Kapitalisme Mengorbankan Perempuan

117

Gembar-gembor kesetaraan gender dengan jargon perempuan adalah makhluk sekunder dilayangkan kapitalisme demi menutupi aib masiffnya eksploitasi perempuan yang sengaja dijadikan pemutar roda industry kapitalis sekaligus target pasar. Seperti “sapi perah” yang diqurbankan, tenaganya diperas habis-habisan untuk menggerakkan roda perekonomian, tubuh dan kehormatannya pun dijadikan komoditas dagang, hanya untuk segepok uang.

Propaganda itu akan selalu diorasikan oleh kapitalis dalam setiap kegiatannya, termasuk dalam acara pertemuan IMF (International Monetary Fund/ Dana Moneter Internasional; organisasi beranggotakan 189 negara) dan World Bank yang berlangsung di Nusa Dua, Bali pada 8-14 Oktober 2018. Salah satu seminarnya bertajuk Empowering Women in the Workplace yang turut dihadiri pula oleh Sri Mulyani, puteri kedua Gus Dur yakni Yenny Wahid, anggota komisi I Evita Nursanty dan pejabat tinggi lainnya. Tentunya kebanyakan dari mereka mendukung sekali orasi kapitalisme tersebut karena memang pemikiran mereka telah terwarnai oleh kapitalisme.

“Menurut ILO (International Labour Organization/ Organisasi Buruh Internasional; wadah yang menampung isu buruh internasional dibawah PBB), 865 juta perempuan memiliki potensi untuk memaksimalkan konstribusinya dalam pembangunan ekonomi. Lebih jauh lagi, partisipasi perempuan telah terbukti mampu memberdayakan keluarga dan lingkungannya.” Ujar Evita, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 9/10/2018. (OkezoneFinance.com).

Data lapangan justeru menyebutkan bahwa maraknya penelantaran anak dalam keluarga akibat kedua orangtua yang bekerja, sebut saja kasus penelantaran 5 orang anak di Cibubur. Tidak hanya itu, berdasarkan penelitian dalam bidang pendidikan kecenderungan rendahnya hasil belajar siswa dipengengaruhi oleh kurangnya perhatian yang diterimanya di rumah karena kedua orangtua bekerja. Bahkan, pemahaman perempuan terkait isu kesetaraan gender menyebabkan tingginya cerai gugat di pengadilan agama Sleman, Yogyakarta. Hal tersebut tertuang dalam Tesis berjudul “Pengaruh Pemahaman Isu Kesetaraan Gender Perempuan Dalam Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman, Yogyakarta”. Di Jakarta Timur pun kasus cerai gugat meningkat dari 344.237 kasus perceraian di tahun 2014 menjadi menjadi 365.633 kasus di tahun 2016 dengan presentase kenaikan 3% setiap tahunnya.

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani pun turut berkomentar dengan menyebut “batas waktu” yang dimiliki perempuan untuk bekerja, karena jika sudah menikah, maka akan mengandung dan mengurus bayi yang menurutnya bukan hambatan seorang ibu untuk bekerja, hanya saja dibutuhkan dukungan dan kebijakan yang bisa membantu perempuan agar lebih baik. Yenny Wahid melantangkan orasinya bahwa pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara melibatkan kelompok perempuan yang selama ini dinilai sebagai kelompok paling rentan dalam masyarakat, (nu.or.id). Di UNJ pada 16 Oktober 2018 diselenggarakan seminar bertema “Revitalisasi dan Aktualisasi Kebijakan Kependudukan dan Lingkungan dalam Mempersiapkan Generasi Milenial.” Dengan mengangkat bahaya nikah dini serta memaparkan bahwa perempuan termasuk tenaga kerja produktif yang patut dikontribusikan dalam memutar roda perekonomian.

Sejatinya, pandangan kapitalisme-sekularisme telah salah kaprah dalam memandang peran perempuan dan tidak bisa membedakan antara peran perempuan dan laki-laki dalam membangun peradaban yang unggul dan cemerlang. Kesetaraan gender dimana perempuan menuntut hak-haknya agar sama dengan laki-laki justeru membuat peran perempuan menjadi abstrak. Perempuan dan laki-laki merupakan dua makhluk yang sama namun berjenis kelamin berbeda yang mengakibatkan berbeda pula kebutuhan dan kondisi fisiknya. Akibat perbedaan itulah keduanya tidak bisa disetarakan, namun bisa diserasikan. Dan keserasian tidak menuntut persamaan dan kesamaan sebab keserasian adalah keharmonisan, kesepadanan, dan kesesuaian yang menghasilkan keterpaduan yang utuh dan ketentraman lahir batin. Dan ia mengubur iri dan ambisi untuk merebut apa yang dimiliki pihak lain. Makanya keserasian lahir dari keberagaman dan perbedaan yang setiap perbedaan diperankan sesuai kapasitasnya. Sebaliknya, kesetaraan gender sering diekspresikan sebagai bentuk ketidakpuasan untuk menuntut kesamaan peran dan kedudukan.

Allah berfirman dalam Qur’an Surat An-Nisa ayat 32:

 “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Islam tidak membedakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan karena yang membedakan hanyalah ketakwaannya, tidak ada makhluk primer ataupun makhluk sekunder dalam Islam, dan tidak pula ada istilah superior maupun inferior. Terkait peran perempuan dalam Islam yang sesungguhnya amat dimuliakan. Ada dua buah peran perempuan dalam Islam, yakni sebagai ummu wa rabatul ‘bait (ibu manajer rumah tangga) dan ummu ajyal (ibu pencetak generasi). Jangan pandang remeh kedua peran ini. Pasalnya, sebagaimana fakta dan data yang telah dibumbuhkan di atas terlihat jelas hilangnya kedua peran tersebut mengakibatkan berbagai permasalahan, yang tidak hanya sosial, ekonomi, pendidikan, tetapi juga seluruh bidang kehidupan. Hakikatnya, yang menentukan kualitas generasi pembangun peradaban tidak lain adalah peran ibu sebagai madrasatul ‘ula (sekolah pertama dan utama).

Bukan berarti perempuan dalam Islam tidak bisa berkecimpung di ranah publik. Perempuan dalam Islam tetap bisa optimal dan produktif, karena Islam mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk mampu berpikir politis dan melakukan aktivitas politik. Tentu berbeda dengan politik demokrasi dalam sistem kapitalisme bobrok yang landasannya sekuler yakni mendapatkan kekuasaan sebagai kuncinya, Islam memandang aktivitas politik sebagai ri’ayatun syu’unil ‘ummah (mengurusi urusan masyarakat). Oleh karena itu, peran politis muslimah tidak bisa dilakukan dengan masuk dalam politik praktis ataupun lembaga legislatif yang terkenal dengan adagium “Tidak ada kawan dan lawan abadi yang ada hanyalah kepentingan sejati.”

Aktivitas politik yang semestinya dilakukan perempuan adalah dengan dakwah amar ma’ruf nahiy munkar (mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran) di tengah masyarakat. Yang Ma’ruf dan Munkar hanya bisa terwujud dalam penerapan Islam kaffah di bawah naungan Khilafah Rasyidah. Untuk itu, dakwah perempuan disini adalah dengan mencerdaskan masyarakat agar melek dengan kondisi saat ini seraya mengajak mereka untuk berjuang bersama mengubah sistem demokrasi yang bathil saat ini, menjadi satu-satunya sistem yang diridhoi oleh Illahi, yakni Islam dalam naungan Khilafah. Perjuangan mengubah sistem tersebut dapat dilakukan dalam sebuah partai/kelompok yang memiliki landasan ide berupa Islam yang kaffah (menyeluruh) dengan metode perjuangan untuk perubahan yang meneladani seutuhnya perjuangan dakwah Rasulullah saw.

Wallahu ‘allam bi shawwab

Oleh: Anisa Fitri Mustika Bela, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.