Era Disrupsi Membuahkan Evolusi Industri 4.0 Meningkatkan Angka Pengangguran

52

Oleh : Ummu Karim

Hantaman badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepertinya tak terelakan lagi di negeri ini. Dalam setahun, banyak perusahaan yang melakukan PHK. Perusahaan tersebut berada di berbagai sektor, mulai dari perusahaan baja, manufaktur, telekomunikasi hingga startup yang sudah menjadi unicorn. Di era disrupsi menggantikan teknologi lama yang serbafisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien, juga lebih bermanfaat. Maka untuk menggantikan manusia sebagai pekerja dengan menggunakan teknologi digital berpeluang besar saat ini.

Laporan hasil riset McKinsey Global Institute bertajuk “Otomasi dan Masa Depan Pekerjaan di Indonesia: Pekerjaan yang Hilang, Muncul dan Berubah.” Laporan riset itu memaparkan dua skenario tentang masa depan Indonesia seiring dengan kian berimbasnya otomasi pada lanskap pekerjaan.

Indonesia di tahun 2030 telah memasuki era otomasi 16 persen aktivitas pekerjaan yang berimbas pada hilangnya pekerjaan bagi sekira 23 juta pekerja. Saat ini jumlah pengangguran di tahun 2019  (data BPS) hampir menyentuh angka 7 juta orang. Namun, sebelum datang tahun 2030, kini puluhan ribu pekerja terancam PHK massal. Bisa dikatakan PHK massal lebih cepat terjadi dibandingkan dengan prediksi McKinsey Global Intitute.

Seperti yang dikutip dari detik.com, (14/2/20). “Per tanggal 14 Februari 2020 kemarin, dari 677 karyawan yang terdampak, lebih dari 80% telah setuju menerima paket kompensasi ini dan kami juga menjalin kerja sama dengan mitra Managed Service untuk memberi kesempatan bagi mereka agar tetap dapat bekerja di mitra kami tersebut,” ujar Director & Chief of Human Resources Irsyad Sahroni dalam rilis resmi yang diterima detikcom, Sabtu, (15/02/2020).

Bukalapak perusahaan yang sudah menjadi unicorn juga melakukan PHK. Langkah ini dianggap sebagai upaya restrukturisasi di internal perusahaan. Selain itu, Net TV melalui  manajemennya menawarkan karyawannya untuk mengundurkan diri (resign) secara suka rela dengan diberi benefit yang layak. PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sejumlah karyawannya dalam rangka restrukturisasi. Mulai 1 Juni 2019, 300 karyawan outsource dirumahkan. Kebijakan itu akan terus berlanjut hingga 1 Juli mendatang dengan merumahkan 800 karyawan. Angka itu dilaporkan belum termasuk karyawan organik di BUMN baja tersebut. Sebanyak 2.683 karyawan kontrak dari 9 vendor di lingkungan PT Krakatau Steel (KS) setuju untuk diberhentikan. Pihak vendor memberikan kompensasi 2 kali pesangon. 2.500 orang di Batam, Kepulauan Riau, kehilangan pekerjaan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) karena dua pabrik di sana tutup.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan dua pabrik itu ialah PT Foster Electronic Indonesia dan PT Unisem Batam. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur telah menerima laporan adanya lebih dari 2.000 pekerja di perusahaan rokok yang akan mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tahun depan. Sederet perusahaan yang melakukan PHK massal akan semakin mulus jalannya dengan dukungan RUU  Ketenagakerjaan yang kontroversial saat ini di tengah publik. Omnibus law RUU Cipta Kerja (sebelumnya bernama Cipta Lapangan Kerja alias Cilaka). Pada RUU tersebut, diketahui banyak hak-hak buruh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikurangi atau bahkan dihilangkan. Salah satu peraturan yang merugikan pekerja itu adalah soal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, disrupsi didefinisikan hal tercabut dari akarnya. Jika diartikan dalam kehidupan sehari-hari, disrupsi adalah sedang terjadi perubahan fundamental atau mendasar. Yaitu evolusi teknologi yang menyasar sebuah celah kehidupan manusia.

Digitalisasi adalah akibat dari evolusi teknologi (terutama informasi) yang mengubah hampir semua tatanan kehidupan, termasuk tatanan dalam berusaha. Sebagian pihak mengatakan bahwa disrupsi adalah sebuah ancaman. Namun banyak pihak pula mengatakan kondisi saat ini adalah peluang.

Era disrupsi ini merupakan fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas-aktivitas yang awalnya dilakukan di dunia nyata, ke dunia maya. Fenomena ini berkembang pada perubahan pola dunia bisnis. Kemunculan transportasi daring adalah salah satu dampaknya yang paling populer di Indonesia.

Disrupsi (disruption) istilah yang dipopulerkan oleh Clayton Christensen sebagai kelanjutan dari tradisi berpikir “harus berkompetisi, untuk bisa menang (for you to win, you’ve got to make somebody lose)”, ala Michael Porter. Kedua profesor selebritis Harvard Business School ini telah mendominasi dunai bisnis dalam 22-37 tahun terakhir.

Saat ini, Indonesia sudah mulai menggarap konsep Revolusi Industri 4.0 secara serius. Terlihat bergengsi namun tanpa disadari perubahan yang dibawa oleh Revolusi Industri 4.0 ini sangat besar. Istilah Era Disrupsi yang kini menjadi buah bibir orang banyak merupakan produk daripada Revolusi Industri 4.0 tersebut.

Melonjaknya harga kebutuhan pokok ternyata tidak membuat derita rakyat disudahi. Alih-alih mendapati kesudahan, rakyat kembali dibuat menjerit dengan PHK. PHK massal ini sebenarnya sudah dapat diprediksi sebagai dampak dari era disrupsi dan tren digitalisasi namun pemerintah tidak antisipatif terhadap ini.

Alhasil, era yang diharap mampu menyejahterakan rakyat ini malah menjadi ancaman untuk rakyat. Dan lagi-lagi rakyat hanya menjadi korban rezim yang latah mengadopsi tren global. Hal ini pun menegaskan bahwa lemahnya kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia.

Masyarakat di negeri ini selalu menganggap bahwa tingginya angka pengangguran disebabkan oleh problem individu saja. Seperti faktor rasa malas individu, kecacatan fisik individu, sampai rendahnya SDM individu. Padahal, tingginya angka pengangguran bisa disebabkan oleh problem sistem ekonomi.

Seperti serapan tenaga kerja yang lesu diakibatkan oleh tidak seimbangnya jumlah tenaga dan lapangan kerja, pengembangan sektor ekonomi financial assets, sampai banyaknya tenaga kerja wanita. Semua problem sistem ekonomi tersebut terjadi karena kebijakan negara yang tidak berpihak kepada rakyat. Negara hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataannya.

Dalam Islam, seorang pemimpin negara bertanggung-jawab atas urusan rakyatnya. Sebagaimana Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda:

“Imam atau Pemimpin adalah pemelihara urusan rakyat; ia akan dimintai pertanggung-jawaban terhadap urusan rakyatnya” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Dalam hal ini nampak jelas bahwa seorang pemimpin seharusnya senantiasa berupaya membantu rakyatnya, khususnya dalam membuka lapangan kerja bagi para kepala keluarga. Problem individu yang ada seperti rendahnya SDM diatasi melalui sistem pendidikan yang tidak membebani rakyat, sebagaimana Islam pada masanya memberi gratifikasi pada sektor pendidikan.

Problem sistem ekonomi pun jauh lebih mudah diatasi mengingat kebijakan seorang pemimpin berpengaruh besar terhadap hubungan internal dan eksternal negara. Islam mengenal istilah i’tha yang artinya pemberian Negara kepada rakyat dari harta Baitul Mal dalam rangka memenuhi hajat hidup.

Sehingga kepala keluarga yang wajib mencari nafkah tidak selalu harus menjadi karyawan untuk memenuhi hajat hidupnya, membuka usaha sendiri pun bisa. Potensi Sumber Daya Manusia yang melimpah justru menjadi modal utama untuk menjadi Negara maju.

Sayangnya hal itu tidak akan dapat terealisasi dalam kepemimpinan yang bukan berlandaskan Islam. Untuk itu, mari kita sama-sama berjuang untuk menyudahi sistem yang menyengsarakan umat ini. Waallohu ‘alam bishawab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.