Guru Honorer: Kami Ingin Sejahtera

87
foto: google

Oleh: Puput Hariyani, S.Si*

 

Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru

Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku

Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku

Sebagai prasasti terima kasihku

Tuk pengabdianmu

 

Engkau sebagai pelita dalam kegelapan

Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan

Engkau patriot pahlawan jasa

Tanpa tanda jasa

Lirik lagu karya Sartono ini mengingatkan kita betapa besarnya jasa seorang guru. Dia-lah pahlawan tanpa tanda jasa sesuai dengan judul lagunya. Seseorang yang mendedikasikan hidupnya untuk mengabdi mencerdaskan anak bangsa. Menjadi orang tua kedua di sekolah tempat kita menggapai cita-cita. Tak kenal lelah, panas terik tak jadi masalah, hujan badai pun bukan alasan untuk berhenti melangkah.

Namun, sayang seribu sayang. Pengorbanan besarnya bagaikan cinta bertepuk sebelah tangan. Ketika negeri ini mengkategorikan guru dalam dua jenis. Guru pegawai negeri sipil (PNS) dan guru honorer. Perbedaan istilah bukan sekedar perbedaan di lisan, namun berikut tingkat kesejahteraan yang mereka dapatkan.

Jamak diketahui perbedaan finansial yang mereka dapatkan jauh tak sepadan. Guru PNS mendapatkan gaji puluhan kali lipat dibandingkan guru honorer. Meskipun pada faktanya mereka sama-sama memiliki tugas mengajar, piket, mengawasi ujian, mengawasi murid bahkan tak jarang juga menjadi pembina kegiatan-kegiatan sekolah.

Berbagai upaya mereka (guru honorer) lakukan untuk mendapatkan hak yang wajar. Aspirasi mereka luapkan untuk ke sekian kalinya agar didengar. Seperti yang terjadi di Karawang, Jawa Barat (17/9) ribuan guru mogok mengajar. Koordinator Daerah (Korda) Forum Honorer K2 Indonesia (FHK21) Karawang Ahmad Gojali mengungkapkan, sekitar 4.000 koleganya melakukan aksi mogok ngajar sebagai bentuk protes atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2018 (Jpnn.Com).

 Pada saat yang sama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta pekerja honorer tak memaksakan kehendak untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pasalnya, ada aturan yang harus dipatuhi menjadi PNS (Okezone.Com).

Sebelumnya penetapan kebutuhan CPNS berdasarkan Zero Growth (pengangkatan pegawai disesuaikan dengan jumlah pegawai yang pensiun). Misalnya ada yang pensiun 2.000 orang, maka mengangkat lagi 2.000 orang. Jadi peluang pengangkatan CPNS masih relative besar.

Kini kebutuhan PNS berdasarkan Minus Growth (pengurangan pertumbuhan). Rekrutmen berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja posisi yang akan diisi. Misalnya ada yang pensiun 2.000 orang, maka tidak lagi mengangkat 2.000 orang tapi disesuaikan dengan kebutuhan instansi di daerah masing-masing. Artinya, misalkan dalam setahun ada dua orang pensiun, tetapi karena beban kerja orang yang pensiun itu bisa dipegang oleh satu orang, maka yang akan direkrut hanya satu orang. Belum lagi adanya pembatasan umur. Bisa jadi ada guru yang sudah mengabdi puluhan tahun jika umurnya melampaui batas yang ditentukan maka juga harus siap-siap gigit jari karena tak bisa mendapatkan hak sebagaimana mestinya.

Menurut hemat kami, jeritan guru honorer bukan semata karena perbedaan status. Tetapi lebih pada tingkat kesejahteraan yang mereka harapkan. Jikalau pun berbeda status tetapi memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup saya kira tidak akan menuntut banyak. Tuntutan mereka besar karena memang apa yang mereka dapatkan jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya disaat harga sembako kian melambung tinggi.

Fakta ini semakin menunjukkan betapa buruknya pelayanan negara terhadap profesi pendidik. Diperparah dengan menempatkan sistem pendidikan hanya sebagai komponen ekonomi semata, yakni sebagai bagian pencetak mesin industry untuk memenuhi permintaan dunia kerja. Bukan lagi mencetak generasi sebagai pembangun peradaban bangsa.

Fokusnya hanya menyiapkan peserta didik menjadi tenaga yang bisa terserap pasar. Hasil rapat Menteri Muhadjir dengan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden (2/8/2018), meminta supaya kurikulum ditata kembali. Meskipun tidak jauh dari Kurikulum 2013 namun diharapkan mampu merespon kebutuhan pasar yang terus berubah (Tempo.Co).

Demikianlah cara pandang sekuler-kapitalis yang menjadi muara segala kerusakan termasuk dalam bidang pendidikan. Cara pandang sekuler menjadi cikal bakal pemisahan agama dalam kehidupan termasuk dalam proses pembelajaran. Semakin rusak, dengan cara pandang  kapitalis yang menjadikan orientasi segala sesuatu adalah materi. Sehingga sangat wajar kental dengan aroma hitungan untung rugi. Bukan lagi apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Padahal seharusnya sistem pendidikan sebagai pencetak generasi unggul, pemikir, serta pemimpin di masa mendatang.

Islam Sempurna, Memiliki Solusi Paripurna  

Islam adalah agama sempurna nan paripurna. Memiliki seperangkat aturan termasuk dalam masalah pendidikan beserta turunannya. Pandangan Islam terhadap pendidikan sangat bertolak belakang dengan pandangan sekuler-kapitalis.

Islam menjadikan pendidikan sebagai pilar peradaban mulia dan menempatkan guru sebagai salah satu arsiteknya. Nampak dari concern negara Khilafah (negara yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh) sebagai penyelenggara pendidikan dan jaminan kesejahteraan para guru.

Negara menjamin setiap warga negaranya dengan menyediakan pendidikan yang terjangkau bahkan gratis di berbagi jenjang pendidikan. Negara juga wajib menyediakan tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, sekaligus memberi gaji yang cukup bagi guru dan pegawai yang bekerja di kantor pendidikan.

Tujuannya jelas yakni mencetak generasi bersyaksiyah Islamiyah (berkepribadian Islam) dan memiliki kemampuan teknologi yang mumpuni untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dengan menjadikan akidah Islam sebagai asas pendidikannya.

Begitupun Islam menempatkan guru dalam posisi yang tinggi dan mulia di sisi Allah SWT. Karena guru adalah sosok yang dikaruniai ilmu oleh Allah SWT dan dengan ilmunya itu menjadi perantara manusia mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat.

Sejarah Islam mencatat besarnya penghargaan yang diberikan kepada guru sebab jasa yang ia berikan, berupa gaji yang melampaui kebutuhannya. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, dari Sadaqoh ad Dimasyqi, dar al-Wadl-iah bin Atha, bahwasanya ada tiga orang guru di Madinah yang mengajar anak-anak dan Khalifah Umar bin Khatab memberi gaji 15 dinar (1 dinar=4.25 gram emas). Jika harga emas saat ini RP. 500.000,00, maka gaji guru kala itu sekitar Rp. 31.875.000

Sungguh besaran yang sangat fantastis. Tanpa ada perbedaan antara guru honorer dan guru PNS, semuanya mendapatkan gaji yang sepadan. Dilengkapi fasilitas mengajar yang lengkap dalam rangka menunjang profesionalitasnya menjalankan tugas mulia. Hal ini tentu akan membuat guru semakin focus dalam menjalankan tugasnya mendidik dan mencetak generasi yang berkualitas yang dibutuhkan negara untuk membangun peradaban agung nan mulia.

Tidak ada jalan lain kecuali menjadikan Islam sebagai jalan hidup untuk mewujudkan kesejahteraan. Memberikan kerahmatan bagi seluruh alam, bukan saja dalam bidang pendidikan tapi dalam seluruh bidang kehidupan. Wallahu’alam bi ash-shawab.

*Penulis : Pemerhati Remaja

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.