, ijma’ shahabat menunjukkan urgensitas mengangkat penguasa (Khalifah), mewujudkan kekuasaan, dan terpeliharanya Negara. Selain itu, karena perintah meegakkan agama (Islam) dan melaksanakan hukum syara’ pada seluruh bidang dan seluruh aspek kehidupan, maka menjadi kewajiban adanya seorang penguasa untuk melaksanakan hal itu. Dan penguasa yang dimaksud adalah penguasa sebuah Negara atau dalam level negara. Diperkuat dengan kaidah syara’ yang menyetakan: “Apabila suatu kewajiban tidak daoat terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya adalah wajib”.

Kewajiban mewujudkan eksistensi khilafah juga diterangkan secara jelas dan rinci oleh para ulama’ dalam kitab-kitab mu’tabar. Di antaranya Syaikh Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa mayoritas umat Islam dari kalangan ahlus sunnah, syiah, murji’ah, mu’tazilah berpendapat bahwa al-khilafah atau al-Imamah adalah perkara wajib, suatu kefardhuan yang pasti (kitab al-Fiqhu al-Islamiy wa ‘adilatuhu juz VIII halaman 273). Sedangkan Khilafah, seluruh ulama’ sepakat bahwa khilafah adalah kepemimpinan umum kaum Muslimin di seluruh dunia pada wilayah tertentu untuk menjalankan syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Syaikh Musthafa Shabari, Syaikhul Islam dalam Daulah Utsmaniyah mendefinisikan khilafah  dengan, “Pengganti Rasulullah SAW dalam menjalankan syariat Islam” (Musthafa Shabari, Mawqif al-‘Aql wa al-‘Ilm wa al-‘Alim, IV/363). Imam al-Baghawi mendefinisikan Khilafah dengan, “Sosok yang menggantikan Rasulullah SAW dalam menegakkan syariat Islam, menjaga agama, yang wajib ditaati oleh seluruh kaum Muslimin.” (Imam al-Baidhawi, Hasyiyyah Syarh ath-Thawali’, hlm. 228). Imam al-Qalqasyandi mendefinisikan Khalifah dengan, “Kekuasaan umum atas seluruh umat” (Imam al-Qalqasyandi, Maatsir al-Inafah fi Ma’alim al-Khilafah, I/8). Imam Adldi ad-Din al-Aiji mendefinisikan Khilafah sebagai, “Kepemimpinan umum untuk urusan dunia dan akhirat yang dimiliki oleh seseorang.” (Imam ‘Adldi ad-Din, Mawaqif wa Syarhihi, V/66). Beliau menyatakan dalam kitab yang sama, bahwa Khilafah lebih utama disebut sebagai Khilafah Rasul dalam menegakkan dan menjaga agama, yang mana ia wajib diaati oleh seluruh kaum muslimin.” Sebagian ulama’ Syafi’iyah mendefinisikan khilafah dengan, “Imam A’dzam (Pemimpin Agung) yang mengganti posisi Rasul dalam menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia.” (Nihayah al-Muhtaaj ila Syarh al-Minhaj, VII/289). Imam al-Mawardi mendefinisikan Khilafah dengan, “Imamah yang diposisikan untuk Khilafah Nubuwwah (pengganti kenabian) dalam menjaga agama dan urusan dunia.” (Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthaniyah, hlm. 3). Ibnu Khaldun mendefinisikan khilafah dengan,”Wakil Allah dalam menjaga agama dan urusan dunia.” (Ibnu Khaldun, Muqaddimah, hlm. 159).

Selain itu, Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Iqtishaq fil I’tiqad halaman 199 menjelaskan, “Karena itu, dikatakanlah bahwa agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar. Dikatakan pula bahwa agama (Islam) adalah pondasi (asas) dan kekuasaan adalah penjagananya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan roboh dan segala sesuatu yang tidak mempunyai penjaga niscaya akan hilang dan lenyap”. Ibu Taimiyah Taimiyah dalam kitab Majmu’ul Fatawa juz 28 halaman 394 telah menyatakan, “Jika kekuasaan terpisah dari agama (Islam), atau agama (Islam) terpisah dari kekuasaan, niscaya keadaan manusia akan rusak”. Seluruh imam madzhab dan para ulama’ mujtahid besar tanpa kecuali telah bersepakat akan wajibnya Khilafah atau Imamah. Syaikh Abdurrahman al-Jaziri menegaskan hal ini dalam kitabnya Al-Fiqh ‘Ala Madzahib Al-Arba’ah jilid V halaman 416, “Para imam madzhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi’I, dan Ahmad) telah sepakat bahwa Imamah atau Khilafah itu wajib adanya, dan bahwa umat Islam wajib mempunyai seorang Imam (Khalifah) yang akan meninggikan syi’ar-syi’ar agama (Islam) serta menolong orang-orang yang tertindas dari yangt menindasnya…”. Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Authar jilid 8 halaman 265 menyatakan, “Menurut golongan Syi’ah, mayoritas Mu’tazilah, dan Asy’ariyah, bahwa Khilafah adalah wajib menurut syara’.” Ibnu Hazm dalam kitab Af-Fashl fil Milal Wal Ahwa’ Wan Nihal juz 4 halaman 87 menyatakan, “ Telah sepakat seluruh Ahlus Sunnah, Murji’ah, seluruh Syi’ah, dan seluruh Khawarij mengenai wajibnya Imamah (Khilafah). Bahkan dalam buku Fikih Islam, yang ditulis ulama’ dari Indonesia yaitu Prof. Sulaiman Rasjid, yang menjadi buku rujukan di Madrasah Tsanawiyah (setingkat SMP) dan Madrasah ‘Aliyah (setingkat SMA), pada lembar-lembar terakhir tertulis bab Khilafah (hal. 465 – 476) yang sangat rinci.

Kedua: Secara empiris. Salah satu esensi Khilafah adalah ukhuwah. Saat ini jumlah populasi kaum  muslimin di seluruh dunia tidak kurang dari 1,5 milyar jiwa. Namun demikian, jumlah yang banyak tersebut tidak menjadikan eksistensi kaum muslimin menentukan arah kehidupannya sebagai khairu ummah (umat yang terbaik) yang dititahkan oleh Allah SWT menjadi pemimpin dunia. Justru sebaliknya jumlah yang banyak tersebut menjadi santapan dan bulan-bulanan bangsa-bangsa lain dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagai contoh yang sangat relevan saat ini, Tragedi Palestina, Krisis Muslim Rohingnya, Netapa Muslim Kasymir, Derita Muslim Patani, Moro, Afrika Tengah, Syuriah, Irak, dll. Yang saat ini menjadi umat yang dinistakan oleh bangsa lain, di luar batas-batas peri kemanusiaan dan jauh dari rasa keadilan sebagai bagian dari masyarakat dunia.

Mengapa semua itu bisa terjadi? Jawaban pastinya, karena kaum muslimin kehilangan induknya, yang menjaga dan memeliharanya dari bahaya yang mengancam. Khilafah itulah induknya kaum muslimin di seluruh dunia. Maka ide khilafah saat ini menemukan momennya dalam rangka mewujudkan ukhuwah Islamiyah yang hakiki. Sehingga, khilafah bukan sekedar kewajiban tetapi merupakan kebutuhan yang mendesak, untuk menyatukan potensi kaum muslimin yang sangat besar, serta melindungi eksistensi kaum muslimin dari cengkeraman, serangan, dan penindasan bangsa-bangsa lain, yang sangat rakus dan biadab. Dengan khilafah itulah cita-cita untuk menyatukan umat Islam dan  bangsa-bangsa lain di seluruh dunia dengan Islam akan menjadi sebuah kenyataan.

Khilafah itu merupakan ide yang sangat relevan dengan tuntutan zaman sekarang. Jika eksistensi Khilafah ke depan akan menghilangkan sekat-sekat Nation State atau diistilahkan borderless atau (bangsa) tanpa batas (Negara), karena memang ide Khilafah tersebut sejalan dengan tuntutan masyarakat modern saat ini. Bahwa keinginan untuk menggabungkan bangsa-bangsa dalam satu wilayah dan administrasi, tanpa sekat-sekat imaginer itu bukanlah monopoli sistem khilafah.

Sebagaimana publik bisa lihat fakta tentang menyatunya negara-negara Eropa saat ini. Ada 28 negara Eropa yang beda agama, ras, politik, dan bahasa berhasil bersatu membentuk masyarakat bersama. Dan 19 di antaranya memiliki mata uang bersama, yaitu Euro. Penduduk antar negara Eropa bebas tinggal dan bekerja di negara Eropa yang lain. Bahkan perbatasan antar negara-negara itu hanya sekedar garis, atau marka saja (tanpa pagar kawat berduri atau tembok). Bahkan di perbatasan Perancis dan Swiss, tanda perbatasan yang hanya berupa marka dan jenis aspal yang berbeda. Sedangkan kendaraan saling melintas batas secara santai, tanpa masalah. Juga ada fakta lain di era tahu 90-an, tembok Berlin yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur, dirobohkan oleh rakyat mereka sendiri, karena mereka ingin bersatu dalam satu negara. Dan akhirnya sekarang mereka bisa bersatu dalam satu negara Jerman. Jika di dunia ini boleh ada negara kapitalis, boleh ada negara sosialis/komunis, lalu apa salahnya jika umat Islam punya cita-cita bersatu dalam satu negara Islam, atau dalam istilah fikih siyasah adalah khilafah Islamiyah?

Dengan adanya Khilafah itu persatuan yang hakiki akan bisa terwujud, bisa menyatukan berbagai suku dan bangsa dalam satu naungan, pemeluk agama lain tetap boleh hidup secara damai tanpa diusik keyakinan agamanya, kerahmatan Islam akan terwujud secara nyata bagi seluruh umat manusia. Itulah salah satu esensi khilafah yaitu ukhuwah, yang tidak akan mungkin bisa diwujudkan oleh sitem yang lain, baik kapitalisme maupun sosialisme-komunisme, yang justru secara faktual telah menyebabkan bencana kemanusian dan seluruh aspek kehidupan seluruh umat manusia di dunia.

Secara faktual-empiris, saat ini negara-negara Barat sangat meyakini bahwa khilafah Islam akan tegak kembali, untuk yang kedua kalinya. Barat begitu yakin akan berdirinya kembali khilafah dalam waktu dekat. Adalah NIC (National Inteligent Counsil), yang merupakan Dewan Intelijen Nasional Amerika Serikat, pada Desember 2004 telah merilis laporan dalam bentuk dokumen yang berjudul Mapping The Global Future. Dokumen ini berisikan prediksi tentang masa depan dunia tahun 2020.

Dalam dokumen tersebut NIC memperkirakan bahwa ada empat hal yang akan terjadi pada tahun 2020-an yakni, (1) Dovod World: Kebangkitan Ekonomi Asia; Cina dan India akan menjadi pemain penting ekonomi dan politik dunia, (2) Pax Americana: Dunia tetap dipimpin dan dikontrol oleh Amerika Serikat, (3) A New Chaliphate : Kebangkitan Kembali Khilafah Islam, yakni Pemerintahan Global Islam yang akan mampu melawan dan menjadi tantangan nilai-nilai Barat, (4) Cyrcle of Fear: Muncul lingkaran ketakutan (phobia), yaitu ancaman terorisme dihadapi dengan cara kekerasan dan akan terjadi kekacauan di dunia. Dari dokumen tersebut jelas sekali bahwa negara-negara Barat meyakini bahwa Khilafah Islam akan bangkit kembali. Menurut mereka, Khilafah Islam tersebut akan mampu menghadapi hegemoni nilai-nilai peradaban Barat yang kapitalistik dan sekularistik.

Ketiga: Secara Historis. Khilafah yang merupakan Sistem Pemerintahan Islam, yang di masa lalu pernah berkiprah dalam percaturan politik dunia dan telah berhasil dengan gemilang memimpin dua pertiga wilayah dunia dalam satu kesatuan pemerintahan (tahun 632-1924 M). Serta berhasil membawa kesejahteraan, kedamain, dan keadilan bagi seluruh umat manusia di jamannya. Dalam hal ini telah banyak pengakuan jujur dan objektif dari sejarawan-ilmuwan barat tentang kebaikan dan keadilan khilafah di masa lalu. Hal itu diperkuat oleh pengakuan yang jujur dari sejarawan barat, T.W Arnol, dalam bukunya “The Preaching of Islam” menuliskan tentang perlakuan baik yang diterima warga non-muslim yang hidup di bawah pemerintahan Khilafah Ustmaniyah. Perlakuan terhadap warga kristen oleh pemerintahan Ottoman-selama kurang lebih dua abad setelah penaklukan Yunani-telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya tidak dikenal di daratan Eropa.

Kaum protestan Silesia pun sangat menghormati pemerintahan Turki Ustmani dan bersedia membayar kemerdekaan mereka dengan tunduk pada hukum Islam. Kaum cossack, yang menganut kepercayaan kuno dan selalu ditindas oleh gereja Rusia, akhirnya menghirup suasana toleransi dengan kaum kristen di bawah pemerintahan Sultan Turki. Saat Konstantinopel dibuka oleh keadilan Islam pada tahun 1453, Sultan Muhammmad II, menyatakan dirinya sebagai pelindung gereja Yunani. Penindasan atas kaum kristen dilarang keras dan untuk itu dikeluarkanlah penjagaan keamanan untuk uskup agung yang baru terpilih, Gennadios, beserta seluruh uskup dan penerusnya. Hal yang tak pernah didapatkan dari penguasa sebelumnya. Gennadios bahkan secara khusus diberi staf keuskupan oleh Sultan Turki. Begitulah pengakuan tulus dari sejarawan barat tentang keadilan pemerintahan Khilafah Islamiyah Turki Ustmani.

Di antara sejarawan-ilmuwan Barat yang lain, yang telah member penilaian yang sangat positif terhadap eksistensi Negara Khilafah di masa lalu, antara lain: (1) Leo Tollstoy (1828-1910): “Islam akan memerintah dunia suatu hari nanti, karena di dalamnya ada kombinasi antara pengetahuan dan kebijaksanaan”. (2) Herbert Wells (1846-1946): “Sampai keefektifan Islam lagi, beberapa generasi akan mengalami kekejaman dan hidup akan terputus, maka suatu hari seluruh dunia akan tertarik padanya, pada hari itu akan ada Dilshad dan pada hari itu dunia akan dihuni”. (3) Albert Einstein (1879-1955): “Saya mengerti bahwa orang-orang Muslim melakukannya melalui kecerdasan dan kesadaran mereka sendiri yang tidak dapat dilakukan orang Yahudi. Dalam Islam itu adalah kekuatan yang dapat menyebabkan perdamaian”. (4) Huston Smith (1919): “Iman yang ada pada kita dan ini lebih baik dari kita di dunia ini, maka itu adalah Islam. Jika kita membuka hati dan pikiran kita akan hal itu, maka itu akan baik untuk kita”. (5) Michael Nostradamus (1503-1566): “Islam akan menjadi agama yang berkuasa di Eropa, tapi kota Eropa yang terkenal akan menjadi ibukota negara Islam”. (6) Bertrand Russell (1872-1970): “Saya membaca Islam dan menyadari bahwa itu adalah agama seluruh dunia dan seluruh umat manusia. Islam akan menyebar ke seluruh Eropa, pemikir besar Islam akan muncul. Suatu hari akan datang bahwa Islam akan menjadi stimulus nyata dunia”. (7) Gosta Lobon (1841-1931): “Islam hanya berbicara tentang perdamaian dan rekonsiliasi. Mintalah orang-orang Kristen untuk menghargai iman reformasi”. (8) Bernard Shaw (1856-1950): “Seluruh dunia akan menerima agama Islam suatu hari nanti dan jika tidak dapat menerima nama sebenarnya, maka akan menerimanya dengan nama metafora. Barat akan menerima Islam suatu hari nanti dan Islam akan menjadi agama orang-orang yang telah belajar di dunia”. (9) Johan Geith (1749-1832): “Kita semua harus menerima agama Islam cepat atau lambat. Ini adalah agama yang sebenarnya. Jika saya disebut seorang muslim, saya tidak merasa buruk, saya menerima hal yang benar ini”.

Dengan demikian, pihak-pihak yang menolak ide khilafah, bahkan memusuhi kembalinya sistem khilafah di pentas politik dunia, serta berusaha mengkriminalisasi elemen umat Islam yang menyuarakan pentingnya mewujudkan kembali eksistensi khilafah, merupakan tindakan picik, tendensius, emosional, dan tanpa dasar. Bahkan bisa dikategorikan tindakan kemungkaran yang harus ditolak oleh setiap Muslim. Pasalnya, tindakan semacam itu sama persis seperti yang dilakukan Suku Quraisy Mekkah yang memusuhi Nabi Muhammad SAW beserta shahabat dalam mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Islam. Oleh sebab itu, sebaiknya pihak-pihak penentang khilafah segera sadar bahwa khilafah itu merupakan janji Allah SWT dan pasti akan terwujud sesuai dengan skenario Allah SWT, tanpa bisa dihalangi oleh pihak manapun juga. Maka memusuhi ide khilafah dan para pejuannya merupakan tindakan yang sia-sia, bahkan justru akan menyebabkan  pelakunnya memperoleh balasan buruk yang setimpal di dunia maupun di akhirat kelak. Wallahu a’lam.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.