Infrastuktur tanpa Utang dan Gratis untuk Rakyat?

34

Oleh: Ulfah Sari Sakti,S.Pi (Jurnalis Muslimah Kendari)

Infrastuktur jalan merupakan kebutuhan fisik yang sangat dibutuhkan masyarakat guna mendukung kelancaran aktivitas yang berdampak pada peningkatan taraf hidup mereka.  Karena termasuk kebutuhan vital, maka sudah seyogyanya jika keberadaan infrastruktur harus dapat dinikmati semua kalangan masyarakat tanpa syarat alias gratis.  Hal ini juga yang diinginkan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di berbagai wilayah Indonesia.

Situs www.sindonews.com (29/11/2018) mengabarkan tarif tol Jakarta-Surabaya Rp 600.000. Menurut Menteri BUMN, Rini Soemarno, tarif tersebut tidak membebankan masyarakat, karena tol hanya sebagai alternatif dari jalan arteri. Apalagi dengan hadirnya jalan tol ini waktu tempuh semakin cepat misalnya dari Semarang ke Solo yang biasanya 3-3,5 jam sekarang mungkin hanya maksimal 1 jam.  Selain itu jalan Tol Solo-Ngawi terbagi atas tiga tahap pengoperasian (1) segmen Simpang Susun Ngawi-Klitik (Ngawi) sepanjang 4 km sejak 30 Maret 2018 (2) segmen Kartasura-Sragen yang telah diresmikan Jokowi pada 15 Juli 2018 dan (3) segmen Ngawi-Sragen  akan menghubungkan beberapa daerah terutama Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Kota Surakarta, Karanganyar, Sragen di Jawa Tengah dan Ngawi Jawa Timur.

Selain itu menurut Rini dengan adanya jalan tol tersebut akan mempermudah dan mempercepat akses dari dan menuju destinasi wisata yang ada di Solo, Sragen maupun Ngawi.  Tidak kalah pentingya UMKM diharapkan dapat berkembang karena nantinya ada wadah di area tol.  “Kita akomodasi keinginan-keinginan dari usaha mikro dan kecil untuk memasarkan produknya di rest area,” kata Rini Soemarno.

Pembangunan infrastruktur tersebut tentunya membutuhkan biaya besar, alhasil pemerintah dengan APBN-nya tidak mampu membiayainya dan akhirnya negara terpaksa berutang.  Menurut Sandiaga Uno, Salah Seorang Pemegang Saham PT Lintas Marga Sedaya (LMS), pembangunan infrastruktur tersebut dapat dilakukan tanpa utang.  Bahkan, katanya hal itu sudah ia lakukan saat turut membangun Tol Cipali sepanjang 116 kilometer.  “Kuncinya melibatkan dunia usaha usaha dan swasta, bukan hanya BUMN dengan menggunakan APBN atau APBD.  Selain dengan mendorong penguatan kemitraan antara pemerintah dan swasta dengan skema public private partnership (PPP) atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), skema ini biasa didanai dengan system availability payment atau concession atau bisa juga dilakukan dengan pola solicited atau unsolicited (untuk memastikan tata kelola yang baik),” kata mantan wakil Gubernur DKI ini (kontan.co.id, 12/12/2018).

Sebelumnya, Menko, Darmin Nasution mengungkapkan pembangunan infratruktur tanpa utang bisa saja terealisasi asalkan pemerintah menghemat seuruh anggaran yang ada di APBN, tetapi hal itu sangat sulit terealisasi.  Karena jika anggaran dipangkas maka akan mengorbankan anggaran lainnya yang berpotensi membuat program pemerintah tidak jalan sepenuhnya.  “Infrastruktur itu bentuknya bukan utang, tapi investasi swasta,” ungkap Darmin (okezone.com, 10/12/2018).

Infrastruktur Era Sistem Islam Tanpa Utang

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau membangun kanal dari fustat ke laut merah untuk memudahkan akses perdagangan.  Membangun kota dagang Basrah yang merupakan jalur dagang ke Romawi dan membangun kota dagang Kuffah yang merupakan jalur dagang ke Persia.  Umar juga memerintahkan gubernur Mesir membelanjakan sepertiga pengeluaran infrastuktur dan lainnya, yang mana semua itu tidak membuat neraca keuangan defisit.

Era kepemimpinan Islam (Khilafah), Baitul Mal pun dimaksimalkan fungsinya sebagai bendahara negara (layaknya Departemen Keuanga saat ini).  Pada hakikatnya fungsi Baitul Mal  yaitu mengelola keuangan negara menggunakan akumulasi dana yang berasal dari pos-pos penerimaan seperti zakat, kharaj, jizyah, khums, fay dan lainnya melakukan pembangunan di segala bidang.  Keputusan dan segala kebijakan pada Baitul Mal dilakukan oleh khalifah.

Membangun tanpa utang luar negeri, apalagi utang dari negara kafir sangat penting dilakukan mengingat utang termasuk riba (terdapat bunga dalam cicilan utang tersebut).  Belum lagi intervensi yang akan dilakukan negara kafir tersebut, karena negara tidak lagi mandiri dan leluasa akibat utang tersebut.  Abdurrahman al-Maliki mengungkap lima bahaya besar dari utang luar negeri sebagai instrumen penjajahan gaya baru.  (1) utang membuat masyarakat negara peminjam semakin menderita, contohnya Mesir dijajah Inggris melalui jalur utang, begitu pula dengan Tunisia yang dicengkeram Perancis (2) sebelum utang diberikan, negara donor harus mengetahui kapasitas dan kapabilitas (potensi) segala bidang yang dimiliki negara peminjam, tidak terkecuali sistem pertahanan keamanan (3) pemberian utang adalah sebuah proses agar negara peminjam tetap miskin dan ketergantungan (4) menjadikan negara peminjam sebagai alat sekaligus ajang untuk mencapai kepentingan serta (5) utang sangat melemahkan dan membahayakan sektor keuangan (moneter) negara peminjam.  Karena dalam jangka pendek akan memukul mata uang domestik, sedangkan dalam cangka panjang semakin mencengkeram APBN.

Pilihan ada ditangan pemerintah dan masyarakat, apakah masih ingin bertahan dengan sistem ekonomi kapitalis yang semakin melemahkan sistem ekonomi negara, ataukah beralih pada sistem ekonomi Islam yang telah terbukti mensejahterakan masyarakat tanpa dosa riba? Wallahu’alam bishowab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.