Isu Khilafah Menghantui Demokrasi

Oleh: Ummu Najla (Tentor & Penggiat Dakwah muslimah)

Pemilu yang menyisakan pilu, barangkali begitulah ungkapan yang mewakili kondisi realitas pemilu kali ini. Tidak terlalu berlebihan jika melihat banyaknya korban yang berguguran. Mulai dari korban anggota KPPS yang hampir mencapai jumlah 700 orang, hingga pasca pemilu yang melahirkan kerusuhan 21 dan 22 Mei. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut jumlah korban Aksi 22 Mei bertambah menjadi 8 orang per Kamis (23/5) pukul 11.00 WIB. Sementara yang luka-luka bertambah menjadi 730 korban yang sedang dalam penanganan medis.(CNN Indonesia).

Pemerintah dan Polri mulai sibuk menggiatkan kinerjanya dalam mencari dalang dibalik kerusuhan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI, Wiranto mengatakan, pemerintah sudah mengetahui dalang dari aksi kerusuhan yang terjadi setelah unjuk rasa di depan kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (21/5/2019).( Tribun-Timur.Com). Polisi menangkap ratusan tersangka kerusuhan aksi 22 Mei 2019 di Jakarta. Dari jumlah tersebut terdapat dua orang merupakan anggota Gerakan Reformis Islam (GARIS). Kedua orang tersebut mengaku ingin melakukan jihad. Namun hal ini dibantah oleh Ketua GARIS Chep Hernawan. “Tidak ada pasukannya (dari Garis), yang ada (pihak Garis) kirim ambulans dan tim medisnya,” kata Chep melalui sambungan telepon dengan detikcom, Kamis (23/5/2019). Chep pun menepis keterangan polisi yang menyebut organisasinya terafiliasi dengan ISIS. Chep juga membantah GARIS memberikan donasi atau pendanaan Aksi 22 Mei. Adapun jika ditemukan uang dalam jumlah tertentu oleh aparat, kata dia, merupakan uang titipan yang diberikan oleh sejumlah pengusaha muslim Cianjur dan Pondok Pesantren. “Untuk diberikan sebagai THR kepada fakir miskin di Jakarta,” ujarnya menegaskan. Chep menegaskan GARIS akan memberikan bantuan hukum kepada dua anggotanya. Chep juga menepis narasi polisi yang menyebut GARIS sebagai organisasi yang berbahaya dan terafiliasi ISIS. (detikcom).

Menjadi pertanyaan besar, mengapa dalam hajatan yang bernilai triliunan ini, justru menjadi bencana negeri yang banyak meminta darah rakyat, dan mengapa lagi-lagi islam menjadi panah tudingan yang selalu dikaitkan dengan tuduhan organisasi garis keras? bukankah perlu pengkajian terdahulu sebelum menentukan apa dan siapa teroris sebenarnya.

Islam Selalu Menjadi Kambing Hitam

Aneh, mengapa Isu khilafah selalu dituding menjadi dalang dan memboncengi aksi kerusuhan walaupun belum ada bukti yang nyata. Bahkan sebelum kerusuhan 22 Mei pun Wiranto sudah menuduh kelompok khilafahlah yang membonceng dalam perhelatan Pemilu 2019. “Yang baru kemarin kita bubarkan, kita akan dijadikan negeri khilafah, ada. Tidak akui nasionalisme, tidak akui Pancasila, NKRI, kita bubarkan. Tapi sekarang masih bonceng lagi, dalam keruwetan pemilu kita. Ada,” kata Wiranto di Grand Paragon, Jakarta, Kamis 16 Mei 2019. (Viva.co.id)

            Rupanya rezim semakin panik dan ketakutan jika ada pihak-pihak yang ingin merebut kekuasaannya, sehingga mulai sibuk mencari “kambing hitam”. Seakan ada upaya penggiringan opini bahwa Islam selalu identik dengan kekerasaan dan terorisme. Aroma Islamphobia pun semakin kental terasa merasuk dalam setiap “kepentingan”. Upaya kriminalisasi dan monsterisasi khilafahpun terus digulirkan. Padahal secara konstitusi segala tuduhan membutuhkan bukti yang riil dan harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Namun, kondisi yang terjadi saat ini justru mengebiri hukum itu sendiri, sebab dengan sekedar dugaan saja sudah menjadi delik perkara yang berbuntut keputusan hukum tanpa ada metode Tabayyun. Miris, saat ini pedang keadilan tajam menghunus umat Islam. Seakan praktek hukum inabsensia (proses hukum tanpa peradilan) sah diterapkan bagi mereka yang dituding sebagai “terduga teroris”. Sekonyong-konyong mereka seakan layak dibunuh tanpa harus dibuktikan dulu benar dan salahnya.

            Sejatinya tudingan bahwa syariah dan Khilafah itu adalah ancaman, muncul seiring dengan runtuhnya sistem kapitalisme sekulerisme yang juga ditumpangi neoimperalisme dan neoliberalisme di tengah-tengah masyarakat. Alih-alih mampu memberikan kesejahteraan, justru sistem ini semakin menambah keterpurukan dan kerusakan. Bagi mereka yang membenci Islam dan mengidap Islamphobia, perjuangan penerapan syariat Islam dan khilafah adalah ancaman dan resistensi global terhadap sistem yang ada. Namun, tuduhan ini jelas tidak releven karena faktanya Islam dan khilafah belum pernah diterapkan di Indonesia.

            Di sisi lain, sejarah justru mencatat dengan gemilang kejayaan khilafah yang diterapkan selama 14 abad. Dengan penerapan Islam, umat Muslim dan non Muslim yang menjadi warga negara hidup dalam naungan kesejahteraan, aman sentosa dan penuh berkah. Sebaliknya, ancaman justru muncul dari sistem Kapitalisme global pasca runtuhnya Khilafah sejak tahun 1924, yang semakin menjerumuskan umat dalam jurang kehancuran dan mendiskriditkan umat Islam.

Khilafah Ajaran Islam

Khilafah adalah bagian dari ajaran Islam sebagaimana shalat, puasa, zakat, haji, dan lainnya. Apalagi menegakkan Khilafah adalah wajib menurut syariah Islam. Bahkan Khilafah merupakan “tâj al-furûd (mahkota kewajiban)”. Pasalnya, tanpa Khilafah sebagian besar syariah Islam di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, pemerintahan, politik, hukum/peradilan, dsb terabaikan. Sebagai kewajiban dalam Islam, Khilafah tentu didasarkan pada sejumlah dalil syariah. Menuirut jumhur ulama, khususnya ulama Aswaja, menyepakati empat dalil syariah yakni: (1) Al-Quran; (2) As-Sunnah; (3) Ijmak Sahabat; (4) Qiyas Syar’iyyah.

1. Dalil al-Quran.

Allah SWT berfirman: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Sungguh Aku akan menjadikan di muka bumi khalifah…” (TQS al-Baqarah [2]: 30).

Imam al-Qurthubi menyatakan bahwa wajib atas kaum Muslim untuk mengangkat seorang imam atau khalifah. Ia lalu menegaskan, “Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban (mengangkat khalifah) tersebut di kalangan umat dan para imam mazhab; kecuali pendapat yang diriwayatkan dari al-‘Asham (yang tuli terhadap syariah, red.) dan siapa saja yang berpendapat dengan pendapatnya serta mengikuti pendapat dan mazhabnya.” (Al-Qurthubi, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, 1/264).

Dalil al-Quran lainnya antara lain QS an-Nisa` (4) ayat 59; QS al-Maidah (5) ayat 48; dll (Lihat: Ad-Dumaji, Al-Imâmah al-‘Uzhma ‘inda Ahl as-Sunnah wa al-Jamâ’ah, hlm. 49).

2. Dalil as-Sunnah.

Di antaranya sabda Rasulullah saw.: “Siapa saja yang mati, sedangkan di pundaknya tidak ada baiat (kepada imam/khalifah), maka ia mati jahiliah.” (HR Muslim).

Berdasarkan hadis di atas, menurut Syaikh ad-Dumaiji, mengangkat seorang imam (khalifah) hukumnya wajib (Ad-Dumaiji, Al-Imâmah al-‘Uzhma ‘inda Ahl as-Sunnah wa al-Jamâ’ah, hlm. 49).

Lebih dari itu, Rasulullah saw. menegaskan bahwa imam/khalifah atas kaum Muslim sedunia tidak boleh berbilang: “Jika dibaiat dua orang khalifah maka perangilah yang terakhir dari keduanya.” (HR Muslim).

Berkaitan dengan hadis di atas, Imam an-Nawawi berkomentar, “Jika dibaiat seorang khalifah setelah khalifah (sebelumnya), maka baiat untuk khalifah pertama sah sehingga wajib dipenuhi, sementara baiat untuk ‘khalifah’ kedua batal sehingga haram dipenuhi…Inilah pendapat yang benar menurut jumhur ulama.” (An-Nawawi, Syarh an-Nawawi ‘ala Shahîh Muslim, 12/231).

3. Dalil Ijmak Sahabat.

Perlu ditegaskan, kedudukan Ijmak Sahabat sebagai dalil syariah—setelah al-Quran dan as-Sunnah—sangatlah kuat. Apalagi menurut Imam al-Ghazali, Ijmak Sahabat tidak terkena naskh (penghapusan) (Al-Ghazali, Al-Mustashfâ, 1/14). Karena itu Ijmak Sahabat jelas tidak boleh diabaikan. Dalam hal ini, Imam as-Sarkhashi menegaskan: “Siapa saja yang mengingkari kedudukan Ijmak sebagai hujjah yang secara pasti menghasilkan ilmu berarti benar-benar telah membatalkan fondasi agama ini…Karena itu orang yang mengingkari Ijmak sama saja dengan berupaya menghancurkan fondasi agama ini “.(Ash-Sarkhasi, Ushûl as-Sarkhasi, 1/296).

Karena itu pula, Ijmak Sahabat yang menetapkan kewajiban menegakkan Khilafah tidak layak diabaikan seolah-olah tidak pernah ada, atau dicampakkan seakan tidak berharga sama sekali. Tindakan demikian tentu—menurut Imam as-Sarkhasi—sama saja dengan menghancurkan fondasi agama ini.

Berkaitan dengan itu Imam al-Haitami menegaskan: “Sungguh para Sahabat—semoga Allah meridhai mereka—telah bersepakat bahwa mengangkat seorang imam (khalifah) setelah zaman kenabian berakhir adalah wajib. Bahkan mereka menjadikan upaya mengangkat imam/khalifah sebagai kewajiban paling penting. Faktanya, mereka lebih menyibukkan diri dengan kewajiban itu dengan menunda (sementara) kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah saw.” (Al-Haitami, Ash-Shawâ’iq al-Muhriqah, hlm. 7).

Lebih dari itu, menurut Syaikh ad-Dumaji, kewajiban menegakkan Khilafah juga didasarkan pada kaidah syariah berikut:

“Selama suatu kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu wajib pula hukumnya.”

Sudah diketahui bahwa banyak kewajiban syariah yang tidak dapat dilaksanakan oleh orang-perorang, seperti kewajiban melaksanakan hudûd (seperti hukuman rajam atau cambuk atas pezina, hukuman potong tangan atas pencuri), kewajiban jihad untuk menyebarkan Islam, kewajiban memungut dan membagikan zakat, dan sebagainya. Pelaksanaan semua kewajiban ini membutuhkan kekuasaan (sulthah) Islam. Kekuasaan itu tiada lain adalah Khilafah. Alhasil, kaidah syariah di atas juga merupakan dalil atas kewajiban menegakkan Khilafah (Lihat: Syaikh ad-Dumaiji, Al-Imâmah al-‘Uzhma ‘inda Ahl as-Sunnah wa al-Jamâ’ah, hlm. 49).

4. Ijmak Ulama Aswaja (Qiyas Syar’iyyah)

Berdasarkan dalil-dalil di atas—dan masih banyak dalil lainnya—yang sangat terang-benderang wajar jika kewajiban menegakkan Khilafah telah menjadi ijmak para ulama Aswaja, khususnya imam mazhab yang empat (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Hanbali). Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Syaikh Abdurrahman al-Jaziri (w. 1360 H):

“Para imam mazhab (yang empat) telah bersepakat bahwa Imamah (Khilafah) adalah wajib…” (Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘ala al-Madzâhib al-Arba’ah, 5/416).

Hal senada ditegaskan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, “Para ulama telah sepakat bahwa wajib mengangkat seorang khalifah dan bahwa kewajiban itu adalah berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal (Ibn Hajar, Fath al-Bâri, 12/205). Pendapat para ulama terdahulu di atas juga diamini oleh para ulama muta’akhirîn (Lihat, misalnya: Syaikh Abu Zahrah, Târîkh al-Madzâhib al-Islâmiyah, hlm. 88; Dr. Dhiyauddin ar-Rais, Al-Islâm wa al-Khilâfah, hlm. 99; Abdul Qadir Audah, Al-Islâm wa Awdha’unâ as-Siyâsiyah, hlm. 124; Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah, 2/15; Dr. Mahmud al-Khalidi, Qawâ’id Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm, hlm. 248; dll). Ulama Nusantara, Sulaiman Rasyid, dalam kitab fikih yang terbilang sederhana namun sangat terkenal berjudul Fiqih Islam, juga mencantumkan bab tentang kewajiban menegakkan Khilafah. Bahkan bab tentang Khilafah juga pernah menjadi salah satu materi di buku-buku madrasah (MA/MTs) di Tanah Air.

Jadi sangat jelas bahwa Khilafah adalah ajaran Islam dan merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk memperjuangkan sebagaimana kewajiban lainnya. Masih menjadikan Islam sebagai kambing hitam, bahkan mengkriminalkan pemeluknya? Hanya Allahlah Hakim yang Maha Adil. Wallahu a’lam bish showwab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.