Jebakan Hutang Dibalik Pinjaman Asing Dalam Pendidikan Islam

31

Oleh: fitriyani

Aktivis Mahasiswa Malang

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama (Kemenag) telah mengusulkan program peningkatan kualitas madrasah melalui skema Pembiayaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Bank Dunia. Bank Dunia telah bersedia memberi pinjaman senilai Rp. 3,7 Triliun. Dirjen Pendidikan Islam, Kamaruddin Amin, mengatakan anggaran yang besar tersebut akan memberi dampak manfaat yang besar. (republika.co.id, Rabu, 10/7). Hal ini dilakukan untuk mendongkrak kualitas madrasah swasta maupun negeri. Ia menyebut proyek dengan Bank Dunia ini sebagai Reformasi Kualitas Pendidikan Madrasah. Setelah melalui usulan berkali-kali lewat Bappenas akhirnya melalui kementrian keuangan proyek ini disepakati bersama Bank Dunia dan akan dilaksanakan mulai tahun depan.

Ketua pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Yunahar Ilyas mempertanyakan dari mana uang untuk membayar dana pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Bank Dunia guna peningkatan kualitas madrasah. Dia mengaku belum melihat sumber dana yang bisa digunakan untuk membayarnya.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Buya Anwar Abbas menilai pemerintah sebaiknya jangan terlalu rajin berutang. Anwar mengakui, peningkatan mutu dan kualitas madrasah sangat penting. Akan tetapi, persoalannya adalah muasal pembiayaannya. Menurut dia, pembiayaan yang ideal harus diupayakan tidak melalui jalan utang. (republika.co.id, Kamis, 20/6).

Bantuan Asing: Hutang Yang Membebani Rakyat

Mencari solusi dengan menambah hutang baru bukanlah langkah yang tepat. Malah sangat membahayakan. Pinjaman, hibah atau bantuan dari asing sejatinya adalah hutang yang membebani Negara, atau lebih tepatnya rakyat. Rakyatlah yang paling menderita karena menanggung hutang luar negeri yang kian menumpuk.

Dengan semakin bertambahnya hutang luar negeri maka beban yang ditanggung rakyat akan semakin meningkat pula. Melalui berbagai kebijakannya, pemerintah akan mencari cara untuk menutupi hutang luar negeri yang sudah sangat besar sekarang ini. Berbagai macam pajak, tarif-tarif, ongkos kehidupan dan biaya-biaya lainnya akan semakin digenjot guna membayar hutang yang dibuat oleh Negara. Belum lagi berbagai subsidi yang dicabut semakin menambah beban kehidupan rakyat. Hal semacam ini tidak bisa dihindari ketika Negara sudah menyetujui untuk menerima bantuan pinjaman dari luar negeri.

Harus dipahami bahwa hakikat hutang luar negeri tidak semata-mata hanya sekedar meminjami atau bahkan menolong. Sama sekali tidak! Dalam kapitalisme berlaku prinsip No free Lunch. Tidak ada yang gratis dalam sistem yang bersandar pada materi ini. Semua sudah dihitung untung ruginya. Dan sebagaimana watak kapitalis yang tidak mau rugi ketika bertransaksi, maka ketika memberi bantuan apapun selalu berorientasi pada keuntungan alias tak mau rugi. Begitu pula pinjaman dari bank dunia ini, ia adalah alat kapitalis asing untuk mengontrol Negara guna memuluskan kepentingannya.

Selain itu, pinjaman atau hutang akan semakin memperkuat cengkraman asing terhadap kedaulatan dalam negeri. Kucuran dana yang diberikan tidak lain adalah cara kapitalisme untuk menjajah Negara mangsanya. Baik dalam perekonomian maupun pendidikan. Semua cara ditempuh untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memeras kekayaan dalam negeri. Membuat Negara tunduk patuh hingga tak bisa berbuat apa-apa kecuali mengikuti tuannya. Termasuk membiarkan sumber daya alam yang menjadi milik rakyat diberikan dengan mudahnya ke tangan asing. Sementara rakyat hanya mendapat bagian kecil saja. Bahkan hanya ampas-ampasnya saja. Dan Negara seolah membiarkan dan tak peduli dengan nasib rakyat kecil. Tanah, air, udara dengan segala isinya dinikmati oleh asing dan kapitalis dengan begitu mudahnya di atas penderitaan rakyat. Lalu dimana letak kedaulatan Negara? Dimana kekayaan alam Indonesia yang Allah berikan untuk kesejahteraan umat?

Bahkan kini mencuat wacana untuk menghapuskan pendidikan agama dari sekolah dengan dalih bisa menimbulkan radikalisme, intoleran dan perpecahan. Sungguh ironis, pendidikan agama yang seharusnya menjadi pondasi kehidupan hendak ditiadakan dengan alasan mengancam persatuan dan keharmonisan bangsa. Ini seolah menuduh islam sebagai biang kerok masalah disintegrasi bangsa.

Begitulah watak kapitalis sebenarnya, menghalalkan segala macam cara untuk mendapat keuntungannya. Menjadikan masyarakat hidup dalam dunia yang semakin sekuler. Tak segan-segan menyingkirkan agama dari kehidupan. Dalam hal ini adalah islam yang paling membuat kepentingan mereka terhambat. Islam dianggap sebagai penghalang jalan dalam mencapai tujuan sehingga harus dihilangkan. Dan munculnya wacana atau usulan penghapusan pendidikan agama adalah salah satu upaya tersebut.

Negara Adalah Penyelenggara Pendidikan

Dalam Islam, hubungan Pemerintah dengan rakyat adalah hubungan pengurusan dan tanggung jawab. Negara (Khalifah) bertanggung jawab penuh dalam memelihara urusan rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda:

Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rakyatnya. (HR al-Bukhari dan Muslim).

Termasuk dalam urusan pendidikan, maka negara wajib untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang diterapkan. Dari mulai kurikulum, metode pengajaran, bahan-bahan ajarnya, pengajarnya serta seluruh aspek yang berhubungan dengan dunia pendidikan, secara langsung maupun tidak langsung. Yang terpenting juga adalah mengupayakan agar pendidikan dapat diperoleh rakyat secara mudah dan murah.

Islam menentukan penyediaan pendidikan bermutu untuk semua rakyat sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang wajib disediakan oleh negara. Pendidikan yang non komersil, dimana setiap individu masyarakat dijamin aksesnya oleh Negara terhadap pelayanan pendidikan gratis berkualitas, tanpa membayar sepeserpun.  Hal ini karena Islam telah menjadikan menuntut ilmu sebagai kewajiban setiap muslim, dan menjadikan pelayanan pendidikan sebagai kebutuhan pokok publik yang dijamin langsung pemenuhannya oleh Negara. 

Adapun biaya yang digunakan dalam Islam jelas pendapatan Negara paling utama untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya adalah dengan pemberdayaan sumber daya alamnya, dimana SDA adalah kepemilikan umum yang seharusnya dikelola Negara dan dikembalikan ke rakyat dalam bentuk pemenuhan kebutuhannya. Juga diperoleh dari zakat maal (seperti ternak, pertaniaan, perdagangan, emas dan perak).

Dengan pengelolaan sumber daya alam yang sesuai aturan islam, maka seharusnya sudah bisa mencukupi untuk membiayai pendidikan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh rakyatnya.  Tetapi sayang pemerintah hari ini sombong dan merasa mampu mengatur Negara tanpa agama, tanpa pedoman dari Allah. Akibatnya rakyat sengsara, tak terurus kebutuhannya dan sumber daya alam yang melimpah jatuh ke tangan asing. Sementara di sisi lain untuk membiayai kebutuhan rakyatnya, Negara lebih suka berhutang dengan segala riba dan konsekuensi hilangnya kedaulatan.

Pendidikan Gemilang Dalam Naungan Khilafah

Berdasarkan sirah Nabi saw. dan tarikh Daulah Khilafah Islam (Al-Baghdadi, 1996), negara memberikan jaminan pendidikan secara gratis dan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk melanjutkan pendidikan ke tahapan yang lebih tinggi dengan fasilitas (sarana dan prasarana) yang disediakan negara. Kesejahteraan dan gaji para pendidik sangat diperhatikan dan merupakan beban negara yang diambil dari kas Baitul Mal.Sistem pendidikan bebas biaya tersebut didasarkan pada Ijma Sahabat yang memberikan gaji kepada para pendidik dari Baitul Mal dengan jumlah tertentu. Contoh praktisnya adalah Madrasah al-Muntashiriah yang didirikan Khalifah al-Muntahsir Billah di kota Baghdad. Di sekolah ini setiap siswa menerima beasiswa berupa emas seharga satu dinar (4,25 gram emas). Kehidupan keseharian mereka dijamin sepenuhnya oleh negara. Fasilitas sekolah disediakan seperti perpustakaan beserta isinya, rumah sakit, dan pemandian. Begitu pula dengan Madrasah an-Nuriah di Damaskus yang didirikan pada abad 6 H oleh Khalifah Sultan Nuruddin Muhammad Zanky. Di sekolah ini terdapat fasilitas lain seperti asrama siswa, perumahan staf pengajar, tempat peristirahatan, para pelayan, serta ruangan besar untuk ceramah dan diskusi.

Dalam bidang pendidikan, khilafah Islam sangat memperhatikan agar rakyatnya cerdas. Anak-anak dari semua kelas sosial mengunjungi pendidikan dasar yang terjangkau semua orang. Negaralah membayar para gurunya. Selain 80 sekolah umum Cordoba yang didirikan Khalifah Al-Hakam II pada 965 M, masih ada 27 sekolah khusus anak-anak miskin. Di Kairo, Al-Mansur Qalawun mendirikan sekolah anak yatim. Dia juga menganggarkan setiap hari ransum makanan yang cukup serta satu stel baju untuk musim dingin dan satu stel baju untuk musim panas.

Bahkan untuk orang-orang badui yang berpindah-pindah, dikirim guru yang juga siap berpindah-pindah mengikuti tempat tinggal muridnya.

Seribu tahun yang lalu, universitas paling hebat di dunia ada di Gundishapur, Baghdad, Kufah, Isfahan, Cordoba, Alexandria, Cairo, Damaskus dan beberapa kota besar Islam lainnya. Perguruan tinggi di luar khilafah Islam hanya ada di Konstantinopel yang saat itu masih menjadi ibukota Romawi Byzantium, di Kaifeng ibukota China atau di Nalanda, India. Di Eropa Barat dan Amerika belum ada perguruan tinggi.

Selain itu dikenal juga dengan istilah kuttab yang menjadi tempat belajar dan dibangun di samping masjid. Menurut Ibnu Haukal, di satu kota saja dari kota-kota Sicilia ada 300 kuttab, bahkan ada beberapa kuttab yang luas dan mampu menampung hingga ratusan bahkan ribuan siswa.

Inilah peradaban gemilang islam yang tercatat dalam sejarah dunia. Sekaligus sebagai contoh bagaimana islam mengurusi pendidikan dengan prinsip-prinsip yang sesuai fitrah karena bersumber dari Yang Hakiki. Serta patut dijadikan acuan pengelolaan pendidikan yang baik, terjangkau, professional dan berkualitas bagi seluruh rakyatnya.

Islam adalah agama sempurna yang apabila diterapkan secara total, maka akan diperoleh kesejahteraan dan keadilan yang hakiki bagi seluruh umat manusia dan alam. Dan penerapan islam secara total ini hanya bisa dilakukan dalam sebuah institusi Negara, yaitu Khilafah Islamiyah. Semua hanya bisa dilakukan dalam sistem yang bersumber dari kitabullah dan sunatullah. Bukan dari aturan buatan manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Karena itulah jika ingin pendidikan negeri ini bangkit dari keterpurukan dan maju, maka harus beralih kepada sistem yang bersumber dari illahi, yaitu sistem islam.

Wallahu ‘alam bisshowab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.