Kegagalan Konsep Pembangunan Berkelanjutan 2030

84

Oleh: Ainun Dawaun Nufus (Pengamat Sospol)

Presiden Sidang Majelis Umum PBB Miroslav Lajcak pada Kamis (8/3) mengatakan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan 2030 tak bisa dicapai jika hak perempuan ditolak. “Kita tak bisa mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan, atau perdamaian, jika separuh dari penduduk global kita tak diberi kesempatan dan hak,” kata Lajcak kepada banyak orang dalam acara PBB untuk memperingati Hari Perempuan Internasional. “Ini berarti bahwa setiap upaya, ke arah setiap sasaran pembangunan berkelanjutan, harus menjamin kesetaraan dan ketikut-sertaan perempuan,” katanya. (http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/amerika/18/03/09/p5b6au382-pbb-pembangunan-tak-tercapai-jika-hak-perempuan-diabaikan)

Catatan 

Penerapan sistem ekonomi, pendidikan, aturan sosial, media, dan yang lainnya, dalam demokrasi terbukti tidak memberikan jaminan perlindungan bagi perempuan dan anak. Padahal tanpa adanya integrasi penerapan aturan yang adil dan tidak diskriminatif di bidang-bidang tersebut akan terwujud jaminan perlindungan.

Di Barat, dalam konteks pendidikan, masalah ini tidak dipandang sebagai hak warga negara, melainkan hanya bicara tentang keefektifan biaya hidup. Barat berfikir, jika warganya pintar lebih mudah diatur, pendidikan hanya menciptakan kebutuhan industri, bukan mencetak lulusan yang dibutuhkan publik. Sebagaimana contoh di Inggris, lulusan perguruan tinggi dibebani utang 50 ribu pounsterling begitu lulus. Akibatnya mereka dipaksa bekerja untuk membayarnya. Bekerja bukan karena masyarakat membutuhkan keahliannya. Sebanyak 1/3 guru di Inggris resign karena beban yang berat dan kesejahteraan minim, bahkan anggaran pendidikan dipangkas 3 miliar poundsterling, itu bukti bentuk pengabaian terhadap pendidikan.

Sementara di Finlandia, yang katanya terbaik dari sisi pendidikan, ternyata berada di urutan 50 dari 54 negara diukur dati tingkat kebahagiaan anak-anaknya. Anak-anak di sana stres karena budaya bully, narkoba, alkohol, atau bunuh diri. Dan itu juga terjadi di Jepang, Korea, Singapura yang katanya maju dalam pendidikan, Itu menunjukkan sebenarnya Barat mengalami krisis pendidikan.

Ini berbeda dengan Islam. Dalam Islam, pendidikan menghasilkan lulusan yang tidak hanya untuk kesuksesan dirinya atau korporasi, tapi untuk melayani kepentingan umat. Dan sistem Islam punya kebijakan politik yang masif yang menjamin inovasi teknologi, kreativitas dan kemajuan pendidikan dan kesejahteraan.

Ketika PBB bicara soal kesejahteraan perempuan dan keadilan, di satu sis dunia telah melihat seperti apa sebenarnya demokrasi Barat, sebagai panglima ketidakadilan dan pemimpin teror yang telah menebar kekacauan  dan   kesengsaraan di seluruh dunia serta menaburkan kematian dan  perusakan   atas kemanusiaan. Di negara-negara Barat, larangan niqab,  jilbab dan   menara mesjid, di samping serangan terhadap al-Quran, telah    menggambarkan kegagalan demokrasi untuk mengakomodasi hak-hak kaum    minoritas beragama.

Kapitalisme  telah berjudi dengan keuangan  negara, yang menyebabkan  krisis ekonomi  global, dan diperparah oleh  kemiskinan dunia. Sistem  ekonominya yang  berdasarkan riba dan  privatisasi sumberdaya publik  telah memberi makan  kaum kaya dan membuat  lapar kaum miskin.  Kapitalisme telah memungkinkan  pasar bebas membeli  rasa hormat dari  diri seorang perempuan, yang  memungkinkan eksploitasi  tubuhnya pada  iklan, hiburan dan industri seks.

Semua itu ditandai  dengan kebebasan  berekspresi dan kepemilikan dan  dilakukan atas nama  mengamankan  keuntungan. Kebebasan pribadi dan  kebebasan seksual telah  menolak  budaya sopan-santun individualistik,  memuaskan diri serta  melahirkan  perilaku yang tak bertanggung jawab yang  telah menyebabkan  mewabahnya  kerusakan keluarga, alkoholisme,  penyalahgunaan obat,  perkosaan,  kekerasan dalam rumah tangga, dan  penelantaran Lansia dalam  masyarakat  Barat. Jelas bahwa kebebasan,  demokrasi dan Kapitalisme  tidak pernah  bisa membawa kemajuan, martabat,  keadilan dan kemakmuran  yang benar  bagi umat manusia. Dan sekali  lagi, waktu telah menunjukkan bahwa  demokrasi mewakili  sistem di mana  aturan adalah untuk kepentingan orang  kaya daripada  untuk warga biasa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.