Hari Tani Nasional: Petaniku Sayang, Petaniku Malang

81

Petani dan Hari Tani, ibarat petani dengan cangkulnya yang tak terpisahkan. Bertepatan dengan hari ini, Senin 24 September, merupakan hari spesial yakni Hari Tani Nasional atau National Farmer’s Day. Mengutip dari laman Serikat Petani Indonesia, peringatan ini lahir pada tanggal 24 September 1960 lalu yang menandakan pentingnya peran dan posisi petani sebagai entitas bangsa.

Namun, perayaan Hari Tani Nasional tahun ini diramaikan dengan beberapa aksi unjuk rasa di beberapa kota di Indonesia. Di Jakarta, massa dari buruh hingga petani berdemonstrasi di dekat Istana Negara. Massa meminta Presiden Jokowi memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil. “Menurut kami, peran negara dalam menyejahterakan rakyat telah hilang. Padahal negara itu harusnya hadir untuk memberikan kesejahteraan buat rakyatnya, bukan malah sebaliknya,” ujar Ketua Kesatuan Perjuangan Rakyat Herman Abdurrohman di Taman Aspirasi, Monas, Jakarta Pusat, Senin (24/9/2018). (news.detik.com)

Di kota penulis sendiri di Jember, Hari Tani Nasional juga diwarnai dengan aksi unjuk rasa. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Badan Eksekutif Mahasiswa Pertanian Indonesia (IBEMPI) Koordinator Wilayah IV Jatim menggelar aksi memperingati Hari Tani Nasional di gedung DPRD Jember, Senin (24/9). Massa mahasiswa menyuarakan isu darurat kedaulatan pangan. Mahasiswa mengkritisi kebijakan pangan Indonesia yang saat ini masuk ke perdagangan bebas pangan dunia. Mereka menyuarakan kebijakan pangan pemerintah, karena Kabupaten Jember merupakan salah satu sentra pangan Indonesia. Untuk itu, mahasiswa menuntut Pemkab Jember lebih memperhatikan pertanian di Jember. Mahasiswa juga menyerukan kepada pemerintah supaya menempatkan pertanian sebagai soko guru perekonomian di Indonesia. (jatim.tribunnews.com)

Petaniku Sayang, Petaniku Malang

“Petani semakin lama semakin menderita, “ Ungkap Andreas Dwi Santosa.  Pengamat pertanian  tersebut menilai, pada momentum Hari Tani Nasional tahun ini, nasib petani malah semakin menderita. Penilaian tersebut dapat dilihat dari nilai tukar petani (NTP) tahunan. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Menurutnya, NTP 2014 dibanding NTP 2015 dibandingkan 2016 dan terus dibandingkan NTP 2017 terus mengalami penurunan. Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) itu juga menambahkan, selain nilai tukar petani yang terus menurun, nilai tukar petani tanaman pangan juga terus merosot. Padahal, kesejahteraan petani tanaman pangan dianggap sangat krusial untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Jika ditelusuri dari sejarah perjalanan bangsa ini, nasib petani boleh dikatakan belum pernah sejahtera. Di samping sukarnya mendapatkan pupuk maupun obat pemberantas hama, para petani juga tidak diuntungkan oleh harga dasar gabah yang relatif rendah. Nasib petani seperti itu seolah tidak pernah dipandang serius oleh pemerintah, dan juga seolah tidak ada yang membelanya.

Bertolak dari kondisi yang semakin terpinggirkan itu, maka layak dan sepantasnya apabila pemerintah tetap harus melindungi kepentingan para petani. Walaupun di negeri ini sudah ada petani yang sangat maju, namun tidak ada kaum tani yang tidak terkena dampak industri dan komunikasi modern. Kaum tani tidak selalu dalam situasi bebas untuk mengolah, memelihara dan mengembangkan tanah pertaniannya. Entah karena peraturan daerah, atau karena pencemaran industri. Penghisapan kaum tengkulak membuat kaum tani tidak menikmati hasil keringatnya secara wajar.

Malangnya nasib petani, tak lepas dari sistem yang diterapkan, yakni kapitalisme. Akibatnya, walau hidup di negara agraris, petani tidak mendapat tempat yang layak. Sebab sistem kapitalisme meniscayakan praktik privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi terhadap produk pertanian dan pangan yang berdampak pada dikuasainya sektor pertanian dan pangan nasional oleh swasta dan asing. Negara dan rakyat Indonesia tidak lagi punya kedaulatan, yakni kekuatan dalam mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi di sektor pangan. Kita telah bergantung pada mekanisme pasar yang dikuasai oleh segelintir perusahaan raksasa. Negara pun dikooptasi menjadi antek perdagangan bebas dan melakukan liberalisasi terhadap hal yang seharusnya merupakan state obligation terhadap rakyat. Akibatnya, rakyat makin sengsara. Kesejahteraan hanya dinikmati negara maju dan perusahaan raksasa.

Beberapa kebijakan mempermudah perusahaan besar yang mengalahkan pertanian rakyat. Seperti contoh UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), UU No. 4/2004 tentang Sumber Daya Air, Perpres 36 dan 65/2006, UU No. 18/2003 tentang Perkebunan, dan UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Dengan kemudahan regulasi ini, upaya privatisasi menuju monopoli atau kartel di sektor pangan makin terbuka.

Karena itu, Pemerintah harus berusaha melepaskan diri dari perangkap yang dipasang negara-negara kapitalis. Untuk mengatasinya, jelas diperlukan suatu sistem alternatif yang mampu mengatasi kesengsaraan rakyat sebagai akibat dari diterapkannya sistem kapitalis. Sistem alternatif tersebut haruslah mampu mengatasi rusaknya distribusi yang terjadi di sektor pertanian, mulai dari distrbusi sarana produksi pertanian hingga distribusi hasil pertanian. Sistem alternatif itu adalah sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam dengan politik pertaniannya akan mampu mencegah terjadinya kesengsaraan petani.

Politik Pertanian Dalam Islam Menyejahterakan Petani

Islam adalah sebuah agama sekaligus pandangan hidup menyeluruh dan sempurna (ideologi), yang diturunkan Allah SWT untuk menyelesaikan segala persoalan manusia. Dalam persoalan pertanian, Islam pun memiliki aturannya. Politik pertanian yang dijalankan negara Islam ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan petani. Kebijakan yang dijalankan dalam bidang pertanian mencakup sektor produksi primer, pengolahan hasil pertanian maupun perdagangan dan jasa pertanian.

Kebijakan di sektor produksi primer ditujukan untuk menjamin ketersediaan pangan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi ditempuh dengan menggunakan sarana produksi pertanian yang lebih baik seperti bibit unggul, pupuk, dan obat-obatan serta menyebarluaskan teknik-teknik modern yang lebih efisien di kalangan petani.

 Rasulullah SAW bersabda:

Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya“. (HR. Bukhari)

Di sektor industri pertanian, negara hanya akan mendorong berkembangnya sektor real saja, sedangkan sektor non real diharamkan ada. Kebijakan ini akan tercapai jika negara bersikap adil dengan tidak memberikan hak-hak istimewa dalam bentuk apapun kepada pihak-pihak tertentu, baik hak monopoli atau fasilitas khusus. Negara hanya mengatur jenis komoditi dan sektor industri apa saja yang boleh atau tidak boleh dibuat. Selanjutnya seleksi pasar akan berjalan seiring dengan berjalannya mekanisme pasar. Siapa saja berhak untuk memenangkan persaingan secara wajar dan adil. Tentunya, pelaku ekonomi yang memiliki kualitas dan profesionalitas tinggi yang akan dapat memenangkan persaingan.

Di sektor perdagangan dan jasa, negara harus melakukan berbagai kebijakan yang dapat menjamin terciptanya distribusi yang adil melalui mekanisme pasar yang transparan, tidak ada  manipulasi, tidak ada intervensi dan spekulasi yang dapat menyebabkan distorsi ekonomi dan penimbunan. Wallahu a’lam bisshowab.

Oleh: Rahmawati Ayu K., S.Pd (Pendidik, tinggal di Jember)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.