Hak Asasi Untuk Muslim Rohingya

    54
    Pengungsi Rohingya di Aceh. sumber: www.viva.co.id

    Tim Misi Pencari Fakta Independen Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menerbitkan laporan tentang krisis Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Dalam laporan tersebut dipaparkan tentang penganiayaan dan kekejaman yang dilakukan Tatmadaw (pasukan keamanan Myanmar) terhadap berbagai etnis di Rakhine, termasuk Rohingya, Republika.co.id (31/8).

    Citra satelit pun telah menggambarkan bagaimana kondisi permukiman dan desa di Rakhine pasca operasi militer Myanmar. Setidaknya 392 desa atau 40 persen dari seluruh permukiman di Rakhine hancur sebagian dan hancur total. Sebanyak 80 persen di antaranya dibakar pasukan Myanmar. Atas temuan-temuan tersebut, Misi Pencari Fakta PBB menyebut bahwa militer Myanmar memiliki niat untuk melakukan genosida terhadap Rohingya.

    Sebanyak 70 persen desa yang dibakar berada di Maungdaw, tempat mayoritas Rohingya tinggal. Pasar, sekolah, dan masjid adalah termasuk bangunan-bangunan yang dibakar pasukan keamanan Myanmar. “Daerah-daerah yang dihuni oleh Rohingya secara khusus ditargetkan, dengan pemukiman yang berdekatan atau di dekatnya (Rakhine) aman tanpa diserang,” ujar laporan itu. Apa yang disebut sebagai “operasi pembersihan” tak dilakukan secara spontan, tapi terencana

    Lebih dari 600 ribu warga muslim Rakhine melarikan diri dari kejaran tentara Myanmar. Mereka meninggalkan rumah dan menyebrang ke Bangladesh sejak Agustus tahun lalu. PBB menyatakan, militer Myanmar telah melakukan pembunuhan besar-besaran dan pemerkosaan secara massal terhadap Muslim Rohingya dengan niat genosida.

    Solusi-solusi yang ditawarkan pengusung demokrasi dan HAM, adalah solusi setengah hati. Tidak ada tindakan nyata untuk mengatasi persoalan kemanusiaan. Seolah tidak ada hak asasi bagi muslim Rohingya. PBB menutup mata. Laporan tanpa tindak lanjut adalah nol besar. Menunggu pasukan perdamaian PBB adalah sia-sia belaka.

    Pada November 2017, Myanmar dan Bangladesh telah menyepakati proses repatriasi pengungsi dan pembentukan tim Joint Working Group. Namun pelaksanaan kesepakatan ini belum optimal. Banyak pengungsi Rohingya di Bangladesh yang enggan kembali ke Rakhine, karena trauma. Selain itu, kesepakatan repatriasi pun tak menyinggung perihal jaminan keamanan dan keselamatan bagi warga Rohingya yang kembali. Sungguh solusi yang tak masuk akal.

    Selain itu, Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Zeid Ra’ad Al Hussein di Jenewa mengatakan, pemimpin de facto Myanmar Aung san Suu Kyi seharusnya mundur dari kursi kepemimpinan. Hal itu menyusul pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar berkaitan dengan Rohingya.seperti diwartakan BBC, Kamis, Republika.co.id (30/8). Ini pun hanya gagasan yang tak berarti. Karena sampai saat ini tidak ada realisasinya.

    Bahkan, hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, untuk perjuangannya bagi demokrasi dan kebebasan hingga 1991 tidak akan ditarik. Panitia Nobel Norwegia mengatakan hal itu dilakukan meskipun ada laporan PBB yang menyatakan tentara Myanmar terbukti membantai suku Rohingya dengan niat genosida, Republika.co.id (30/8). Aung San Suu kyi dan para pejabat senior militer Myanmar termasuk Panglima Angkatan Darat Jenderal Senior Min Aung Hlain seharusnya diadili di Mahkamah Pidana Internasional.

    Ironi demokrasi. Dunia seolah sepakat diam ketika terjadi ketidakadilan bagi kaum muslim. Sekat-sekat nasionalisme dan ashobiyah menghalangi pertolongan. Kejahatan dibiarkan berlarut-larut. Keburukan dipertontonkan terang-terangan tanpa malu. Bahkan mereka menganggapnya sebagai sebuah prestasi. Sungguh kezaliman tidak layak diberi panggung. Apalagi diapresiasi. Sudah saatnya dihabisi sampai sampai ke akar-akarnya dengan kekuatan yang sebanding.

    #Khilafah Solusi Hakiki

    Sabda Nabi Saw:

    لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

    Sesungguhnya hilangnya dunia (dan seisinya) benar-benar lebih ringan bagi Allah ketimbang terbunuhnya seorang Muslim. (HR at-Tirmidzi).

    Berharap pada demokrasi dan seluruh buah pemikirannya, adalah mimpi besar. Tidak ada ruang keadilan bagi umat manusia, terutama kaum muslim. Demokrasi bukan sistem yang tepat untuk umat. Racun-racunnya senantiasa mematikan akidah dan tubuh kaum muslim. Umat memiliki ideologi sendiri yang kadar kekuatannya jauh lebih besar dibanding demokrasi.

    Islam adalah ideologi. Selain sebagai sebuah syariat, Islam juga merupakan sistem kehidupan. Inilah yang diperlukan umat. Sebuah sistem yang berasal dari akidahnya sendiri. Demokrasi tidak layak diemban oleh umat Islam. Apalagi memperjuangkannya.

    Dalam Islam terdapat sistem pemerintahan yang disebut Khilafah. Yaitu kepemimpinan politis bagi umat. Dimana Khilafah hanya memberlakukan hukum Allah sebagai aturan untuk mengatur umat. Bukan hukum lainnya. Hanya bentuk negara Khilafah yang akan menerapkan syariat Islam secara kaffah.

    Inilah perisai yang melindungi hak-hak asasi kaum muslim. Mengikis habis semua bentuk kezaliman yang ditimpakan musuh-musuh Islam kepada kaum muslim. Baik itu zalim dari aspek ekonomi, politik, sosial dan perkara lainnya. Islam menjaga kehidupan. Dengan Khilafah kehormatan kaum muslim dijaga.

    Rasulullah SAW bersabda: “Bahwasanya Imam itu bagaikan perisai, dari belakangnya umat berperang dan dengannya umat berlindung.” [HR. Muslim].

    Sebaliknya tanpa Khilafah, maka terjadi ummul jaraaim. Pangkal timbulnya malapetaka yang tak berkesudahan menimpa umat. Seperti saat ini yang terjadi pada muslim Rohingya dan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Ketika diberlakukan aturan kufur yang menjauhkan umat dari akidahnya. Maka menegakkan Khilafah adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan kemuliaan umat dan ketinggian Islam. Inna diina indallahil islaam.

    (Lulu Nugroho, pengurus Kajian Muslimah Sholihat Cirebon)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.