Ketika Remaja Bilang Cinta

49

Oleh : Dessy Fatmawati

Baru saja sepasang insan usia SMP menghebohkan khayalah dengan memposting foto bersama kekasihnya di sebuah kamar hotel dalam kondisi hanya berselimut saja. Dengan caption penuh kebanggaan ia memamerkan aktivitas pergaulan bebasnya. Apakah hanya kedua anak ini yang melakukan demikian?

Komisi Perlindungan Anak dari tahun 2011-2016 merilis data kasus pengaduan anak. Khusus kasus perlindungan anak cluster pornografi dan cybercrime secara akumulatif terdapat 1.809 kasus, dengan rincian : anak korban kejahatan seksual online 331 kasus, anak pelaku kejahatan seksual online 197 kasus, anak korban pornografi dari media sosial 869 kasus, anak pelaku kepemilikan media pornografi (ponsel, video dan sebagainya) 412 kasus. Pada cluster anak berhadapan hukum secara akumulatif terdapat 7.957 kasus, 1.519 kasus diantaranya adalah anak sebagai pelaku dan 2.001 sebagai korban kekerasan seksual (pemerkosaan, pencabulan, sodomi/pedofilia dan sebagainya), 98 kasus diantaranya anak sebagai pelaku dan 92 korban aborsi.

Masih dalam rentang usia yang sama,  sepasang insan SMP melangsungkan pernikahan mereka dan publik langsung geger. Semua stakeholder bergegas ‘menangani’ kasus ini. Ya, karena pernikahan dini dianggap ‘merusak’ masa depan generasi muda. Terlebih lagi, ditengah revisi UU pernikahan, pernikahan dini adalah kasus yang tidak seharusnya ada. Pemerintah mentargetkan revisi batas usia pernikahan wanita 16 tahun dan laki-laki 19 tahun disesuaikan dengan usia kategori anak dalam UU Perlindungan anak, yakni 18 tahun. Bahkan diupayakan setara dengan UU pidana yakni 21 tahun. Revisi ini diperkuat dengan cluster kedua dalam standar kota layak anak, yaitu eliminasi pernikahan dini.

Berbeda dari kasus pernikahan dini yang segera mendapat respon, tumpukan ribuan kasus ini nyaris tanpa ada solusi yang berarti. Seolah pergaulan bebas bukan perusak masa depan generasi muda. UU perlindungan anak begitu menyoroti pernikahan dini namun luput menyoroti kasus mengerikan kejahatan seksual anak akibat apresiasi kebebasan pergaulan.

Syari’ah dan Kelayakan

“Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.” [Muttafaq Alaihi]

Cinta pada dasarnya adalah fitrah yang ada di dalam manusia, sebagai manifestasi dari naluri melanjutkan keturunan (gharizatun nau’). Menyatunya dua insan lawan jenis untuk menjalin kasih adalah kebutuhan yang tidak bisa diingkari. Hanya saja, pemenuhan fitrah suci ini dibingkai dalam aturan apa? Bingkai yang salah hanya akan membinasakan manusia, sebaliknya bingkai yang benar bisa membawa kemaslahatan bagi manusia.

Islam pun tak luput membahas perihal kisah dua insan yang saling mencintai. Islam memberi solusi pernikahan. Pernikahan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqqan ghaliidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Islam tidak mensyaratkan usia minimal dalam sah tidaknya sebuah pernikahan, maka membatalkan pernikahan hanya sebab usia termasuk pelanggaran hukum syara’.

Pernikahan dini hanya sekedar boleh, Islam tidak mengharuskannya sampai kemudian menikah muda dijadikan sebagai adat masyarakat. Ini adalah bagian dari hukum syara’ untuk menjauhkan anak-anak muda dari keburukan zina dan menjaga kehormatan mereka. Disamping tentu saja, Islam memiliki aturan terkait tata pergaulan (nidzom ijtima’i) yang sangat tegas mengatur hubungan antara pria dan wanita yang bukan mahram, termasuk bagaimana agar pergaulan bebas tidak merajalela yang menyebabkan persoalan pronoaksi, zina, anak diluar nikah hingga aborsi dan penelantaran anak tak kunjung usai. Meski demikian, mengingat pernikahan adalah mitsaaqqan ghaliidhan, Islam sangat menekankan kata ‘mampu’. Penekanan mampu disini tentu bukan sekedar dewasa secara fisik (biologis) namun juga akal. Pembentukan sosok-sosok ‘mampu’ menjalankan pernikahan dengan penuh tanggung jawab tidak bisa hanya dibebankan pada ranah individu saja, namun juga menjadi tugas keluarga, masyarakat dan negara.

Islam membentuk sosok mampu dengan pendidikan yang matang, baik oleh orang tua maupun sekolah. Orang tua serius menyiapkan seorang anak menuju akil baligh hingga siap menerima taklif hukum syara’, artinya anak sudah dibekali ilmu terkait hukum syara termasuk hukum berumah tangga, disamping mengawal pelaksanaannya dengan menguatkan akidah dan memberi keteladanan. ketika sesorang baliq maka akan jatuh kepadanya tanggung jawab akan perbuatannya. Masyarakat memperkuatnya dengan suasana penuh nuansa amar ma’ruf nahi mungkar, menjadikan pemuda-pemudi memprioritaskan perbaikan diri bukan sekedar pemenuhan syahwat. Benteng terdepan adalah negara yang menerapkan aturan Islam, baik dari sisi tata pergaulan umum, pendidikan, ekonomi hingga sistem sanksi.

Negara, dalam pandangan Islam, harus memastikan pemuda-pemudi tidak berkesempatan mendekati zina, termasuk tidak membiarkan mereka bergaul bebas, hingga memberi peringatan dan sangsi yang tegas. Aturan media juga tegas melarang beredarnya konten-konten yang menjurus pada pergaulan bebas atau mengumbar aspek seksualitas. Termasuk tontonan baik film, iklan, nyanyian, aplikasi media sosial dan yang semisalnya. Negara tidak akan membiarkan segala macam pekerjaan yang mengeksploitasi fisik dan seksualitas, termasuk maraknya model, penyanyi erotis, media porno, prostitusi (legal) dan yang semisalnya. Sitem pendidikan akan mengarahkan kurikulum berbasis akidah Islam, termasuk penguatan aspek tersebut pada pendidikan dasar. Tujuan pendidikan adalah menjadikan peserta didik bershaksiyah Islam, memiliki pola berfikir dan bertindak sesuai aturan Allah. Aturan ekonomi Islam memastikan pengelolaan kekayaan yang bisa mendukung terlaksananya sistem pendidikan, sistem kesehatan, sistem sangksi hingga sistem perpolitikan berjalan dengan baik. Ingat, pangkal ketidakmandirian ekonomi bisa memicu negara untuk mengikuti titah asing, termasuk untuk tunduk dan menerapkan aturan sesuai keinginan mereka. Berikutnya tentu saja sistem sanksi. Hukum Allah sangat tegas terhadap pelanggaran syariah, termasuk para pelaku zina dan aktivitas yang mengarah kesana. Tentu saja, ketegasan hukum (yang sering diopinikan kejam dan melanggar HAM oleh Barat), tak pernah menghapus kemuliaan dan keadilan fungsinya, baik untuk pelaku maupun untuk korban, termasuk untuk seluruh umat manusia.

Sayangnya, sigapnya orang tua dalam mendidik putra-putrinya harus berbenturan dengan lingkungan yang tidak Islami. Belum reda label-label meresahkan disematkan pada remaja yang mendekatkan diri pada aktivitas Islami, mereka harus berhadapan dengan besarnya apresiasi kebebasan pergaulan. Orang tua pun dibuat dilema, tawaran pergaulan bebas begitu memikat dan dibiarkan oleh negara. Di sisi lain pelaksanaan nikah dini dianggap mencoreng prestasi tugas negara. Dinikahkan salah, dibiarkan akhirnya rusak oleh pergaulan bebas dan negara lepas tangan.

Liberalisasi atas Nama Perlindungan Anak

Pernikahan dini di dunia Islam selalu menjadi sorotan media liberal, termasuk kelompok LSM gender. Indonesia adalah contoh dari negeri Muslim yang sering menjadi sorotan. Menteri Yohana Yambise yang meluncurkan kampanye Stop Perkawinan Anak telah merujuk pada data dari CFR (Council of Foreign Relations), sebuah Lembaga think tank di AS, dimana Indonesia merupakan peringkat ketujuh di dunia dengan angka absolut tertinggi perkawinan anak dan menjadi tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja.

Pada dekade yang sama, Amerika Serikat sendiri sedang berhadapan dengan problem serius pernikahan dan pelacuran anak, namun tidak pernah disorot oleh media liberal, LSM dan aktivis gender. Di seluruh 50 negara bagian, Unchained At Last memperkirakan terdapat 248.000 anak – atau mereka yang berusia di bawah 18 tahun – menikah di Amerika pada dekade itu. Menurut Hope International, AS juga berhadapan dengan wabah pelacuran anak, setidaknya 100.000 anak-anak digunakan sebagai pelacur setiap tahun sebagai bagian dari industri perdagangan seks AS senilai 9,8 miliar dolar AS. Statistik “Teen Pregnancy” di AS juga sangat mencolok, tahun 2014 terdapat total 249.078 bayi dilahirkan untuk wanita berusia 15-19 tahun, untuk tingkat kelahiran 24,2 per 1.000 wanita dalam kelompok usia ini.

Terlebih adanya persyaratan kota disebut layak anak jika berhasil mengeliminasi pernikahan dini adalah satu dari sekian imbas sekulerisme yang diterapkan dalam kehidupan. Sekulerisme dengan topangan empat pilar kebebasan tidak akan pernah rela adanya campur tangan agama. Kebebasan berperilaku, salah satu pilarnya memandang segala bentuk perilaku yang tidak berasal suka sama suka akan dicap mengekang kebebasan. Ironisnya ketika perilaku suka sama suka sesuai dengan bingkai aturan agama, sekulerisme tetap tidak memandangnya sebagai kebebasan. Termasuk pandangan bahwa pernikahan anak adalah bentuk pemaksaan agama, sedangkan zina adalah bentuk kebebasan yang harus diapresiasi.

Aroma standar ganda tidak bisa dielakkan. Setidaknya standar ganda ini dilatarbelakangi dua motif; (1) motif ekonomi karena pernikahan dini menyebabkan kaum Muslimah tidak produktif bekerja. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pernikahan dini bisa mengganggu rencana pemerintah dalam melakukan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Motif ke (2) adalah motif ideologis, yakni mendeskriditkan Syariah Islam dengan mengopinikan ajaran Islam mengekang kebebasan anak perempuan melalui dibolehkannya pernikahan dini. Padahal problem yang muncul dari pernikahan dini di dunia Islam adalah akibat penerapan sekulerisme, rendahnya literasi umat terhadap ajaran Islam, sistem pendidikan sekuler yang gagal mendewasakan pemikiran, dan sistem sosial yang massif menstimulasi rangsangan seksual. Akibatnya lahir generasi yang terlalu cepat baligh (biologis) namun lambat menjadi akil (berakal).

Pembelaan pemerintah atas pembatalan pernikahan dini dengan argumentasi kota layak anak perlu kita cermati. Adanya lingkungan yang tidak layak untuk tumbuh kembang anak bukan disebabkan semata-mata oleh pernikahan dini. Justru pembiaran oleh negara atas aktivitas zinalah yang sesungguhnya menjadikan lingkungan tersebut tidak layak bukan hanya bagi anak namun bagi manusia dalam rentang umur berapapun.

 Framing media yang menunjukkan ‘buruknya’ pernikahan (dini), tanpa menguak bobroknya pergaulan bebas (pornografi/pornoaksi/pelacuran anak, LGBTP hingga tersebarnya penyakit kelamin menular) adalah strategi peremehan perintah Allah berkenaan dengan pernikahan, sekaligus pemakluman pada pelanggaran hukum Islam terkait aktivitas zina. Pola yang sama akan kita saksikan bagaimana sistematika media sekuler mengekspose ‘kebaikan’ dan ‘prestasi’ pelaku kemaksiatan. Di saat yang lain mengekspose ‘keburukan’ dan ‘kekurangan’ pelaku ketaatan. Tidak akan terjadi ekspose ‘kebaikan’ dan ‘prestasi’ bagi pelaku ketaatan. Standar ganda ini adalah lagu lama musuh-musuh Islam dalam menyerang Islam dan pengembannya. Berharap pada kebodohan ummat, bisa menjauhkannya dari Islam untuk semakin mengokohkan ide sekulerisme.

Penting bagi seorang muslim, tidak sekedar reaktif menanggapi viralisasi berita. Lebih jauh, kewaspadaan ummat harus terus ditingkatkan agar bijak dan tepat dalam menanggapi framing issue yang menyerang Islam dan pengembannya. Kasus ini semakin menyadarkan ummat akan pentingnya kebutuhan memahami Islam, kebutuhan segera untuk membuang pemikiran-pemikiran Barat yang merusak serta kebutuhan mendesak akan hadirnya Islam secara sistemik untuk menjaga ummat dari pemikiran-pemikiran yang rusak.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.