Jalan Baru Ekonomi Indonesia

50

Oleh: Aji Salam (pengamat ekonomi)

Krisis dalam Negara-negara kapitalis seperti AS, Inggris dan Indonesia akan terus terjadi. Krisis ke depan kembali membuktikan bahwa sistem kapitalisme sangat rapuh yang dikenal dengan The Bubble Economy . Ekonomi kapitalisme bagaikan balon yang terus membesar namun sangat rapuh. Pangkal kerapuhan dari sistem ekonomi ini ada tiga : sistem perseroan terbatas (PT), sistem perbankan ribawi, dan sistem uang kertas inkorvertibel (flat money).

Sistem kapitalisme telah menumbuhsuburkan ekonomi non riil yang nilai transaksinya jauh lebih besar dari ekonomi riil. Terjadi pula kesenjangan dan penumpukan modal pada segelintir orang. Majalah “The Economist” dalam analisisnya terhadap krisis menggarisbawahi pandangan tersebut:” penumpukan kekayaan dan bencana adalah bagian dari sistem keuangan Barat”

Sistem kapitalis dibangun atas dasar kerakusan. Ideologi materialisme yang hanya mementingkan kekayaan telah membuat masyarakat terutama pemilik modal besar menjadi rakus. Tidak pernah puas terhadap produksi yang mereka hasilkan dan tidak pernah puas terhadap prilaku konsumtif mereka. Ironisnya, mereka melanggar prinsip ekonomi mereka sendiri yang mengatakan negara tidak boleh campur tangan.

Pajak, Privatisasi, Investasi?

Kenaikan pajak yang besar hari ini di sejumlah negara merupakan efek keputusasaan dan bagian dari keprihatinan kita secara mendalam baik untuk saat ini maupun masa depan. Peningkatan besar dalam perpajakan telah membebani industri dan pertanian, sementara masyarakat dibebani dengan pajak yang besar, pemerintah memastikan bahwa perusahaan asing diberi konsesi dan pembebasan pajak yang besar, di bawah bendera mendorong Investasi Luar Negeri, meningkatkan dominasi asing ekonomi kita.

Peningkatan pajak merupakan konsekuensi dari rezim yang merampas Indonesia dari pendapatan substansial melalui privatisasi sektor energi. Privatisasi sektor energi tidak akan menyelesaikan masalah, selama beberapa dasawarsa penjajahan yang dipersonalisisasi oleh kolonialis terhadap sektor energi, pemilik swasta terus memperoleh keuntungan besar, sementara pajak kepada rakyat yang terus berlanjut terus meningkat. Privatisasi sektor energi adalah bagian dari jebakan penjajah, yang dirancang untuk mencegah negara berkembang melarikan diri dan bangkit sebagai kekuatan ekonomi.

Privatisasi tidak lain merupakan upaya pemerintah untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Hal ini terjadi karena Pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengelola negara. Tidak aneh, setiap tahun Pemerintah hanya bisa menjual aset/kekayaan negara dengan cara ugal-ugalan. Akibatnya, kekayaan negara—yang hakikatnya milik rakyat—terus menyusut, sedangkan hutang negara terus bertambah.

Privatisasi merupakan salah satu agenda globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang diusung oleh IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), AS dan negara-negara Kapitalis lainnya, serta para investor global. Tujuannya tidak lain adalah penjajahan. Selain itu, syariah Islam telah mengharamkan dilakukannya privatisasi, yang hakikatnya memindahkan kepemilikan umum kepada pribadi (swasta), baik asing maupun domestik. Program ini jelas sangat berbahaya, bukan saja bagi negara, tetapi bagi rakyat. Nabi Muhammad saw. bersabda:

Tidak boleh ada bahaya dan (saling) membahayakan (HR Ahmad dan Ibn Majah).

Privatisasi juga merupakan hukum Kufur yang tegak di atas prinsip pasar bebas yang —menjadi salah satu pilar sistem ekonomi kapitalis— sangat bertentangan dengan Islam. Penerapan hukum ini menjadikan Pemerintah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai pelayan dan pengatur urusan masyarakat. Pemerintah kemudian menyerahkan perannya kepada pemilik modal. Privatisasi juga menyebabkan tergilasnya hak-hak masyarakat, sementara para pemilik modal terus meningkatkan labanya, sebagaimana yang dikatakan tokoh ekonomi neoliberal.

Sementara upaya penyehatan ekonomi Negara-negara berkembang dari krisis tidak terletak pada privatisasi, investasi asing atau pinjaman penjajah karena hal tersebut penyakit itu sendiri. Satu-satunya penyembuhan adalah penerapan sistem ekonomi Islam, yang sendiri akan menghasilkan lebih dari cukup pendapatan untuk merevolusi ekonomi. Tidak seperti Kapitalisme dan Komunisme, Islam telah menyatakan bahwa energi bukanlah milik pribadi atau milik negara melainkan milik publik bagi semua umat Islam.

Islam Obat Hakiki

Di bawah ekonomi Islam, minyak, gas, mineral berlimpah, laut, sungai, padang rumput hijau, dll, semuanya adalah milik publik yang dimiliki oleh rakyat secara kolektif. Ini juga merupakan sumber dana untuk Baitul Mal, dan organisasi-organisasi yang dikelola negara di bawah pemerintahan Islam yang akan memastikan tercapainya distribusi secara merata kepada publik. Tapi hari ini kita melihat sebaliknya bahwa liberalisasi sektor migas disahkan melalui UU. Juga kita melihat bahwa sektor energi vital dijalankan oleh organisasi swasta untuk memaksimalkan keuntungan.

Sistem ekonomi Islam melarang penjualan komoditi sebelum dikuasai oleh penjualnya, sehingga haram hukumnya menjual barang yang tidak menjadi milik seseorang. Haram memindahtangankan kertas berharga, obligasi dan saham yang dihasilkan dari akad-akad yang batil. Islam juga mengharamkan semua sarana penipuan dan manipulasi yang dibolehkan oleh Kapitalisme, dengan klaim kebebasan kepemilikan.

Sistem ekonomi Islam juga melarang individu, institusi dan perusahaan memiliki apa yang menjadi kepemilikan umum, seperti minyak, tambang, energi dan listrik yang digunakan sebagai bahan bakar… Islam menjadikan negara sebagai penguasanya sesuai dengan ketentuan hukum syara’.

Begitulah, sistem ekonomi Islam benar-benar telah menyelesaikan semua kegoncangan dan krisis ekonomi yang mengakibatkan derita manusia. Ia merupakan sistem yang difardhukan oleh Tuhan semesta alam, yang Maha Tahu apa yang baik untuk seluruh makhluk-Nya. Allah berfirman:

“Apakah tidak tahu, siapakah yang Maha Menciptakan? Dialah Dzat yang Maha Lembut lagi Maha Ahli.” (Q.s. Al-Mulk [67]: 14)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.