Ironis Negeri Indonesia : Hutang Tertumpuk, Rakyat Menjerit

145

Negeri Indonesia yang kaya raya dengan tanah subur ditumbuhi tumbuhan hijau dimanapun. Negeri Indonesia yang rakyatnya damai dengan budaya serta keharmonisan ramah tamahnya. Negeri Indonesia yang pariwisata indah nan pesona alamnya. Sungguh indah Negeri ini dengan keragaman yang hadir di dalamnya.

Alangkah ironisnya dibalik keragaman hal tersebut terdapat utang luar negeri (ULN) yang begitu mengherankan bagi rakyatnya. Menurut Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal pertama tahun ini mencapai US$387,5 Miliar atau sekitar Rp5.425 triliun (kurs Rp14 Ribu per dolar AS). Angka tersebut naik 8,7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu US$330,04 miliar.

Berdasarkan data statistik ULN yang dirilis BI, Selasa (15/5), kenaikan terutama terjadi pada utang pemerintah yang naik 11,6 persen menjadi US$181,14 miliar atau sekitar Rp2.535 triliun. Sementara itu, utang luar negeri swasta hanya naik 6,3 persen menjadi US$174,05 miliar atau sekitar Rp2.437 triliun.

“ULN Indonesia pada akhir kuartal I 2018 tersebut tumbuh sebesar 8,7 persen, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya yang mencapai 10,4 persen,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman dalam keterangan resmi, Selasa (15/5).

Menurut Perry, ULN tersebut masih dalam kategori aman jika dilihat dari rasio produk domestik bruto (PDB).

“Jadi jangan dilihat nominalnya, sebab ukuran ini kan relatif. Satu dollar AS sekarang kan berbeda dengan satu dollar AS 10 tahun lalu. Jadi harus dibandingkan satu dollar sekarang dengan ekonomi kita,” ucap Perry, Jumat (22/6/2018). Perry menambahkan, dengan rasio PDB sekarang, maka outstanding utang tersebut masih aman.

Disisi lain, dibalik utang luar negeri yang sangat melejit, bahwasannya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, pembayaran utang tahun 2019 mendatang cukup berat lantaran utang pemerintah yang jatuh tempo di tahun tersebut cukup besar. “Tahun depan berat, banyak utang di masa lalu yang jatuh tempo cukup tinggi di 2019,” ujar dia dalam acara konfrensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2019 di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Sri Mulyani mengungkapkan, jumlah utang pemerintah yang akan jatuh tempo pada 2019 mencapai Rp 409 triliun. Walau demikian dia menegaskan, pengelolaan utang pemerintah semakin baik terlihat dari dua indikator yang menunjukan kesehatan APBN, yakni defisit APBN dan tingkat keseimbangan primer.

Sri Mulyani juga pun membeberkan defisit APBN yang terus mengalami penurunan terhadap GDP. Pada tahun 2015, defisit APBN sempat menyentuh angka 2,59 persen dari GDP senilai Rp 298,5 triliun. Angka ini perlahan turun pada 2016 sebesar 2,49 persen, dan kembali turun pada 2017 menjadi 2,15 persen. Target defisit APBN pada 2018 pun turun menjadi 2,12 persen.

Pada dasarnya utang luar negeri tersebut digunakan untuk kegiatan produktif seperti membangun infrastruktur proyek jalan, jembatan, pelabuhan dan yang lainnya. Dalam sistem ekonomi kapitalis bunga (riba) pinjaman adalah sebuah keharusan. Pihak yang meminjam harus melebihkan pengembalian pinjaman. Dalam sistem ini sesagala sesuatu harus mendatangkan keuntungan yang bersifat materi. Indonesia saja tahun ini akan membayar bunga hutang luar negeri Rp 247,6 triliun. (http://m.liputan6.com/bisnis/read/3060647/pemerintah-siap-bayar-bunga-utang-rp-2476-t-di-2018).

Sungguh amat sangat mencengangkan utang Indonesia ini. Terutama harus membayar bunga yang termasuk kedalam sistem ribawi. Rakyat dibuat sangat memprihatinkan dengan harga-harga pokok yang semakin melonjak. Rakyatlah yanh menjadi korban utama, karena harus menanggung utang beserta bunganya dengan membayar pajak. Sungguh ironis!!

Sebenarnya dampak hutang luar negeri sangat besar bagi sebuah negara. Secara langsung negara yang berhutang harus mencicil bunga yang sangat mencekik. Secara hakiki negara yang berhutang akan kehilangan kemandiriannya akibat keterbelengguan atas keleluasaan arah pembangunan negeri oleh si pemberi pinjaman. Fakta berbicara tidak ada satu pun negara di dunia ini yang menjadi negara kaya, makmur dan sejahtera dengan hutang luar negeri.

Islam sebagai sebuah ideologi memiliki pandangan yang khas terhadap hutang luar negeri. Pertama, hutang luar negeri tidak dapat dilepaskan dari bunga( riba). Padahal Islam dengan tegas mengharamkan riba. Firman Allah SWT : “Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba…” (Qs. al-Baqarah [2]: 275).

Rasulullah Saw bersabda: “Riba itu mempunyai 73 macam dosa. Sedangkan (dosa) yang paling ringan (dari macam-macam riba tersebut) adalah seperti seseorang yang menikahi (menzinai) ibu kandungnya sendiri…” [HR. Ibnu Majah, hadits No.2275; dan al-Hakim, Jilid II halaman 37; dari Ibnu Mas’ud, dengan sanad yang shahih].

Kedua, terdapat unsur Riba Qaradl, yaitu adanya pinjam meminjam uang dari seseorang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Riba semacam ini dilarang di dalam Islam berdasarkan hadits-hadits berikut ini;

Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Burdah bin Musa; ia berkata, “Suatu ketika, aku mengunjungi Madinah. Lalu aku berjumpa dengan Abdullah bin Salam. Lantas orang ini berkata kepadaku: ‘Sesungguhnya engkau berada di suatu tempat yang di sana praktek riba telah merajalela. Apabila engkau memberikan pinjaman kepada seseorang lalu ia memberikan hadiah kepadamu berupa rumput ker¬ing, gandum atau makanan ternak, maka janganlah diterima. Sebab, pemberian tersebut adalah riba”. [HR. Imam Bukhari]

Juga, Imam Bukhari dalam “Kitab Tarikh”nya, meriwayatkan sebuah Hadits dari Anas ra bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, “Bila ada yang memberikan pinjaman (uang maupun barang), maka janganlah ia menerima hadiah (dari yang meminjamkannya)”.[HR. Imam Bukhari]

Hadits di atas menunjukkan bahwa peminjam tidak boleh memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman dalam bentuk apapun, lebih-lebih lagi jika si peminjam menetapkan adanya tambahan atas pinjamannya. Tentunya ini lebih dilarang lagi.

Ketiga, utang luar negeri menjadi sarana (wasilah) timbulnya berbagai kemudharatan, seperti terus berlangsungnya kemiskinan, bertambahnya harga-harga kebutuhan pokok dan BBM, dan sebagainya. Semua jenis sarana atau perantaraan yang dapat membawa kemudharatan (dharar) —padahal keberadaannya telah diharamkan— adalah haram. Kaidah syara’ menetapkan :

Segala perantaraan yang membawa kepada yang haram, maka ia diharamkan

Keempat, bantuan luar negeri telah membuat negara-negara kapitalis yang kafir dapat mendominasi, mengeksploitasi dan menguasai kaum muslimin. Ini haram dan tidak boleh terjadi. Allah SWT berfirman: “Dan sekali-kali Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai kaum muminin.” (Qs. an-Nisaa [4]: 141).

Agar Indonesia menjadi negara yang kaya, makmur dan sejahtera, hal yang harus dilakukan adalah menghentikan hutang luar negeri dan mengganti sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam melalui penerapan syariat Islam secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Wallahu’alam bishawab. (Ummu Athifa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.