Kesetaraan Gender : Sanggupkah Menyelesaikan Permasalahan Perempuan?

Masih teringat jelas pada 29 Juni lalu, Indonesia mengikuti KTT G-20 di Osaka, Jepang. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo mengakat isu terkait dengan akses pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Beliau menyatakan, bahwa peran perempuan di dalam ekonomi, politik dan kehidupan bermasyarakat masih jauh dari potensi yang ada. Padahal di era berbagai tren yang dipicu digitalisasi dan globalisasi, wanita bisa lebih unggul daripada pria.

Sekilas, tidak ada yang salah dari pernyataan Presiden Joko Widodo. Namun bila kita telisik lebih jauh, pernyataan beliau mengamini program dari UN Women untuk mengakhiri ketidaksetaraan gender dalam keluarga. Artinya, Indonesia akan membuat kebijakan untuk menyukseskan program tersebut. Kemungkinan besar, kebijakan yang dibuat akan berpatokan pada pernyataan Ensuring that families serve as a home for equality (Memastikan bahwa keluarga menjadi rumah untuk kesetaran), sesuai dengan laporan yang dikeluarkan oleh UN Women. Maksud dari “for equality” adalah adanya kesetaraan gender bagi perempuan. Membahasan kesetaraan gender berarti harus ada kesamaan peran antara laki-laki dengan perempuan dan menghapus perbedaan peran di antara keduanya. Hal inilah yang dianggap sebagai salah satu tatanan ideal oleh masyarakat barat dan ciri-ciri kemajuan manusia untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

Tatanan keluarga dan kemajuan manusia yang digambarkan oleh Barat dengan konsep kesetaraan gender, sebenarnya bukanlah gambaran ideal sebuah tatanan keluarga ataupun kemajuan manusia. Kesetaraan gender justru adalah upaya yang menjurus kepada penghancuran tatanan keluarga, terutama keluarga muslim. Sekilas, konsep kesetaraan gender memang terlihat manis. Namun sesungguhnya konsep ini sebperti racun berlabel madu. Karena kesetaraan gender mengaburkan hingga menghilangkan deskripsi peranan antara perempuan dengan laki-laki dalam tatanan keluarga, khussunya keluarga muslim. Dalam tatanan keluarga muslim, sangat jelas perbedaan antara hak dan kewajiban laki-laki dengan perempuan. Perbedaan ini akan menunjukkan dengan jelas perbedaan peran antara suami-istri, ayah-ibu. Seorang suami memiliki kewajiban memberikan nafkah dan memiliki hak untuk dipatuhi. Sementara seorang istri, ia memiliki kewajiban mengurus rumah dan menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kewajiban ini tentu bisa dilaksanakan maksimal bila istri memiliki hak untuk dinafkahi tanpa harus diberikan beban mencari nafkah.

Namun, perbedaan peran ini dianggap oleh masyarakat barat sebagai penghinaan kepada perempuan. Sebab, seorang permpuan saat sudah berkeluarga harus menaati suami. Ketaatan inilah yang mereka anggap sebagai kesewenang-wenangan dan menghinakan perempuan. Bahkan peranan perempuan untuk mendidik anak-anaknya dianggap sebagai upaya mengerdilkan kapasitas perempuan karena membatasinya dari peranan besar di ruang publik. Terbatasnya peran perempuan di ruang publik berarti membatasi perempuan untuk memutar roda perekonomian negara. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Pernyataan yang dikutip dari web resmi Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, memiliki arti bahwa nilai seorang perempuan terlihat dari seberapa banyak uang yang mampu ia hasilkan. Semakin banyak uang yang dihasilkan perempuan, maka ia semakin mulia. Bahkan dengan konsep ini, bisa jadi istri jauh lebih mulia daripada suami, dalam sebuah keluarga, jika penghasilannya lebih besar.

Alih-alih menganggap konsep ini ideal dan menjadi ciri manusia yang megalami kemajuan, nyatanya konsep kesetaraan gender ini menimbulkan masalah yang luar biasa besar. Di antarnya kerapuhan keluarga dan rusaknya generasi mendatang. Tidak adanya perbedaan peran menjadikan kabur siapa yang bertanggung jawab atas nafkah, dan siapa yang bertanggung jawab atas pengaturan rumah. Hal ini dikarenakan keduanya sibuk mencari uang. Hasilnya akan muncul perbedaan pendapat dan pertengkaran ketika ada permasalahan dengan anak. Jika terus berlanjut, maka rumah tidak lagi menjadi tempat yang nyaman. Sementara, tabiat manusia adalah mencari tempat nyaman. Jika tak didapatkan di rumah, tentu akan mencari kenyamanan di luar rumah. Inilah awal dari perselingkuhan yang nanti berakhir pada perceraian. Perceraian akibat perselingkuhan, sesuai yang dilnsir tribunnews, adalah kasus terbanyak di Jakarta pusat per tahun 2018. Perceraian ini tentu saja menyebabkan ketidak seimbangan psikis bagi generasi sebab kehilangan gambaran ideal keteladanan dalam menyelesaikan masalah.

Keadaan yang dijelaskan di atas ini terkadang dilupakan oleh masyarakat dunia. Tentu saja masih banyak kerusakan yang akan ditimbulkan dari ide kesetaraan gender yang diaruskan di tengah keluarga muslim. Kerusakan demi kerusakan bermunculan dikarenakan manusia menrapkan konsep kehidupan dari pemikirannya yang terbatas oleh ruang dan waktu. Tentu hasil yang berbeda akan didapatkan masyarakat jika diterapkan sistem dan konsep kehidupan dari Dzat Yang Maha Mengetahui yaitu islam. Islam menjelaskan dengan gamblang perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga keseimbangan, kestabilan dan keharmonisan keluarga. Laki-laki diberikan kewajiban oleh Allah untuk mencari nafkah. Ia harus berusaha dengan usaha terbaik, sementara negara memiliki kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan memastikan dengan segenap perangkatnya bahwa para laki-laki memiliki keterampilan dan kemampuan untuk memenuhi nafkah bagi keluarganya. Sementara perempuan ia harus memiliki kesadaran bahwa ia adalah yang bertanggung jawab atas pengaturan rumah dan pendidik terbaik anak-anaknya. Ia harus menguasai tsaqofah islam dan ilmu yang mumpuni untuk mendidik anaknya, ia juga harus terampil dan cekatan dalam mengatur rumah dan menciptakan suasana nyaman. Sehingga memudahkan bagi pasangan tersebut membangun suasana keimana di rumah.

Tentu saja, membangun kesadaran di tengah masyarakat bukanlah hal yang mudah jika dikerjakan oleh individu maupun sekelompok orang. Namun hal ini akan menjadi mudah jika negara yang melakukannya melalui perangkat yang dimilikinya yaitu melalui sistem-sistemnya. Sistem pendidikan islam menjamin bahwa setiap orang bisa belajar tsaqofah islam, maupun keterampilan dan ilmu lainnya dengan biaya yang sangat murah namun kualitas terbaik. Maka negara menyiapakan segala fasliitas penunjang dan infrastrukturnya. Negara pun akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas. Ditambah jaminan akan kesehatan dan keamanan yang juga gratis. Sehingga, seorang laki-laki bisa memenuhi nafkah keluarganya. Selain itu, nilai seorang perempuan tidak lagi dilihat dari pundi-pundi uang yang dihasilkan, namun dari seberapa besar ketaatannya kepada Allah dengan melaksankan kewajiban-kewajibannya dalam memerankan peranan domestik dengan sangat apik dan terampil, tanpa harus dibebani pikiran mencari uang dan biaya pendidikan, biaya tagihan listrik, dll. Sementara itu, perempuan juga bisa berpartisipasi di ruang publik dengan keilmuan yang dimiliki. Ia bisa menjadi dokter, guru, dosen, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, berdakwah, amar-makruf nahi-mungkar kepada kebijakan pemimpin dan lain-lain. Maka dari sini, perempuan tidak dipandang dengan pandangan materi, namun perempuan dipandang mulia dengan keilmuan, manusia yang paling bermanfaat serta ketaatan kepada Allah ta’ala. Negara yang bisa menerapkan ini hanyalah Khilafah, bukan yang lainnya. Khilafah ini berdiri atas dasar keimanan kepada Allah ta’ala, dan menjalankan segala kewajibannya juga dengan keimanan.

Wallahu’alam bi showab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.