Keran Impor Makin Bocor

102

“Indonesia berdaulat”. Sebuah jargon yang selalu digaungkan untuk menunjukkan kemandirian negeri ini nampaknya semakin terlihat kesemuannya. Negeri Agraris ini terpaksa menelan pil pahit ketika Amerika Serikat (AS) kembali menunjukkan superioritasnya. Pada 6 Agustus 2018 lalu, Negeri Paman Sam itu melalui World Trade Organization (WTO), sebuah Organiasi Perdagangan Dunia mempublikasikan sebuah dokumen agar WTO menjatuhkan sanksi sebesar 350 juta dolar AS atau setara dengan Rp 5 triliun kepada Indonesia. (republika.co.id/15September2018)

Hal ini dilakukan AS usai memenangkan gugatan atas regulasi berupa pembatasan impor produk pertanian dan peternakan asal AS yang diberlakukan pemerintah Indonesia. Gugatan tersebut dilayangkan karena AS menilai ada ketidaksesuaian antara aturan tersebut dengan Appellate Body (AB) yang telah ditetapkan oleh WTO.

Sejurus kemudian, pemerintah Indonesia merevisi  dua Peraturan Menteri  Perdagangan (Permendag) dan dua Peraturan Menteri Pertanian (Permentan). Seperti dilansir oleh (republika.co.id) Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan Permendag Nomor 64 Tahun 2018 tentang perubahan keempat atas Permendag Nomor 30 Tahun 2017 tentang ketentuan impor produk hortikultura. Serta Permendag Nomor 65 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Permendag Nomor 59 Tahun 2016 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan.

Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) telah merevisi peraturan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) yang tercantum dalam Permentan Nomor 38 Tahun 2017 menjadi Permentan Nomor 24 Tahun 2018. Selain itu, Kementan juga melakukan perubahan Permentan Nomor 26 Tahun 2017 menjadi Permentan 33 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu Segar. (republika.co.id)

Melalui perubahan peraturan ini, maka jelas keran impor akan semakin bocor, negeri ini akan semakin terperangkap dan jauh terperosok.

Arus impor sudah bisa dipastikan akan kian menderas untuk berbagai produk makanan, tanaman dan produk hewan, termasuk apel, anggur, citrus, kentang, bawang, bunga, jus, buah kering, sapi, ayam dan daging sapi dari AS setiap tahunnya. Bahkan produk-produk pertanian ini, akan pula membanjir dari negara anggota WTO lainnya.

Tak sanggup lagi membayangkan kepayahan rakyat khususnya para petani diharuskan untuk berhadapan  langsung dengan produk-produk impor yang semakin tak terbendung. Selama ini saja kesejahteraan masih menjadi mimpi bagi mereka.

Jika ini dibiarkan, maka sungguh kedaulatan pangan itu akan menjadi angan-angan kosong sebab telah nyata penjajah itu terus saja merongrong. Dengan aksi gugatan ini, menunjukkan hegemoni kapitalisme AS demi tercapainya tujuan atas kepentingan-kepentingan mereka.

World Trade Organization (WTO) merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 1995, WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. (www.kemlu.go.id)

Alih-alih bisa bersaing dan mendapatkan banyak keuntungan dari keikutsertaannya dalam perjanjian-perjanjian internasional khususnya ketika menjadi salah satu anggota WTO ini, namun kenyataannya Indonesia harus terus bertekuk lutut di hadapan negeri-negeri kafir harbi (sebuah negara yang jelas-jelas secara terang-terangan memusuhi kaum muslim) semisal AS ini.

Organisasi-organisasi global bentukan barat semacam inilah yang sebetulnya terus menjerat leher negeri-negeri kaum muslim. Berbagai kesepakatan yang telah dibuat sejatinya adalah alat bagi negeri kafir harbi untuk bisa melakukan penghisapan juga memandulkan peran sebuah negara dalam kedaulatan ekonomi khususnya sektor pangan.

Melalui kebijakan baru yang diterapkan ini, maka Indonesia akan senantiasa dalam ketergantungan yang berkepanjangan. Sehingga kedaulatan ekonomi yang dicita-citakan akan senantiasa sebatas isapan jempol belaka. Selain itu, secara politik kita tidak akan mampu menghalau intervensi yang dilakukan pihak asing melalui kertegantungan ini. Sungguh jelas ini sangat merugikan negara. Tak kan pernah terwujud  kedaulatan, makin semulah makna kemerdekaan.

Berbeda sekali dengan Islam. Melalui sistem perekonomiannya yang diadopsi Khilafah, mewajibkan negara berdaulat dalam kebutuhan pokok berupa papan, sandang dan pangan. Juga produk-produk strategis lainnya.

Penjaminan pemenuhan kebutuhan pokok pangan (selain kebutuhan pokok sandang dan papan serta kebutuhan dasar pendidikan,kesehatan dan keamanan) dilakukan oleh negara bagi seluruh rakyat individu per individu.

Rasulullah saw bersabda: “Segala sesuatu selain naungan rumah, roti tawar, dan pakaian yang menutupi auratnya, dan air, lebih dari itu maka tidak ada hak bagi anak Adam di dalamnya”

Sektor pertanian  menjadi sumber primer perekonomian dalam sebuah negara disamping perdagangan, industri juga jasa. Dari sinilah negara berperan untuk melakukan periayahan terbaik demi ketersediaan pangan karena merupakan salah satu pilar ekonomi demi kemandirian dan kewibawaan negara.

Negara akan berupaya meningkatkan produksi dengan menjaga ketersediaan lahan dan produktivitasnya. Mengharamkan pengalihan lahan pertanian menjadi pemukiman. Kemudian menghidupkan kembali lahan mati yaitu lahan yang tidak ada bekas diproduktifkannya. Kemudian pengambil-alihan negara terhadap tanah yang telah ditelantarkan selama 3 tahun oleh pemiliknya untuk didistribusikan kepada individu rakyat yang mampu mengolahnya dengan memperhatikan pemerataan secara adil tentunya.

Selain itu, negara juga menjamin keterjangkauan pangan dengan terdistribusinya pangan ke seluruh wilayah dengan harga yang wajar. Dan disinilah negara berperan untuk membangun sarana prasarana yang dibutuhkan, juga teknologi pasca panen yang memadai agar bisa mempercepat terdistribusinya pangan sehingga dapat mengantisipasi kerusakaan pangan. Selain itu kebijakan pelarangan monopoli dan juga kartel akan meminimalisir melonjaknya harga pangan.

Disamping kebijakan-kebijakan dalam negeri yang diberlakukan demi menumbuhkan produksi, negara juga memiliki kebijakan politik luar negeri dengan memutus perjanjian-perjanjian bersama negeri-negeri kafir harbi fi’lan. Sehingga negara mampu membebaskan diri dari intervensi pihak asing manapun.

Dengan demikian hanya dengan sistem Islamlah  akan mewujud kedaulatan pangan negara atas rakyatnya tanpa adanya ketergantungan dari pihak manapun. Islam juga akan menghapuskan segala bentuk ketundukkan kepada manusia, kecuali ketundukkan itu hanya ditujukan pada Allah SWT dan syari’atNya dalam bingkai khilafah. [] Oleh: Ummu Zhafira (Member Akademi Menulis Kreatif)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.