Impor Harga Mati, Petani Lokal Kembali Tersakiti

53

Oleh : Sitti Komariah, S. Pd. I (KomunitasPeduli Umat) Konda, Sulawesi Tenggara

“Impor Harga Mati” mungkin jargon inilah yang pantas disematkan kepada rezim saat ini, mengingat impor bahan pangan yang terus dilakukan oleh para penguasa saat ini yang tiada hentinya, mulai dari impor jagung, gula, beras, dan lainnya ditengah surplusnya bahan-bahan pangan tersebut di dalam negeri. Seakan impor menjadi tren ataupun candu dalam pergulatan sistem ekonomi  di bumi pertiwi ini.

Sebagaimana dilansir tirto.id- Kementerian Perdagangan memastikan Indonesia akan kedatangan 60 ribu ton jagung impor hingga Maret 2019. Jumlah ini diperoleh setelah pemerintah memutuskan menambah impor jagung untuk kebutuhan pakan ternak sebanyak 30 ribu ton, Februari mendatang.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, kebijakan itu diputuskan setelah rapat koordinasi terbatas yang dilakukan tahun lalu saat pemerintah membuka keran impor jagung sebanyak 100 ribu ton.

Berdasarkan keputusan itu, kata Oke, jagung impor yang masuk sudah 70 ribu ton hingga desember 2018. Sementara sisanya yang berjumlah 30 ribu ton akan masuk pada tahun ini.

Pertimbangan untuk menambah impor jagung, kata Oke dilihat dari kebutuhan konsumsi para pengusaha ternak mandiri. “Jadi sedang diusulkan untuk itu (tambah impor 30 ribu ton). Menurut rakornas harus tambah,” kata Oke, di Kementerian Perdagangan senin lalu.

Namun, Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional Anton Muslim Arbi menampik  bila Indonesia tengah membutuhkan impor jagung. Menurut dia, produksi jagung lokal masih dapat mencukupi kebutuhan di daerah-daerah. Bahkan, kata Anton jumlahnya sedang surplus.

Apa yang dikatakan oleh Anton sebenarnya sangat beralasan sebab rilis Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2018 menunjukkan adanya tren kenaikan, baik produksi maupun konsumsi jagung hingga 2021 mendatang. Surplus jagung pun dipastikan tetap terjadi hingga tahun 2021.

Pada 2019, produksi jagung diperkirakan mencapai 29,9 juta ton dan konsumsi 21,6 juta ton. Jumlah ini diprediksi naik dibanding tahun 2018 dengan jumlah produksi 28,6 juta ton dan konsumsi 20,3 juta ton. Keduanya memiliki neraca jagung surplus sebanyak 6,7 juta ton.

Hal senada pun dikatakan oleh Direkur Jenderal Tanaman Pangan Sumarto Gatot Irianto menyampaikan, produksi padi tahun 2018 mencapai 83,04 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 48.3 juta ton beras.  Angkai ini tercatat masih surplus dibandingkan dengan angka konsumsi sebesar 30,4 juta ton beras. Begitu juga dengan jagung, pada periode yang sama produksinya mencapai 30.05 juta ton pipilang kering (KP), sedangkan perhitungan kebutuhan sekitar 15,58 juta ton PK, iNews.id (12/01/2019).

Bukan hanya jagung dan padi yang mengalami surplus, namun gula lokal pun juga mengalami surplus, tetapi kebijakan pemerintah untuk terus membuka keran pangan impor tak kunjung ditutup.

Inilah bentuk dari pemerintahan neoliberal yang tidak memiliki visi kedaulatan pangan untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal tersebut terlihat dari ketergantungan para rezim pada pangan impor di tengah surplusnya bahan pangan di dalam negeri. Sistem ekonomi yang diemban pun telah jelas tujuannya yaitu  untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan nasib rakyatnya, dan hajat hidup orang banyak, sehingga tidak heran jika nasib para petani lokal terus saja dikorbankan demi kepentingan-kepentingan bisnis pro asing yang menghasilkan keuntungan ganda  terhadap segelincir orang.

Ini juga sekaligus bukti bobroknya sistem yang diembang oleh negara kita yaitu sistem ekonomi kapitalis sekuler. Dimana sistem ini berlandaskan atas aspek manfaat semata dan selalu berhitung utung rugi dalam segala hal. Negara dalam sistem ini juga tidak memiliki andil dalam pengurusan kebutuhan rakyatnya. Negara seakan acuh terhadap penyelesaian tuntas atas gemelut problematika ekonomi dan hanya mencari jalan tengah yaitu impor dan akhirnya menyakiti nasib para petani lokal. Padahal seharusnya pemerintah bisa lebih memanfaatkan bahan pangan yang surplus di dalam negeri dengan mendistrbusikan hasil panen rakyatnya secara merata tanpa perlu melakukan impor.

Sehingga tidak heran jika pemerintah telah ketergantungan dengan pangan impor dan tidak memperhatikan nasib para petani lokal. Untuk menghentikan ketergantungan pada pangan impor dibutuhkan negara yang mempunyai kedaulatan pangan dengan visi yang jelas, dimana penguasa  yang berperan sebagai pelayan bukan pembisnis, serta sistem ekonomi yang adil bukan sistem ekonomi yang pro kapitalis. Dan itu semua hanya bisa didapatkan dengan mengambil sistem Islam di bawah naungan Khilafah.

Dalam Islam, negara berkewajiban melindungi kepentingan rakyatnya dan negara juga memiliki peran penting dalam hal pemenuhan kebutuhan rakyatnya termaksud mencegah ketergantung kepada asing (impor). Negara juga memiliki tagungjawab dalam mengelola pasar sesuai dengan syariat Allah. Negara menjamin terlaksananya mekanisme pasar yang baik dan tidak membiarkan adanya transaksi ribawi, penipuan, monopoli dan penimbunan yang nantinya dapat menguntungkan segelincir orang.

Rasulullah SAW bersabda “seorang imam (khalifah) memelihara dan mengatur urusannya terhadap rakyatnya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari aspek manajemen rantai pasok pangan, Rasulullah SAW telah mencontohkan yang pada saat itu sudah sangat konsen terhadap persoalan akurasi data produksi. Beliau mengangkat Hudzaifah bin Al-Yaman sebagai khatib untuk mencatat hasil produksi Khaibar dan hasil produksi pertanian. Sementara itu, kebijakan dilakukan melalui mekanisme pasar dengan mengendalikan supply dan domain bukan dengan kebijakan, apalagi impor.

Bukan hanya itu saja, dalam sistem ekonomi Islam, negara mempunyai sumber-sumber pemasukan tertentu yang telah ditetapkan oleh Syariat melalui Baitul Mal. Baitul Mal adalah kas negara untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran harta yang dikelola oleh negara. Mekanisme pemasukan dan pengeluarannya ditentukan oleh syariat Islam. Pemasukan dan pengeluarannya adalah : 1. Sektor Kepemilikan Individu. Pemasukan dari sektor ini berupa zakat, infak, dan sedekah. 2. Sektor Kepemilikan Umum. Sektor ini mencakup segala milik umum seperti hasil tambang, minyak, gas, listrik, hasil laut , hasil hutan dan lain sebagainya. 3. Sektor Kepemilikan Negara. Sumber-sumber dari sektor ini meliputi fa’i, ghanimah, kharaj, seperlima rikaz, 10 persen dari tanah ‘usyriyah, jizyah, waris yang tidak habis dibagi dan orang yang murtad.

Sehingga telah jelas bahwasanya visi kedaulatan pangan dalam sistem Islam adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, bukan untuk mengambil ataupun mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, terlebih lagi jika harus mengantungan diri terhadap impor dan pro Asing. Oleh karena iu sudah saatnya kita kembali kepada Islam yang akan mewujudkan kesejahteraan hakiki, bukan utopis. Wallahu A’alam bisshawab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.