Kepala Daerah dengan “Rompi Oranye”

112

Oleh : Fikka Ummu Syifa (Dosen salah satu PTS di Malang)

             Lagi dan lagi, baru saja memasuki caturwulan pertama, sebanyak sepuluh kepala daerah menyandang status sebagai tersangka kasus korupsi. Seperti yang dilansir oleh http://www.medanbisnisdaily.com, enam kepala daerah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Sedangkan empat kepala daerah lain menjadi tersangka kasus korupsi karena hasil pengembangan kasus sebelumnya yaitu terjerat kasus penyuapan, diantaranya adalah Gubernur Jambi Zumi Zola dan Wali Kota Malang periode 2013-2018 M. Anton atau yang dikenal dengan Abah Anton.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa penyebab maraknya korupsi menjelang pilkada adalah karena mahalnya biaya politik untuk menjadi kepala daerah. Seperti yang disampaikan oleh Ketua MPR, Zulkifli Hasan, yang mengatakan adanya kekurangan yang dimiliki pemilihan kepala daerah secara langsung, yakni kebutuhan untuk melakukan korupsi demi mencapai kekuasaan. Hal ini dikarenakan negara tidak membiayai biaya pilkada dan juga melarang partai politik untuk mencari uang sebagai dana persiapan menjelang pilkada. Disisi lain jika menerima uang, merekapun akan ditangkap. Data KPK tahun 2017 menyatakan bahwa selama periode 2004 – Mei 2017, dari 650 kasus, 80% pelaku korupsi melibatkan sektor swasta dan sektor publik/instansi pemerintah, dengan modus utama adalah suap atau peras dan gratifikasi untuk mempengaruhi kebijakan penyelenggara Negara atau pegawai negeri.

Disisi lain KPK sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif ada empat hal utama yang dilakukan KPK untuk pencegahan. Pertama, upaya perbaikan dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, agar lebih akuntabel dan transparan, yaitu dengan menggunakan layanan e-procurement atau e-katalog. Kedua, KPK membantu melakukan perbaikan masalah perizinan. Sistem perizinan harus satu pintu agar mudah untuk dikontrol. Tujuan sistem ini adalah untuk mencegah pertemuan pihak pemohon dan pemberi izin yang berpotensi menimbulkan korupsi. Ketiga, dalam sistem penganggaran harus ada sistem e-planning dan e-budgeting. Hal itu untuk mencegah mark up yang biasa terjadi pada saat perencanaan anggaran. Keempat, yaitu penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sehingga tidak lagi lapor ke Bupati ataupun Gubernur.

Namun faktanya, berbagai cara dan upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi yang selama ini dilakukan nyatanya bukan semakin meminimalisir tetapi justru menjadikan tindak pidana korupsi semakin merajalela. Lantas bagaimana cara yang efektif untuk mencegah dan memberantas korupsi? Islam punya solusinya. Islam mengkategorikan korupsi sebagai tindakan kriminal. Namun korupsi disini tidak termasuk mencuri menurut definisi syariah, sehingga tidak ada keharusan tangan pelakunya dipotong. Hal ini dijelaskan oleh Ust. KH. Hafidz Abdurrahman. Sistem Islam mampu mencegah aparatur Negara melakukan tindak korupsi. Pertama, Negara akan memberikan gaji yang memadai kepada para aparaturnya, dengan begitu gaji mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kedua, dalam pengangkatan aparaturnya, negara menetapkan syarat adil dan takwa sebagai ketentuan, selain syarat profesionalitas. Dengan begitu, mereka memiliki self control yang kuat. Ketiga, untuk mengetahui, apakah mereka melakukan korupsi atau tidak, negara juga menetapkan kebijakan perhitungan kekayaan mereka sebelum dan setelah menjabat. Jika ada selisih yang tidak masuk akal, maka Negara bisa merampasnya. Keempat, negara juga menetapkan hukuman yang tegas, bisa dalam bentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk hingga hukuman mati. Sanksi yang tegas disini bertujuan untuk menghapus dosa si pelaku, serta membuat efek jera bagi yang lain

Contoh konkritnyanya saat masa kekhalifahan Umar bin Khatthab, beliau pernah membuat kebijakan agar kekayaan para pejabatnya dihitung sebelum dan sesudah menjabat. Jika ada selisih positif, setelah dikurangi gaji selama masa jabatannya, maka beliau tidak segan-segan untuk mengambilnya. Beliau juga mengangkat pengawas khusus, yaitu Muhammad bin Maslamah, yang bertugas mengawasi kekayaan para pejabat.

Dalam Islam pun, pemilihan kepala daerah cukup dengan dipilih oleh Khalifah (tentu sesuai dengan kriteria menurut syariat) dan tidak harus dengan pemilu yang pada akhirnya membutuhkan dana yang sangat besar yang kemudian menjadi pemicu tindakan korupsi.

Jelas bahwa cara saat ini untuk memberantas korupsi terbukti belum efektif. Mengapa? Karena pondasinya rapuh, tidak berdasarkan aturan Islam. Sedangkan dalam Islam, yang dibangun berdasarkan akidah Islam dan ketaqwaan kepada Allah, terbukti telah membentuk self control yang menjadikan para pejabat tidak bisa disuap. Jika mereka mendapatkan apa yang bukan menjadi hak mereka, mereka segera serahkan kepada Negara. Meskipun tidak seorangpun mengawasi mereka. Karena mereka tahu, ada Allah Yang Maha Melihat dan Mendengarkan tingkah laku mereka. Namun jika self control itu belum cukup dan menjadikan seseorang masih berani melakukan tindak korupsi, maka sanksi dalam Islam menjadi benteng terakhir.

Oleh sebab itu, saatnya kita kembali lagi kepada syariat Allah SWT dengan menerapkan sistem Islam dalam sebuah institusi Negara. Sebagai wujud ketaqwaan kita padaNya dan untuk menyelesaikan segala problematika umat yang ada.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.