Kado pahit awal tahun, bukti rezim pro kapitalis

26

oleh : Ervie nursetiyawati, S.Pd

Dilansir dari beberapa media massa yang menyebutkan bahwa pada awal tahun ini pemerintah akan menaikkan harga beberapa kebutuhan vital bagi masyarakat. Diantaranya menaikkan tarif dasar listrik, menaikkan iuran BPJS, mencabut subsidi gas bagi rakyat miskin, dan mencabut subsidi lainnya. Hal ini terus-menerus dilakukan pemerintah dari tahun ke tahun. Alih-alih mensejahterakan rakyat,malah semakin menyengsarakan rakyat kecil. Berbalik dengan di cabut nya berbagai subsidi untuk rakyat miskin dan juga guru honorer, pemerintah malah menyediakan berbagai fasilitas tambahan atau insentif kepada sejumlah pengusaha. Lima perusahaan sawit berskala besar mendapatkan subsidi dari BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) dengan total mencapai rp. 7,5 Triliun sepanjang Januari sampai September 2017. Dana BOS tidak lagi bisa digunakan untuk menggaji guru honorer. Tetapi dialokasikan untuk operasional sekolah termasuk penggandaan gawai. Iuran BPJS pun akan dinaikkan dengan dalih kebutuhan dana kesehatan yang minim. Semakin bertambah sedih lah masyarakat yang peka melihat ketimpangan ekonomi di Indonesia dengan ini. Dengan adanya subsidi saja dari pemerintah, kehidupan rakyat Indonesia tidaklah semakin membaik apalagi subsidi semakin dipangkas setiap tahun nya. Menurut Luhut B Panjaitan, pemerintah bahkan terus mengurangi subsidi bagi rakyat. Inilah cara kebijakan korporatrokasi yang jelas jelas semakin menyengsarakan rakyat kecil. Miris nya hal ini dilakukan oleh para wakil rakyat yang mana mereka dipilih oleh rakyat nya sendiri agar mengurusi urusan masyarakat nya.

Dalam sistem kapitalisme, subsidi hanya salah satu resep dalam menghadapi gejolak rakyat. Pemerintah yang dengan kebijakan nya menaikkan sejumlah tarif atau harga kebutuhan pokok tanpa mempedulikan aspirasi masyarakat, merupakan bentuk kesewenangan dalam berkuasa. Pemerintah lebih lunak kepada para pengusaha dibanding kepada masyarakat pada umumnya.Negara dalam hal ini sedikit demi sedikit ingin berlepas tangan dalam mengurusi kebutuhan dasar masyarakat. Hubungan antara penguasa dengan rakyat ibarat pedagang dengan pembeli. Ketika rakyat tidak mampu membeli kebutuhan pokok nya maka negara berlepas tangan, bukan turun tangan membantu memenuhi nya. Yang ada rakyat didorong untuk berhemat atau makan seadanya. Tidak ada solusi tuntas dalam menyelesaikan kemiskinan yang terus menerus menerpa negara ini.

Hal ini menunjukkan perekonomian Indonesia berada di bawah hegemoni neo liberalisme yang menganggap subsidi itu sebagai pemborosan. Karena negara harus menggunakan prinsip untung rugi sebagaimana dalam bisnis publik. Hegemoni global melalui organisasi seperti WTO dan IMF yang salah satu program nya adalah penghapusan subsidi. Karena Indonesia terlibat hutang dengan negara aktor Neo liberalisme ini maka pemerintah mengikuti program yang di inginkan oleh mereka.

Subsidi dalam pandangan Islam jika di artikan sebagai bantuan keuangan dari pemerintah, sebenarnya memang sudah menjadi tugas negara. Subsidi jenis ini berguna untuk menjaga stabilitas harga-harga atau untuk mempertahankan eksistensi kegiatan bisnis atau untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi pada umumnya. Selain bentuk keuangan, subsidi bisa dalam bentuk kebijakan proteksionisme sehingga ada jaminan ekonomi di tengah masyarakat. Khilafah sebagai institusi akan mengatur kapan subsidi boleh dan kapan subsidi wajib dilakukan oleh negara. Karena subsidi adalah salah satu cara atau uslub yang boleh dilakukan yang menjadi hak Kholifah untuk sektor publik dan energi. Sebagaimana Kholifah Umar bin Khattab pernah memberikan bantuan dari kas negara kepada para petani di Irak. Jika negara terjadi ketimpangan ekonomi maka negara wajib memberikan bantuan atau subsidi karena untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi

Ekonomi dalam sistem Islam mewajibkan beredar nya harta di seluruh individu dan mencegah beredar nya harta pada segolongan orang tertentu. Rasulullah pernah membagi harta fa’i ( harta milik negara) kepada kaum Muhajirin bukan kepada kaum Anshar karena melihat terjadinya ketimpangan ekonomi diantara kedua kelompok tersebut. Inilah konsep subsidi di dalam Islam yang akan memberikan keberkahan pada perekonomian masyarakat dan juga negara.

Islam mempunyai sistem ekonomi yang khas yang berbeda dengan sistem ekonomi manapun di dunia ini. Karena ia lahir dari sebuah ideologi yang shahih berasal dari Allah SWT. Islam telah mengatur bagaimana pemberian layanan pada seluruh warga tanpa diskriminasi kaya dan miskin. Karena memandang ini adalah masalah manusia yang harus diselesaikan dengan aturan sang pencipta manusia yaitu Allah SWT. Kebutuhan pokok manusia seperti sandang pangan papan maka negara wajib memberikan kemudahan bagi rakyat untuk mendapatkan nya. Jangan sampai ada rakyat nya yang kesulitan mendapatkan ini.  Begitu pula dengan pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu rakyat, maka negara wajib memberikan layanan yang mudah bahkan gratis. Kalo pun belum bisa gratis paling tidak dengan harga yang murah sehingga semua kalangan masyarakat bisa menikmatinya. Khusus untuk sektor pendidikan, keamanan dan kesehatan maka negara wajib memberikan bantuan karena Islam telah mewajibkan negara menyelenggarakan pelayanan ketiga sektor tersebut secara cuma-cuma bagi rakyat.

Pengaturan kepemilikan dalam Islam perlu diterapkan pada negara yaitu dengan membagi antara pemilikan individu, umum dan negara. Barang yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dimiliki oleh individu. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan hajat hidup orang banyak seperti air,api dan lahan. Gas merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, begitu pula dengan listrik, air bersih yang harus dipenuhi pelayanan nya oleh negara. Tentu semua ini tidak akan mungkin terlaksana tanpa adanya institusi Islam. Mustahil sistem kapitalisme bisa memberikan ini semua karena asas yang dibangun nya pun berbeda.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS Al hasyr : 7 ” supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kalian.” Maka sungguh Islam sebagai sistem yang mulia berasal dari yang maha mengetahui segala sesuatu nya tentang manusia pasti tidak akan menzhalimi ciptaan Nya. Oleh karenanya Islam wajib diterapkan secara kaffah dalam institusi negara, karena negara yang berperan mengurusi urusan rakyat nya.

Wallahua’lam bishowab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.