Investasi dan Pariwisata, Menguntungkankah?

39

Oleh: Rina Yulistina S. E

Kabupaten Madiun baru saja mendapatkan penghargaan Anugrah Wisata Jawa Timur 2018, tepatnya pada tanggal 23  Oktober. Penghargaan ini diberikan berkat daya tarik wisata alam. Hal ini menjadi salah satu kebanggan bagi masyarakat Madiun khususnya.

Pada saat ini, wisata alam dan wisata budaya lokal digencarkan segencar gencarnya. Pemerintah melihat peluang besar untuk meraih pundi pundi uang dibalik ciptaan Allah SWT. Ya, saat ini pariwisata menjadi salah satu penyetor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa diandalkan. Di Madiun sendiri yang dilansir di laman madiunpos.com target pecapaian PAD sebesar Rp 196 miliar di tahun 2018.

Dengan berkembangnya pariwisata diharapkan banyaknya kunjungan yang akan memutar roda perekonomian daerah. Menjamurnya restoran, hotel, hiburan, reklame, parkir kendaraan, disekitar tempat wisata yang sangat menggiurkan bagi swasta maupun Pemda. Pemda sendiri (madiunpos.com) ditahun 2018 pendapatan pajak hotel sebesar Rp 2,5 miliar, pajak restoran Rp 3,7 miliar, pajak hiburan 510 juta, pajak reklame 1,2 miliar,  pajak parkir 623 juta.

Madiun, bukanlah kota tambang sebagaimana kebanyakan kota di Kalimantan. Namun jangan salah, Madiun merupakan kota dengan investasi terbanyak di wilayah karisidenan Madiun. Dijuluki sebagai Windows Display bagian barat provinsi Jawa timur, hal ini terbukti di tahun 2016 (madiunkota.go.id) jumlah investasi mencapai Rp 347 miliar, bahkan di tahun 2017 meroket menjadi Rp 1,3 Triliun. Investor swasta menjadi harapan PAD Madiun.

Sekilas nampak tak ada yang salah terkait pengembangan wisata dan banjirnya investor swasta. Namun jika kita mulai bertanya apakah perkembangan wisata maupun melonjaknya investasi berefek pada kesejahteraan masyarakat secara merata dan mampu memperkokoh moral masyarakat?. Sebuah kota dikatan sebagai kota maju bukan hanya dilihat berapa besarnya PAD dalam satu tahun namun lebih dari itu.

Dengan adanya otonomi daerah memaksa pemda untuk putar otak, mengoptimalkan peluang apa saja yang bisa dieksplor demi kantong PAD. Ketika kita fahami bersama, otonomi daerah merupakan salah satu cara pelepasan tanggungjawab pemerintah pusat terhadap daerah. Daerah dipaksa untuk berjibaku menghandle kebutuhan daerah dan pengeluaran. Semisal, mengentaskan kemiskinan, dan mencerdaskan masyarakatnya dalam program pendidikan gratis. Selain itu otonomi daerah menimbulkan dampak ketimpangan sosial ekonomi antar daerah satu dengan daerah yang lain.

Di Madiun sendiri, jumlah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di tahun 2017 mencapai 11.709 unit (rri.co.id). Berdasarkan visi dan misi RTLH akan melakukan renovasi rumah supaya layak huni, di tahun 2017 baru 692 unit rumah yang berhasil direnovasi. Itu artinya terdapat 680.291 unit yang belum tersentuh.

Data yang diambil dari madiunkota.go.id yang termuat dalam data demografi. Standart kemiskinan sebesar Rp 376.956 Madiun memiliki jumlah masyarakat miskin berkisar 9.050 jiwa di tahun 2016. Selain itu jumlah masyarakat melek huruf di kabupaten Madiun berkisar 88,19% sedangkan di kota Madiun sebesar 96,40% artinya di kondisi milenial saat ini masih ada yang mengalami buta huruf dan hanya 10,31% untuk laki laki dan 12,57 untuk perempuan yang bergelar D4/S1. Untuk membangun Madiun gemilang tingkat kesejahteraan dan pendidikan merupakan perkara yang krusial. Pastinya sebagai masyarakat Indonesia, terutama sebagai masyarakat Madiun tidak ingin jika tempat dimana dia dilahirkan dikuasai oleh pemilik modal sedangkan penduduk lokal berjibaku menjadi “buruh”.

Menengok masalah moral, Madiun pun harus waspada. Pasalnya pada tahun 2017 terdapat pesta ELGebeTe yang diadakan di salah satu hotel di Madiun (tribunnews.com). Hotel pun menjadi pilihan untuk berselingkuh, terdapat 14 PNS didapati terjaring razia (tribunnews.com). Kasus hamil diluar nikah 37 kasus (antarnews.com). Kasus kumpul kebo dengan menggunakan surat nikah siri palsu marak di Madiun (tribunnews.com). Ini hanya sekelumit data yang namapak di media, sedangkan yang berhembus di tengah tengah masyarakat malah lebih dahsyat lagi.

Banyak PR yang harus dilakukan oleh Pemda, sebab kota yang ingin maju merupakan kota yang bersedia mendengarkan keluh kesah warganya sebagai cermin kinerja kedepannya. Pastinya bukan hanya berupa piala penghargaan yang dikejar namun perhargaan hati masyarakat pun harus diperjuangakan pula.

Sebagai seorang muslim tidak ada salahnya mengutip salah satu ayat di dalam Al Quran: Al A’raaf: 96 “Jika kalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”

Keindahan alam yang diberikan oleh Allah sudah selayaknya untuk dijaga menghindari hal-hal yang berbau syirik dan kemaksiatan. Disinilah butuh Peraturan Daerah yang mengatur hal tersebut. Selain itu pemerintah memiliki peran yang sangat besar untuk membangun masyarakat, pemerintah pusat selayaknya memberikan peran yang dominan dalam pendanaan daerah.

Pendanaan tersebut pun bisa diambil dari kekayaan negeri ini dengan catatan adanya regulasi terkait investasi. Kekayaan alam di dalam islam adalah hak rakyat sepenuhnya bukan malah diserahkan ke investor. Negara mempunya kewajiban untuk mengelola SDA dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, hal ini sesuai dengan sabda Rasul dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud: “Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, hutan, dan api.”

Semoga Rahmat Allah senantiasa menaungi ibu pertiwi, memberkahi kehidupan seluruh rakyat dengan tidak meninggalkan aturan Allah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.