Ironi Larangan Bercadar di Negeri Mayoritas Muslim

155

Oleh: Retno Esthi Utami

Larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi yang diterapkan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta semenjak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yudian Wahyudi menandatangani Surat Edaran Nomor B-1301/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 perihal Pembinaan Mahasiswa Bercadar. Surat edaran itu ditujukan kepada dekan fakultas, direktur pascasarjana, dan kepala unit atau lembaga pada 20 Februari 2018. Mereka diminta untuk mendata dan membina mahasiswi bercadar dan data diberikan kepada Wakil Rektor III paling lambat 28 Februari 2018.

“Surat edaran dibuat untuk menertibkan kampus mengingat Kementerian Agama ingin kampus menyebarkan Islam moderat, yakni Islam yang mengakui dan mendukung Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI,” ujar Yudian dalam jumpa pers di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Senin (5/3/2018)

Sebagai perguruan tinggi negeri, UIN Sunan Kalijaga meyakini legitimasi tertinggi setelah Rasulullah adalah konsensus atau perjanjian yang sangat kokoh merangkul berbagai kepentingan. Ia mengingatkan warga kampus jangan sampai terseret ke aliran-aliran radikal karena tidak sesuai dengan legitimasi tersebut. “Kami menggunakan kata keadilan sebagai pondasi peradaban danIslam di sini adalah Islam yang adil,” ucapnya. Melarang mahasiswi bercadar yang identik dengan gerakan radikal juga bertujuan untuk menyelamatkan kepentingan umum ketimbang kepentingan khusus.

Sejumlah 41 mahasiswi bercadar dari berbagai fakultas. UIN Sunan Kalijaga juga membentuk tim konseling bagi mereka. Jadwal konseling diberi jeda supaya mereka bisa berpikir. Tujuannya, mengembalikan pemahaman mereka. Rencananya, konseling diadakan tujuh sampai sembilan kali. Yudian menegaskan apabila konseling sudah dilakukan dan mahasiswi yang bersangkutan belum bisa memutuskan, maka kampus yang akan mengambil keputusan. “Kami kasih rekomendasi pindah kampus,” ujarnya. Ia merasa perlu mengambil langkah itu karena UIN Sunan Kalijaga berkomitmen dengan NKRI dan Pancasila. Perguruan tinggi itu memiliki Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara.

Tak hanya mahasiswi bercadar yang disasar, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Sunan Kalijaga, Waryono, mengatakan, secara bertahap mahasiswa juga akan menjadi sorotan. Mereka juga akan dibina seperti mahasiswi bercadar. “Kalau untuk laki-laki mungkin bisa ditelusuri dari celana cingkrang,” kata Waryono. (liputan6.com)

Kebijakan serupa juga ada di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta. Rektor UAD, Kasiyarno mengatakan, belum lama ini pihaknya sudah memerintahkan Lembaga Pengembangan Studi Islam (LPSI) UAD untuk mendata dan membina mahasiswi bercadar yang ada di kampus. Karena masih akan didata, pihaknya belum mengambil tindakan lebih lanjut. “Kita sedang memikirkan bentuk pembinaan buat mereka yang ditangani oleh LPSI. Jadi masih belum ada tindakan. Karena kita sedang mau mengidentifikasi mereka-mereka (mahasiswi bercadar),” kata Kasiyarno saat dihubungi detikcom, Selasa (6/3/2018). “Iya pendataan. Kami sedang memerintahkan LPSI, saya belum tahu respon yang bersangkutan. Mungkin pendataannya (dalam waktu dekat),” lanjutnya.

Kasiyarno menerangkan, alasan UAD berencana mendata mahasiswi bercadar karena pihaknya ingin meluruskan paham para mahasiswi tersebut. “Karena kita kan juga menanamkan nilai-nilai Islam, ajaran Islam yang benar. Kita tetap harus mengarahkan mereka sesuai dengan paham Muhammadiyah,” tutur Kasiyarno. (Detik.com)

Terkait mengenai pelarangan penggunaan cadar Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kepada pihak UIN untuk mengakji ulang soal larangan pemakaian cadar di kampus tersebut. Selain dinilai melanggar hak asasi manusia, pelarangan cadar bagi mahasiswi juga menabrak Pasal 29 UUD 1945 terkait kebebasan beragama bagi tiap warga negara Indonesia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Anwar Abbas mengatakan kebebasan menjalankan agama sudah diatur dalam UUD 1945. Karena itu, UIN Yogyakarta sudah semestinya tidak membesar-besarkan soal cadar. “Ulama berbeda pendapat soal pemakaian cadar. Tapi yang jelas tidak ada pelarangan pemakaian cadar,” katanya, di Kantor MUI Jakarta. (iNews.id)

Senada dengan Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi menilai pemakaian cadar merupakan hak dari setiap orang. “Itu kan hak orang, jangan sampai diganggu gugat. Yang penting itu saja. Dia mau (memakai) jilbab, mau yang lain, silakan, itu hak orang,” ujar Menteri Ristek Dikti Mohamad Nasir di Istana Negara, Jakarta, Senin, 5 Maret 2018. Meski demikian, Nasir menyampaikan, Kemenristek Dikti tidak akan melakukan intervensi agar UIN Yogyakarta membatalkan kebijakannya. (viva.co.id)

Cadar seringkali dikatakan adalah bagian dari budaya dan bukanlah dari ajaran Islam, sehingga muslimah yang mengenakan bercadar seringkali dianggap orang arab atau timur-tengah, atau menggunakan budaya timur tengah. Padahal memakai cadar atau menutup wajah bagi wanita adalah juga ajaran Islam yang didasari oleh dalil Al Qur’an, hadits-hadits shahih serta penerapan para sahabat Nabi saw serta para ulama yang mengikuti mereka. Sehingga menganggap cadar adalah budaya arab atau timut tengah adalah anggapan yang salah.

Dikarenakan cadar adalah juga ajaran Islam, maka tentunya diantara ulama 4 madzab tidak ada satupun yang mengharamkan penggunaan cadar. Mereka ada yang menghukumi mubah, sunnah bahkan pula ada yang wajib. Akan tetapi saat ini tiba masanya ketika ajaran Islam ini justru dilarang pengamalannya, diawasi gerak gerik pemakainya, dan bahkan sampai ada ancaman di pecat dari institusi pendidikan tempat mereka belajar, jika tetap bersikeras menggunakan cadar tersebut.

Bukankah mengenakan cadar ataupun berjenggot dan bercelana cingkrang dan segala aktivitas menjalankan peribadahannya di lindungi oleh Undang Undang Dasar ? Sebagaimana di atur di dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”): “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan…”.

Selama sistem yang diterapkan didalam negeri ini masihlah sistem sekuler, yang menganggap agama harus terpisah dari kehidupan, maka hak asasi pribadi untuk menjalankan ibadah-walau hanya bagi dirinya sendiri-tidak akan bisa terlaksana dengan sempurna.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.