Kebijakan Impor Yang Ugal-Ugalan Ciri Rezim Neoliberal

35

Tuti Daryanti (Mahasiswa STKIP Kusuma Negara)

Belum lama ini masyarakat indonesia dikejutkan dengan wacana ‘Rektor Impor’, tentu saja hal ini menimbulkan pro-kontra dimasyarakat. Namun lebih banyak  masyarakat yang  menentang wacana ini. Masyarakat Indonesia sendiri selalu dibuat terheran-heran dengan kebijakan-kebijkan impor pemerintah yang terkesan ugal-ugalan tanpa memikirkan perlindungan ekonomi dalam negeri.

Terlihat dari beberapa impor yang sudah dilakukan pemerintah selama pemerintahan Jokowi ini yang menjadi sorotan. Pemerintah menuai banyak kritikan ketika melakukan impor beras disaat petani sedang panen raya. Bahkan impor tetap dipaksakan saat kapasitas Gudang Bulog sudah berlebih. Pada periode tahun 2017/2018, Indonesia menjadi negara importir gula terbesar di dunia. Ada pula polemik impor jagung sebanyak 60 ribu ton per Maret 2019 yang diwarnai dengan salah perhitungan, dimana Indonesia tetap melakukan impor padahal mengalami surplus pasokan. Tak hanya itu kebijakan impor baja murah yang tidak juga dibatasi membuat industri baja domestik terancam. Pemerintah juga membuka keran impor semen, padahal produksi semen Indonesia masih surplus.

Sekarang Indonesia juga harus bersiap dengan serbuan daging ayam asal Brasil, menyusul kekalahan Indonesia atas gugatan yang diajukan pemerintah Brasil ke World Trade Center (WTO). Tentu hal ini dapat berpotensi menghancurkan peternakan unggas rakyat.

Banyaknya impor yang dilakukan pemerintah menyadarkan kita bagaimana gagalnya pemerintah mengurusi kebutuhan rakyat. Tentu hal ini sangat ironis, dimana Sumber Daya Alam yang melimpah ruah pada negeri ini belum mampu dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Kebijakan impor yang bebas dan tidak mengindahkan kepentingan rakyat ini seolah menjadi candu yang tidak bisa dihindari. Pemerintah selalu berkilah alasan kenapa negara melakukan impor adalah untuk menjaga stok dan stabilitas harga. Namun dilihat dari kebijakan-kebijakan impor yang telah dilakukan kita dapat melihat bagaimana arogansi pemerintah yang tetap melakukan impor walaupun komoditi tersebut mengalami surplus dan acapkali melakukannya ketika masa panen tiba yang jelas akan merugikan para petani.

Hal ini tidak lepas dari sistem kapitalisme yang mencengkram negeri ini. Kapitalisme-lah yang mengubah negeri agraris ini menjadi importir pangan. Kebijakan-kebijakan yang dilahirkan pemerintah akan senantiasa diarahkan untuk kepentingan para kapitalis. Maka tidak heran jika kebijakan-kebijakan yang diambil malah semakin menyengsarakan rakyat dan mensejahterakan para kapitalis.

Indonesia dan negara berkembang lainnya tanpa disadari telah jatuh dalam cengkraman neoliberal, bahkan menjadi antek kepentingan kaum kapitalis global. Indonesia terperangkap dalam jebakan negara-negara maju dalam bentuk perdagangan bebas dan pasar bebas yang dinaungi oleh WTO. Dalam bidang pertanian, negara-negara berkembang dipaksa oleh negara-negara maju untuk membuka pasar dalam negeri mereka dengan menghilangkan proteksi pertanian nasional baik dengan pencabutan subsidi maupun dengan penghapusan hambatan tarif. Sebaliknya negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Inggris, Jerman dan Prancis melakukan proteksi luar biasa terhadap para petani mereka dalam bentuk subsidi, hambatan tarif dan halangan-halangan impor lainnya. Negara-negara maju tersebut menyadari betapa pentingnya pertanian bagi perekonomian dan vitalnya ketahanan pangan untuk kemandirian negara.

Menyikapi hal ini seharusnya pemerintah menyadari bagaimana sistem ekonomi yang kapitalis sangat menyengsarakan dan membuat negara ini semakin jauh dari kemandirian ekonomi dan ridho Allah. Pada dasarnya aktifitas ekspor-impor dalam Islam dalam suatu negara diperbolehkan karena merupakan bagian dari aktifitas perdagangan yang masuk pada aspek muamalah baik secara bilateral maupun multilateral tetapi hanya boleh dilakukan pada saat mendesak tanpa menggadaikan kemandirian negara.

Islam memiliki adab ketika negara terpaksa harus mengimpor barang dari negara lain,

  1. Pilihlah barang-barang yang benar-benar dibutuhkan untuk diimpor. Hindari mengimpor yang bisa diproduksi di dalam negeri. Hal ini agar industri lokal dan pertanian tetap berkembang tidak bergantung pada barang impor.
  2. Pilihlah produk kaum muslimin. Niatkan sebagai ta’awun ‘alal birri wat taqwa, sehingga mendapatkan pahala lebih.
  3. Jika terpaksa mengimpor produk orang kafir, jangan mengimpor dari negara yang jelas-jelas memusuhi Islam.
  4. Apabila terpaksa mengimpor mengimpor makanan produk orang kafir, pastikan tidak mengandung barang haram dan disembelih dengan menyebut nama Allah.
  5. Perhatikan pula fungsi barang yang hendak diimpor.
  6. Jangan mengimpor barang-barang yang mendorong kaum Muslimin untuk menyerupai orang kafir.
  7. Hindari cara pembayaran yang bersifat ribawi.

Meski impor dibolehkan namun yang paling terpenting adalah negara juga mengupayakan agar kebutuhan-kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi, dengan meningkatkan produksi dalam negeri. Namun kita juga perlu merubah sistem ekonomi kita yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat ini. Maka satu-satunya solusi yang fundamental adalah melepaskan sistem kapitalisme ini dan menggantinya dengan sistem islam. Karena sistem Islamlah yang memiliki seperangkat peraturan yang komprehensif.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.