Kemiskinan Dalam Perdebatan, Bukan Dituntaskan  

180

Oleh: Iliyyun Novifana, S.Si.* (Pegiat Sekolah Bunda Sholihah)

Kemiskinan adalah permasalahan yang dialami sebagian besar rakyat Indonesia. Harga kebutuhan yang meroket dan pendapatan yang secuil,  tak sanggup mencukupi kebutuhan masyarakat.  Padahal semua orang tahu,  betapa kayanya nusantara tercinta. Namun kehidupan mayoritas masyarakatnya justru di ambang garis kemiskinan.

Di setiap tahun ‘panas’ alias musim kampanye,  permasalahan kemiskinan menjadi primadona perbincangan dan perdebatan para kandidat.  Janji-janji manis pengentasan kemiskinan meluncur deras bagai air keluar dari krannya.  Sejumlah cakada ( calon kepala daerah) berlomba memakai data kemiskinan, baik saat kampanye maupun debat terbuka. Contoh, yang dilakukan Ganjar Pranowo dan Sudirman Said  saat debat pemilihan gubernur Jawa Tengah, Jumat (20/4).  Ganjar menargetkan kemiskinan turun hingga  9,93 persen.  Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah menyebutkan penurunan kemiskinan selama tahun 2013 hingga 2017 sebesar 282.230 jiwa atau sebesar 1,55 persen. Sementara itu, Sudirman Said menyatakan andai terpilih memimpin Jawa Tengah menjanjikan penurunan kemiskinan hingga 6 persen dalam lima tahun.

Selain di Jawa Tengah, isu kemiskinan juga laris di debat Pilgub Jawa Timur.  Adu data antara Emil Dardak dan Puti Guntur Soekarnoputri  menjadi perbicangan panas usai debat. Puti menyebutkan bahwa dari data BPS 2016, tingkat kemiskinan di Kabupaten Trenggalek naik 0,17 persen.  Emil pun tak mau kalah dengan membeberkan data terbaru. Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten Trenggalek,  Deni Irawan menyebutkan bahwa di Kabupaten Trenggalek pada 2016 dan 2017 tingkat penurunan rakyat miskin dari angka 91,49 ribu orang atau 13,24 persen turun menjadi 89,77 ribu orang atau 12,96 persen.

Kepala Staf Presiden, Moeldoko pun ikut bersuara.  Membantah pernyataan Wakil Koordinator Nasional GIS, Eggi Sudjana mengenai presiden membuat rakyat miskin , bahwa itu tidak berdasar dan tidak masuk akal. Eggi sebelumnya menyinggung tentang sumber daya alam Indonesia yang dikuasai asing.  Moeldoko menyatakan kondisi itu bukan karena kebijakan Presiden Jokowi. Eggi dalam ceramahnya di masjid menyatakan rakyat hingga saat ini miskin karena kekayaan alam Indonesia kebanyakan diberikan pemerintah kepada Amerika Serikat.  Padahal UUD 1945 mengatur hal itu untuk rakyat. Moeldoko menegaskan pernyataan Eggi tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Sejumlah upaya dilakukan pemerintah demi menekan kemiskinan dan hasilnya mulai terlihat. Pemerintahan Jokowi sejak 2014 lalu mengeluarkan sejumlah kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat mulai dari penerbitan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, Beras Sejahtera (Rastra), hingga bantuan langsung presiden.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego menilai penggunaan data dengan tujuan politik tertentu memang tercium jelang tahun politik. Bentukan data pun bisa berbeda, tergantung pesanan yang punya kepentingan.  Data ini dibungkus sedemikian rupa untuk mencari titik lemah dari kandidat lawan.  Isu kemiskinan ini ,  masih dianggap efektif untuk dijual dalam kampanye kepada calon pemilih.

Kemiskinan  dan Kebijakan Kapitalis

Berbicara tentang kemiskinan dan ketimpangan,  seolah tak ada habisnya. Pemerintah dari tahun ke tahun memang berupaya mengentaskan masalah  tersebut.  Tapi rakyat perlu berfikir lebih kritis lagi,  apakah upaya pemerintah memberi  solusi tuntas untuk mengentaskan kemiskinan ataukah hanya permukaan saja?  Karena  hingga detik ini kemiskinan masih belum juga selesai walau pun rezim terus berganti.

Faktanya, penerapan kebijakan ekonomi neo liberal yang selama ini dianut pemerintah telah gagal dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat secara menyeluruh. Terbukti dari tahun ke tahun kemiskinan terus meningkat. Program sosial yang selama ini ada juga menuai problem pada tataran akar rumput. Baik penerima salah sasaran , hingga tidak tersalurkannya program secara merata ke setiap penjuru negeri. Sudah dari dulu problematika ini ada namun tak kunjung usai, membuktikan program tak tak serius dan nampak tak mampu mengentaskan masalah sosial yang ada.

Apalagi jika dikaitkan dengan posisi petahana, yang dengan mudah mengklaim sebagai bantuan bagi rakyat. Seperti yang sempat viral terkait video pembagian sertifikat tanah dan sembako di Sukabumi , Jawa Barat.  Sampai membuat pihak oposisi gerah, menurut Arief Poyuono (waketum Partai Gerindra) mengatakan menggunakan uang operasional alias dana taktis yang besarnya Rp 14 miliar/tahun adalah hak Presiden.  Namun, bagi-bagi sembako , menurut Arief, tidak layak .   Termasuk bantuan yang salah sasaran,  menjadi fenomena yang tidak terelakkan ketika tujuannya bukan untuk menolong masyarakat, tapi beraroma ‘kampanye’.  Seperti yang ditelusuri salah satu program TV swasta AIMAN bahwa 1000 bantuan sembako , hanya diberikan ke satu desa. Padahal di Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, ada 7 desa. Sehingga ada 6 desa yang tidak kebagian.  Fakta lain, yang mendapat bantuan sembako salah satunya adalah keluarga Arifin. Ternyata memiliki rumah berantena parabola dengan luas sekitar 250 meter persegi di tepi jalan utama Sukabumi-Pelabuhan Ratu. Tetapi sebuah rumah dari bahan bambu, dihuni seorang nenek 90 tahun ternyata terlewat dari bantuan sembako tersebut. (kompas.com/ 30/4/2018).

Sebenarnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai 27,77 juta orang pada Maret 2017. Jumlah tersebut bertambah sekitar 10.000 orang dibanding kondisi September 2016 yang mencapai 27,76 juta orang. Selama periode September 2016–Maret 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 188,19 ribu orang dari 10,49 juta orang pada September 2016 menjadi 10,67 juta orang pada Maret 2017.(www.bps.go.id/17/07/2017).

Pertumbuhan kemiskinan, konflik sosial, dan masalah sosial yang lain,  adalah dampak dari budaya ketergantungan ekonomi yang berhasil ditanamkan oleh imprelis-Barat ke negari Muslim. Hal ini dilakukan dengan sejumlah langkah, antara lain pemanfaatan pinjaman negara, dan adanya perusahaan multinasional yang menghancurkan aktivitas perekonomian negara di Dunia Ketiga.

Apalagi jika melihat utang negara yang mencapai 4.034,8  Triliun (pada bulan Pebruari 2018) seperti diungkap peneliti INDEF , Riza Annisa Pujarama di Jakarta pada Kompas.com (21/3/2018).  Sangat menyedihkan, jika pemerintah berhutang untuk membayar hutang.  Kondisi ini menyebabkan kesenjangan sosial dan dampak sosial negatif bagi kesejahteraan rakyat.  Semenjak umat Islam tak memiliki sistem Islam -yang mampu memikirkan dengan serius kesejahteraan masyarakatnya- maka mereka akan terus dihisap dan diperas oleh kapital-kapital di negara adidaya.

Islam , Solusi Tuntas Kemiskinan

Sebagai sebuah ideologi, Islam memiliki banyak aturan untuk mengatasi  problem yang dialami umat manusia dalam kehidupan,  termasuk di dalamnya problem kemiskinan.

Dalam fikih istilah miskin, diartikan sebagai orang-orang yang tidak mempunyai kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.  Syariat telah menetapkan kebutuhan pokok (primer) bagi setiap individu adalah pangan, sandang, dan papan.   Allah Swt. berfirman:

Kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf.” (TQS. al-Baqarah [2]: 233)

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal, sesuai dengan kemampuanmu.” (TQS. ath-halaq [65]: 6).

Rasulullah saw. bersabda: “Dan kewajiban para suami terhadap para istri adalah memberi mereka belanja (makanan) dan pakaian”. (HR. Ibn Majah dan Muslim dari Jabir bin Abdillah).

Sebagai kebutuhan primer, ketiga hal tersebut, harus terpenuhi secara keseluruhan. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka seseorang terkategori sebagai orang miskin. Demikianlah tolok ukur kemiskinan menurut Islam..

Lebih dari itu, yang ditetapkan syariat Islam sebagai kebutuhan pokok sebenarnya bukan hanya pangan, sandang, dan papan. Ada hal lain yang juga termasuk kebutuhan pokok yaitu kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Hanya saja, pemenuhan kebutuhan tersebut tidak dibebankan kepada individu masyarakat, melainkan langsung menjadi tanggungjawab negara.

Mekanisme  Islam mengatasi masalah kemiskinan secara langsung adalah : Pertama bagi orang yang bersangkutan diwajibkan untuk mengusahakan nafkahnya sendiri.  Negara memfasilitasi dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi para ayah , suami atau penanggung jawab keluarga.  Apabila tidak mampu bekerja , maka kerabat dekat yang memiliki kelebihan harta wajib membantu. Apabila kerabat dekatnya tidak mampu, atau tidak mempunyai kerabat dekat, maka kewajiban beralih ke Baitul Mal dari kas zakat. Apabila tidak ada, wajib diambil dari Baitul Mal, dari kas lainnya. Apabila tidak ada juga, maka kewajiban beralih ke seluruh kaum Muslim.  Secara teknis, hal ini dapat dilakukan dengan cara kaum Muslim secara individu membantu orang yang miskin; dan negara memungut dharibah (pajak) dari orang-orang kaya, hingga mencukupi.  Hal ini dilakukan dengan konsisten tanpa mengenal musim, karena kebutuhan pokok manusia tidak bisa ditawar menunggu musim pilkada.

Kedua, pentingnya pengaturan kepemilikan karena memiliki hubungan yang sangat erat dengan masalah kemiskinan dan upaya untuk mengatasinya. Syariat Islam telah mengatur masalah kepemilikan ini, sedemikian rupa  detilnya  yaitu terkait jenis-jenis kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan pendistribusian kekayaan di tengah-tengah masyarakat.  Bagaimana pengaturan kepemilikan ini dapat mengatasi masalah kemiskinan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kepemilikan individu adalah  izin dari Allah Swt kepada individu untuk memanfaatkan sesuatu dan hak  untuk memiliki harta baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Tentu sepanjang harta tersebut diperoleh melalui sebab-sebab yang dibolehkan, misalnya: hasil kerja, warisan, pemberian negara, dan lain-lain.  Kepemilikan Umum adalah izin dari Allah Swt  kepada jamaah (masyarakat) untuk secara bersama-sama memanfaatkan sesuatu.  Aset yang tergolong kepemilikan umum ini, tidak boleh sama sekali dimiliki secara individu, atau dimonopoli oleh sekelompok orang.  Termasuk jenis ini misalnya: padang rumput, air, pembangkit listrik,  sungai, danau, laut, jalan umum.  Juga  barang tambang yang depositnya sangat besar, misalnya: emas, perak, minyak, batu bara, dan lain-lain.  Dalam prakteknya, kepemilikan umum ini dikelola oleh negara, dan hasilnya (keuntungannya) dikembalikan kepada masyarakat. Bisa dalam bentuk harga yang murah, atau bahkan gratis, dan lain-lain. Tidak boleh dimonopoli oleh seseorang atau sekelompok orang, sehingga yang lain tidak memperoleh apa-apa; sebagaimana yang tejadi dalam sistem kapitalis. Dengan demikian masalah kemiskinan dapat dikurangi, bahkan diatasi dengan adanya pengaturan kepemilikan umum semacam ini.  Sedangkan Kepemilikan Negara  adalah setiap harta yang menjadi hak kaum Muslim, tetapi hak pengelolaannya diwakilkan pada Khalifah  sebagai kepala negara.  Aset yang termasuk jenis kepemilikan ini di antaranya adalah: fa’i, kharaj, jizyah, atau pabrik-pabrik yang dibuat negara, misalnya, pabrik mobil, mesin-mesin, dan lain-lain.  Adanya kepemilikan negara dalam Islam, jelas menjadikan negara memiliki sumber-sumber pemasukan, dan aset-aset yang cukup banyak. Dengan demikian negara akan mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengatur urusan rakyat. Termasuk di dalamnya adalah memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan rakyat secara keseluruhan, seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Yang tak kalah penting adalah pengelolaan kepemilikan yang  mencakup dua aspek, yaitu pengembangan harta (tanmiyatul Mal) dan penginfaqkan harta (infaqul Mal).  Baik pengembangan harta maupun penginfaqkan harta, Islam telah mengatur dengan berbagai hukum. Islam, misalnya, melarang seseorang untuk mengembangkan hartanya dengan cara ribawi, atau melarang seseorang bersifat kikir, dan sebagainya. Atau misalnya, Islam mewajibkan seseorang untuk menginfaqkan (menafkahkan) hartanya untuk anak dan istrinya, untuk membayar zakat, dan lain-lain.

Penting pula memperhatikan distribusi kekayaan di masyarakat.  Buruknya distribusi  telah menjadi faktor terpenting penyebab terjadinya kemiskinan. Oleh karena itu, masalah pengaturan distribusi kekayaan ini, menjadi kunci utama penyelesaian masalah kemiskinan.  Apa yang telah diuraikan sebelumnya tentang jenis kepemilikan dan pengelolaan kepemilikan, akan mengarah kepada terciptanya distribusi kekayaan.  Lebih dari itu, negara berkewajiban secara langsung melakukan pendistribusian harta kepada individu rakyat yang membutuhkan. Misalnya, negara memberikan sebidang tanah kepada soseorang yang mampu untuk mengelolanya.  Sebaliknya, negara berhak mengambil tanah pertanian yang ditelantarkan pemiliknya selama tiga tahun . Hal ini mendorong produktivitas SDA dan masyarakat . Sehingga  dapat mengatasi masalah kemiskinan.

Maka sadarilah saudaraku,  jika data kemiskinan cuma jadi alat untuk memuluskan menuju kursi kekuasaan, sedangkan aturan yang digunakan tetaplah sama dengan rezim sebelumnya, maka tidak akan ada perubahan yang berarti.  Kita akan tetap terpuruk dalam kemiskinan.  Hanya dengan pengaturan kehidupan yang benar -yang berasal dari Allah SWT – kita akan merasakan kehidupan yang penuh berkah. Sebagaimana dicontohkan oleh suri tauladan kita ,Muhammad SAW dan telah dilanjutkan oleh Khulafaurrasyidin. Wallahua’lambishshowab ()

*penulis tinggal di Malang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.