Gagal Mengatasi Masalah Alih Fungsi Lahan Pertanian

141

Oleh. Tri Wahyuningsih (Pegiat Media & Anggota Muslimah Jambi Menulis)

Trend alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian kian meningkat dan semakin masif pada beberapa wilayah di Indonesia. Masyarakat yang dulunya petani, kini berlomba-lomba menjadi seorang pengusaha yang membangun ruko, perumahan dan segala properti lainnya. Mereka melihat peluang bisnis di bidang properti lebih menguntungkan dan menjamin daripada petani padi atau produk pertanian lainnya.

Alih fungsi lahan ini tak hanya terjadi di pinggiran kota, namun juga pada desa-desa yang jauh dari perkotaan. Jika dulu pemandangan hijau dengan padi yang menghampar luas menjadi objek penglihatan yang menyejukkan mata, kini hanya gedung-gedung tinggi menjulang yang akan ditemui dalam sebagian desa atau wilayah Nusantara.

Seperti, yang dilansir dari halaman Antaranews.com terkait alih fungsi lahan di Jambi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Jambi mengatakan akibat alih fungsi luas lahan sawah di kawasan itu terus menyusut.”Sekarang luas lahan tanam padi yang tercatat hanya tinggal 1.000 hetare, padahal tahun sebelumnya ada sekitar 1.400 hektare,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Damiri di Jambi.

Kondisi yang tak jauh berbeda juga terjadi di daerah Sungai Penuh, Kerinci. Dikutip dari halaman tribunnews.com, Alih fungsi lahan untuk pemukiman di Kota Sungai Penuh semakin meningkat. Hal ini seiring dengan peningkatan jumlah penduduk tiap tahunnya.  “Dalam setahun sekitar 10 hingga 12 persen dari total lus baku lahan persawahan di Kota Sungai Penuh dialih funsikan untuk pembangunan rumah penduduk dan pembangunan infrastruktur lainnya. Hal ini dikhawatirkan berdampak pada penurunan produksi padi beberapa tahun kedepan,” kata Iwan Setiawan, Kabid PSP dinas tanaman pangan dan hortikultura kota Sungai Penuh, Rabu (27/9).

Alih fungsi lahan sawah menjadi non sawah dengan dalih keuntungan yang lebih menjanjikan, adalah bukti kegagalan rezim atau penguasa hari ini mengelola harga beras lokal yang jauh lebih rendah dari beras impor serta kurang memadainya sarana produksi pertanian di daerah – daerah sehingga menjadikan petani harus membeli dari luar daerahnya yang tentu akan menambah modal lebih besar untuk mengelola sawah. Miris.

Gagal Mewujudkan Ketahanan Pangan

Berkurangnya lahan pertanian menjadi lahan non  pertanian memang sulit dihindari. Namun, alih fungsi lahan yang kian masif dan cepat merupakan hal kritis dan harus segera diatasi. Pemerintah sadar akan hal demikian, tapi upaya mengatasinya minim bahkan terkesan abai dan tak peduli akan menyusutnya lahan pertanian yang mengancam ketahanan pangan rakyat. Padahal pemerintah seharusnya menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam pengurusan kebutuhan publik dan menghindari ancaman yang lebih besar.

Tapi, bila melihat sistem yang diterapkan dalam kehidupan hari ini wajar saja bila hal demikian terjadi. Kapitalisme dengan konsep Neoliberal yang menjadi asas pengelolaan pangan di Indonesia menjadikan Pemerintah meninggalkan perannya dan hanya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator, minus tanggung jawab. Sementara pengurusan hajat-hajat masyarakat secara langsung diserahkan kepada korporasi. Akibatnya kepentingan korporasilah yang mendominasi diberbagai aspek kehidupan.  Bahkan visi pemerintah dan negara pun berjalan mengikuti arahan korporasi. Maka ketiadaan visi yang jelas ditambah absennya negara dalam mengurusi hajat masyarakat, inilah yang mendasari peliknya persoalan pangan. Termasuk penyebab utama terjadinya pembiaran terhadap masifnya konversi lahan pertanian.

Selain itu,  Kapitalisasi oleh korporasi pertanian mengakibatkan para petani dibiarkan menanggung mahalnya biaya produksi seperti pengadaan benih, pupuk, pestisida dll .  Begitu pula tidak ada perlindungan ketika petani akan menjual produknya karena kondisi pasar yang tidak adil dan tidak sehat.  Para penjahat pangan (pedagang besar hingga kartel) begitu leluasa menguasai pasar dan mempermainkan harga sehingga merugikan petani. Bahkan yang tak kalah mematikan usaha petani adalah kebijakan impor yang tidak tepat.

Kebijakan impor yang kerap dilakukan pemerintah tak lain adalah untuk membahagiakan para Kapital, kesengsaraan rakyat tak lagi menjadi bahan pertimbangan rezim mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Kapitalisme menjadikan materi di atas segala-galanya, tanggung jawab akan hajat publik bukan lagi hal yang utama bagi pemerintah. Utamanya adalah meraup keuntungan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan termasuk dalam hal pengelolaan pangan saat ini.

Tak ada harapan dari rezim yang menerapkan konsep Kapitalisme – Neoliberal dalam mengurusi rakyat. Rezim ini telah gagal menjalankan amanahnya sebagai pelayan umat, pengurus hajat publik. Sebab, pemerintah Neoliberal hanya dimainkan sebagai regulator guna memuluskan kepentingan koorporasi dan mengabaikan rakyat.

Solusi Islam Mengatur Ketahanan Pangan Rakyat

Berbeda halnya dengan pemerintahan Neoliberal. Pemerintahan Islam yaitu Khilafah Islamiyyah hadir untuk menjalankan Syariah Islam secara kaaffah sekaligus untuk mengurusi hajat seluruh masyarakat. Sebab Rasulullah SAW telah menegaskan fungsi pemerintah dalam Islam melalui sabdanya: “Imam (Khalifah) raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggungjawab terhadap rakyatnya” (HR Muslim dan Ahmad). Dan dalam hadits lainnya Rasulullah bersabda: “Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang dibelakangnya dan berlindung kepadanya….”(HR Muslim).

Islam telah menetapkan bahwa pemerintah berfungsi sebagai pelayan (raain) dan juga pelindung (junnah).  Karenanya negara wajib hadir menjamin terpenuhinya kebutuhan asasiah (pokok) bagi seluruh rakyatnya baik pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Kewajiban ini mutlak dijalankan sepenuhnya oleh negara dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain apalagi korporasi atau asing.

Berkenaan dengan tanggungjawab inilah,  negara Khilafah wajib pula memiliki visi dan politik pangan yang jelas dan khas.  Kejelasan visi ini merupakan wujud keseriusan Khilafah Islam mengurusi masyarakat berdasarkan syariah Islam.

Terkait pangan, Islam memandang bahwa pangan adalah bagian hak rakyat.  Sehingga pemenuhannya adalah tanggungjawab negara sebagai bagian dari pelaksanaan politik dalam negeri. Bahkan ketahanan pangan adalah salah satu pilar ketahanan negara yang wajib diwujudkan oleh Khilafah karena akan berkonsekuensi pada stabilitas dalam negeri. Oleh karena itu, negara hadir secara penuh dalam pengelolaan pangan yang berpedoman pada syariah Islam. Khilafah akan melakukan beberapa langkah dalam mengelola lahan di antaranya yakni Negara akan memetakan lahan pertanian dan non pertanian, bertanggung jawab maksimalisasi penggunaan lahan serta menetapkan skala prioritas (utama) dalam melakukan pembangunan.

Dengan pengelolaan pangan yang berpedoman pada Syariah serta kehadiran pemerintah secara penuh tentu akan membuahkan kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Bagaimana tidak, dengan kedua hal ini para petani akan berlomba-lomba untuk memaksimalkan lahan yang mereka miliki karena ada jaminan dan support penuh dari pemerintah. Disisi lain, masyarakatpun dapat menikmati pangan yang memadai dan berkualitas karena adanya pemerintah yang bertanggungjawab. Maha Benar Allah dengan firmanNya: “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertaqwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, …” (TQS Al A’raf (7): 96).  Wallahu’alam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.