Harga Cabai Bagai Emas di Sistem Kapitalisme

Oleh : Miya Ummu Akmal (Pendidik Dan Pemerhati Kebijakan Public)

Selama sebulan ini cabai menjadi salah satu bahan pokok yang sangat mahal bagaikan emas. Pasalnya kenaikan harganya  sangat luar biasa besarnya. Padahal cabai merupakan salah satu bahan makanan yang  sangat dibutuhkan masyarakat.

Seperti yang terjadi di Lamongan, menjelang hari raya hingga sekarang harga cabai di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Lamongan Jatim mengalami kenaikan hingga Rp.100 ribu per kilogram(https://m.jpnn.com,11/08/2019)

Kenaikan harga cabai ini dirasakan oleh  semua kalangan baik masyarakat biasa, pedagang kuliner  ataupun pedagang cabai itu sendiri. Ada beberapa pihak yang mengatakan bahwasanya  yang menjadi penyebab masalah ini adalah karena kelangkaan cabai. Benarkah itu?

Sebenarnya yang menjadi permasalahan masalah pangan itu adalah lebih kearah distribusi. Jika hasil pertanian itu didistribusikan secara menyeluruh ke setiap daerah, maka  tidak ada yang namanya barang langkah sehingga tidak ada alasan untuk harga mahal atau mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan. Sama halnya dengan masalah cabai.

Siapa yang berwenang untuk bisa menjaga agar distribusi barang bisa berjalan dengan baik? Tentunya negara. Oleh karenanya, jika negara menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai ra’in (pelayan rakyat) maka harusnya distribusi barang apapun itu akan bisa berjalan dengan baik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Kita semua tahu, indonesia negeri yang sangat kaya raya dan subur. Gemah ripah loh jinawi . Hasil pertanian  dan perkebunannya pun sangat melimpah. Jadi harusnya jika negara bisa mengontrol masalah perekonomian dan perdagangan ini dengan baik maka tidak ada ceritanya ada kelangkaan barang.

Mengapa ada kalanya indonesia ekspor barang-barang, tapi di sisi lain malah impor?

Jika negara memang benar-benar peduli dan mengurusi urusan rakyat, maka tidak akan ada dilema seperti itu. Negara harusnya bisa mengatur  agar memberdayakan barang yang ada di dalam negeri dulu. Bukannya lebih mementingkan impor  meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa para capital pastinya akan memberikan sekoper uang kepada para pemegang kebijakan, karena sudah melancarkan urusan dagangnya.

Solusinya Kembali Ke Islam

Semua fakta diatas terjadi karena kita hidup di  negeri yang menerapkan system kapitalisme. Negara hadir hanya sebagai majikan rakyat bukan pelayan rakyat. Negara hanya sebagai regulator dan fasilitator saja. Kerjanya hanya mengatur dan memfasilitasi para pemilik modal (capital) untuk berinvestasi ataupun kerjasama dengan negara kita. Imbasnya pastinya keuntungan besar yang akan didapatkan bagi pelancar bisnis dan urusan mereka (para capital).

Hal itu berbeda jika system yang ada adalah system islam. Seluruh aturan dan kebijakan yang ada harus bersumber dari Alquran, As Sunnah, Ijma Sahabat dan Qiyas. Tidak ada keberpihakan kepada pihak-pihak tertentu. Semuanya hanya untuk kebaikan seluruh rakyat. Karena aturan islam itu berasal dari Al Kholiq (Allah) sang pencipta jagad raya.

Islam agama yang sempurna dan paripurna. Islam memiliki seperangkat aturan kehidupan, baik menyangkut masalah ekonomi, pendidikan, politik, pemerintahan dan lainnya. Seluruh aturan islam hanya akan bisa diterapkan dalam Negara yang berasaskan islam, yakni system khilafah.

Negara Khilafah hadir secara utuh dalam pengelolaan pangan mulai dari aspek hulu sampai ke hilir. Di ranah hulu, negara bertanggungjawab untuk menjamin berjalannya proses produksi dan menjaga stok pangan. Karenanya Khilafah akan mendukung penuh usaha pertanian yang dilakukan rakyatnya. Seperti memberikan kemudahan mengakses bibit terbaik, teknologi pertanian terbaru, menyalurkan bantuan subsidi, membangunkan infrastruktur pertanian, jalan, komunikasi, dan lainnya. Termasuk menyelenggarakan riset-riset, pelatihan, pengembangan dst. Negara juga menerapkan hukum pertanahan dalam Islam sehingga mencegah penguasaan lahan dan menjamin semua tanah terkelola secara maksimal.

Dalam pandangan islam, kedaulatan dan kemandirian pangan mutlak harus diwujudkan. Karena menggantungkan pemenuhan pangan melalui impor dari negara lain dapat menjadi jalan untuk menguasai kaum muslimin dan hal ini diharamkan dalam islam.

Untuk merealisasikannya, khilafah akan menjalankan politik ekonomi islam dalam pengelolaan pangan dan pertanian. Secara politik, Syariah Islam menetapkan negara wajib bertanggungjawab secara penuh dalam pengurusan urusan rakyat. Sebab pemerintah adalah penguasa yang memiliki  peran sebagai raain (pelayan rakyat). seperti yang telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadits:  “Sesungguhnya seorang penguasa adalah pengurus (urusan rakyatnya), dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya”. (HR. Muslim dan Ahmad).

Tanggungjawab ini mutlak diemban oleh Khilafah tanpa boleh dialihkan pada pihak lain apalagi korporasi. Bandingkan, bagus mana system yang ada saat ini dengan gambaran system khilafah dalam islam!!!

Wallaahu A’lam Bi Asshowab.

#creatornulis #creatornuliskeren #waninulis #spesialwriter #OpiniDay2 #30HariHabitsNulis #thebestwriter

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.