Hoaks: Jualan Baru di Sistem Paradoks

Oleh: Supiani (Member Forum Muslimah Peduli Umat)

Hoaks menjadi kata yang ramai dibicarakan di tahun politik kini. Tak terelakkan kedua kubu paslon saling lempar anak panah dengan membawa tuduhan penyebar hoaks. Seperti diketahui, dari kubu paslon nomor 02 telah terbukti salah satu tim suksesnya menyebarkan hoaks. Lantas ini tak ayal menjadi santapan empuk bagi kubu paslon nomor 01 untuk menarik simpati masyarakat Indonesia.

Namun ada sedikit hal yang janggal disini. Dengan begitu massifnya berita bohong tersebar, lantas siapa dalang yang berkewajiban di balik ini semua? Siapakah sebenarnya pihak yang memiliki akses penuh atas tersebarnya berita bohong?

Dilansir dari politik.rmol.co (04/02/19), Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza menyampaikan, “Benar kata Rocky Gerung bahwa pabrik hoax itu ada pada penguasa ya pemerintah. Karena pemerintah punya kekuasaan, membuat regulasi, punya aparat, punya media, punya logistik, punya banyaklah pemerintah,” tutur Riza kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/2).

Menurut Rocky, rezim saat ini semacam ingin mengendalikan kebenaran sesuai dengan standarnya. Dia pun mencurigai ada kebohongan yang disembunyikan dalam upaya keras pemerintah melawan hoax. “Rezim itu, kalau dia terus menerus mengendalikan kebenaran, artinya ada kebohongan yang hendak disembunyikan,” kata Rocky. (republika.co.id, 18/01/17)

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, dapat kita ketahui bahwa rezim atau pemerintahan saat inilah yang punya kuasa penuh atas tersebarnya sebuah berita bohong. Bahkan Rocky Gerung juga mengatakan bahwa pembuat hoaks terbaik adalah penguasa. Hal ini tak dapat dinafikan lagi. Sebab janji-janji Penguasa banyak yang hanya menjadi bualan semata. Setidaknya ada 66 janji yang akan jadi beban masa lalu yang mengindikasikan bahwa penguasalah yang mampu menjadi penyebar hoaks yang baik dan benar. (eramuslim.com, 18/02/2019)

Kepercayaan diri penguasa untuk melanjutkan estafet singgasananya bak sebuah paradoks atas janji-janji yang belum terealisasi. Dengan begitu lihainya jajaran yang turut meramaikan singgasana penguasa sibuk melemparkan tuduhan-tuduhan terhadap kubu lawan. Bahkan menuding orang-orang yang tak mendukungnya sebagai musuh yang wajib dimusuhi. Maka tak heran beberapa pengkritik pedas nan lugas banyak yang diperkarakan ke ranah hukum. Demi memberi lampu hijau atas keberlanjutan eksistensinya sebagai penguasa.

“Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujuraat [49]: 6)

Jualan Baru di Sistem Paradoks

Seolah menjadi barang dagangan, istilah hoaks ini bak produk baru. Fresh from the oven. Menarik banyak perhatian. Laris manis. Diskon besar-besaran dengan harga promo pula. Terutama para pengguna media sosial. Sebab hoaks kebanyakan tersebar melalui jejaring maya. Yang tanpa disadari membuat kegamangan di hati masyarakat. Masyarakat akan dihadapkan oleh kerancuan luar biasa atas sebuah fakta. Bingung mana berita yang sebenarnya dapat dipercaya dan mana berita yang hoaks semata.

Saling memberi julukan atas kedua kubu kini pun tak terelakkan. Bahkan menurut Mantan Menko Perekonomian, Rizal Ramli, paslon nomor 01 punya standard operating procedure (SOP) dalam empat tahap. Pertama, modal utamanya adalah ngotot. Meskipun tidak punya dan tidak didukung dengan data, harus tetap ngotot apapun resikonya. Kedua, harus dimintakan apa saja data-data dan fakta di lapangan dari mereka yang tak mendukung Jokowi tersebut. Ketiga, kalo dijawab dengan diberikan data-data dan fakta yang merugikan Jokowi, maka data tersebut harus dibilang hoax. Jangan keluarkan kata apapun dalam menghadapi data-data dan fakta lapangan, kecuali cepat-cepat bilang HOAX. Keempat, kalo ngotot tidak kuat. Minta data-data dan fakta lapangan juga tidak kuat. Setelah itu dibilang HOAX juga tidak kuat, maka langkah selanjutnya adalah laporkan saja ke polisi. (politik.rmol.co, 06/02/2019)

Dari pernyataan Rizal Ramli menunjukkan betapa rezim yang ada saat ini begitu menjual hoaks. Masalahnya hoaks yang dijual antara janji-janji yang tak menjadi kenyataan alias janji palsu semata. Ataukah hoaks yang dimaksud adalah berita yang tak sesuai standar kubunya.

Sejatinya, penguasa memanglah yang paling berkuasa atas sebuah berita. Mereka memiliki segala informasi yang mudah bagi mereka untuk menyaring dan mengelola mana yang layak (menurut mereka) untuk dilemparkan ke media massa. Apalagi penguasa pun disokong oleh media-media mainstream yang dengan sukarela memberitakan sesuai dengan kebutuhan pemerintah.

Itulah akses yang dimiliki penguasa. Mereka mudah untuk menyebarkan segala hal demi menciptakan spekulasi yang berpihak kepada mereka. Oleh karenanya diperlukan pula akses dari penguasa atas media agar menyebarkan sebuah berita atau informasi yang benar-benar valid.

Bayangkan jika media mampu dan mau menyebarkan informasi Islam kaffah. Hoaks akan menjadi suatu yang mustahil. Sebab media dan berita dikontrol oleh syara’. Pemangku kekuasaan pun menjadikan media bagi tersebarnya paham-paham Islam yang murni. Tidak ada lagi kerancuan atas kebenaran sebuah berita. Sebab hoaks hanyalah tabiat sistem sekuler demi meraih kekuasaan semata. Sedangkan Islam menjadikan kekuasaan adalah amanah yang harus diraih dengan kemantapan akan tanggungjawab sebagai pengurus urusan rakyat. Dan hanya dalam sistem Islamlah hoaks akan mendapat penanganan dengan benar dan tak hanya dijadikan bahan jualan semata.

            Wallahu a’lam bish-shawab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.