Eksistensi Kotak kosong dan Golput 

Oleh : Ummu Nadhira Faiza (Pegiat Komunitas Muslimah untuk Perubahan/ MuP )

Di pilkada serentak 2018 ini, ternyata ada fenomena 16 calon yang bertarung melawan kotak kosong, baik  untuk pemilihan walikota atau bupati.  Salah satunya di Pilwalkot Makassar.  Yang cukup mengejutkan hasil quick count atau hitung cepat di sejumlah TPS di sana , justru si kotang kosong menang.  Pemilihan walikota Makassar  yang melibatkan pasangan Munaftri Arifuddin-Andi Rahmatika ternyata hanya meraup 46 persen suara, sedangkan kotak kosong 53 persen suara. ( nusantaranews.co , 28/6/2018). Kemenangan kotak kosong juga terjadi di sejumlah TPS di wilayah Lebak, Banten. Juga terjadi di Pilwalkot Tangerang .

Lalu bagaimana kalau hasil real count-nya di akhir perhitungan tetap saja memenangkan kotak kosong. ? Sesuai UU tentang Pilkada, dan lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan KPU nomor  13 tahun 2018 bahwa calon tunggal harus memperoleh suara sah lebih dari 50 persen. Jika tak sampai, Pilkada ditunda ke Pilkada selanjutnya (2020). Kemendagri harus menugaskan pejabat untuk menjalankan pemerintahan di sana. (detikNews , 28/6/2018).  Satu hal yang harus dipertanyakan, apakah calon tunggal  yang tersaji dalam pilkada serentak itu  -satu-satunya- yang layak jadi pemimpin, sehingga harus bertarung dengan kotak kosong? Ketika kotak kosong ‘menang’ itu harus diartikan bahwa masyarakat kebanyakan tidak mau dipimpin oleh paslon yang ditawarkan saat pemilu, begitukah ?  Hmm…

Tidak hanya fenomena kotak kosong yang menjadi bahan renungan, fakta golput (golongan putih) pun selalu dijumpai setiap kali diselenggarakan pemilu. Meningkatnya golput secara signifikan baru terjadi pada sistem pemilihan langsung yang dimulai lewat Pemilu Legislatif dan Presiden pada tahun 2004.  Dari 7,3% golput pada Pemilu tahun 1999, masyarakat yang  tidak memberikan suara meningkat menjadi 15,9% di Pemilu Legislatif 2004. Bahkan terdapat 21,18% dan 23,4% Golput dalam Pemilu Presiden tahap I dan II di tahun tersebut. (Rappler.com , 13/1/21018). Bagaimana untuk tahun ini?  Prediksi KPU ada sekitar 25 persen. Namun KPU bertarget ada 77,5 persen partisipasi pemilih di pilkada 2018  (seruji. co.id , 12 /3/2018).   Kita lihat hasilnya …

Yang jelas golput adalah fenomena yang paling dikhawatirkan dalam setiap penyelenggaraan pemilu.  Bisa jadi juga buat semua paslon dan parpol yang jadi kontestan,  Kenapa ? Karena ini mempengaruhi tingkat partisipasi dan tingkat keabsahan kemenangan paslon yang menang suara di pemilu. Bayangkan saja kalau mereka menang tapi tingkat golput lebih dari 50 persen penduduk.  Delegitimasi kah ?

Golput dalam Pemilu di Indonesia

Indonesia, dengan sistem demokrasi-nya meniscayakan pemilihan umum sebagai cara masyarakat dalam memilih pemimpin . Namun, ternyata  ada sebagiannya yang memilih untuk tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dianggap sebagai ‘pesta demokrasi’ ini.  Mereka biasanya disebut Golongan Putih (Golput). Golputers memutuskan untuk tidak memberikan suaranya dalam Pemilu, baik untuk memilih partai (tahun 1955 hingga 1999), memilih anggota DPR, DPRD, dan Presiden seperti sejak 2004, atau memilih kepala daerah lewat Pilkada.  Semakin tinggi jumlah masyarakat yang Golput, berarti tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu semakin rendah. Ini menjadi preseden buruk dan bisa menjelma  sebagai delegitimasi politik Demokrasi.

Saat Indonesia masih berada di bawah sistem Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno dan di bawah rezim Soeharto, partisipasi masyarakat dalam Pemilu tergolong sangat tinggi. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa masyarakat benar-benar telah melakukan proses demokrasi dengan baik. Pasalnya, pemilu yang terselenggara pada saat itu dianggap tidak demokratis karena tidak mengusung asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil (LUBeR dan JurDil).

Meningkatnya golput secara signifikan baru terjadi pada sistem pemilihan langsung yang dimulai lewat Pemilu Legislatif dan Presiden pada tahun 2004. Termasuk ketika untuk pertama kalinya, Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak pada Desember 2015 lalu. Sebanyak 829 pasangan calon memperebutkan suara di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota.

Ketika itu masalah partisipasi masyarakat menjadi problem tersendiri dalam Pilkada tersebut.  Sebelum hari H, KPU menargetkan tingkat partisipasi nasional di Pilkada 2015 mencapai 77,5%. Namun pada akhirnya, secara nasional hanya 70% yang memberikan suara mereka. Artinya, tingkat Golput dalam Pilkada serentak 2015 mencapai 30%. Salah satu daerah yang tingkat partisipasinya terendah adalah kota Medan, Sumatera Utara. Dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada hanya mencapai 26,88%. Hampir 3/4 warga Medan memutuskan untuk Golput dengan tidak memberikan suaranya. (Rappler, 13/1/2018).

Menurut Pimpinan Bawaslu DKI Jakarta Achmad Fachrudin, tingginya tingkat Golput disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk regulasi, konflik dalam partai politik, serta para kandidat kepala daerah yang tidak memiliki nilai jual di mata masyarakat. Sedangkan menurut Prof. DR. Ing. Fahmi Amhar – peneliti senior pada Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) — golputers alias golongan yang tidak ikut nyoblos,  disebabkan beberapa hal seperti masalah teknis, apatis, pragmatis dan ideologis. Jadi tidak melulu persoalan tidak suka kepada calon atau nilai jual yang rendah di masyarakat.

Di Era liberal kapitalis, banyak orang yang acuh terhadap kepentingan masyarakat selama tidak bersentuhan dengan urusan pribadinya . Inilah golputers apatis yang ogah ke TPS. Cuek saja, apa pun yang terjadi. Di sisi lain ada golputers ideologis.  Banyak yang menuduh golongan ini enggan terlibat dalam politik. Tidak perduli kepentingan masyarakat. Benar kah? Sebenarnya justru karena sangat paham hakekat politik kekinian, dan melihat sistem Demokrasi lah yang cacat dari asasnya yang membuat mereka menolak untuk terlibat dalam mekanisme pemilu tersebut.

Muhammad Mustaqim , dosen IAIN Kudus menulis bahwa menjadi ancaman bagi Demokrasi ketika golput telah menjadi ‘ideologi’ bagi masyarakat. Bila mereka sudah mulai menganggapnya sesuatu yang ‘ buruk’ , lalu memilih  golput maka keruntuhan Demokrasi secara substantif sudah tak terelakan lagi . (detik.com , 26 /6/2018).

Realitas golput di negara-negara yang demokrasinya sudah maju  pun ternyata tak jauh beda, seperti di AS tingkat partisipasi pemilu hanya sekitar 40 – 50 persen saja. Bahkan diberitakan bahwa dalam pemilu parlemen Perancis, jumlah golput  mencapai angka melebihi 50 persen. Di Inggris , jumlah golput di kalangan masyarakat kelas atas lebih tinggi dibandingkan masyarakat kelas bawah. (Tomy Khan, Popularitas Golput Negara Demokrasi, 2013). Realitas yang sulit dihindari ternyata …

Menyikapi Golput dengan Bijak

Tingkat partisipasi pemilih di setiap waktu tentu akan mengalami perubahan, seiring dengan tingkat kepercayaan mereka terhadap sistem yang diterapkan.  Ketika masyarakat terus disuguhi oleh fakta korupsi, kolusi dan caleg atau paslon yang terpilih justru lebih sering mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak , maka apakah salah kalau makin banyak yang utopis dan ogah ikut pemilu?

Liat saja , jauh sebelum pesta demokrasi digelar, banyak kepala daerah mau pun cakada yang terlibat kasus korupsi, beberapa malah terjaring OTT oleh KPK. Antara lain Bupati Jombang, Bupati Lampung Tengah dan Bupati Kutai kartanegara ( okezone.com , 15/3/2018).

Saat ini berdasar survey organisasi Transparency International Indonesia (TII) peringkat Indonesia ada di 37 dalam  Indeks Persepsi Korupsi. Ini tidak berubah sejak 2016.  Bahkan  Indonesian Corrupption Watch (ICW)  juga sudah mengingatkan jumlah kasus korupsi di tahun politik akan lebih banyak.  Anggaran daerah rawan disalahgunakan untuk memenuhi ambisi kepala daerah petahana, agar kembali terpilih. (idntimes.com , 3/6/2018).

Mengapa kasus seperti ini marak? Sistem yang diterapkan saat inilah yang mendorong kerusakan di tengah masyarakat.  Dengan biaya politik yang mahal, para calon kepala daerah atau kepala negara harus putar otak cari dana segar untuk mengongkosi pencalonannya. Baik berasal dari dana pribadi, partai atau bisa dari dompet para pemilik modal (pengusaha).  Dalam perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), biaya pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) serentak 2018 mencapai Rp 11,4 triliun (ccnindonesia.com , 6/10/2017). Jumlah itu akan semakin mengerikan jika ditambah pengeluaran masing-masing kandidat untuk memperoleh “tiket” pencalonan dari partai politik, menyewa konsultan politik, belanja iklan politik, kampanye lapangan, bahkan mungkin money politics.

Ada paradoks antara tuntutan clean goverment dan biaya pilkada yang mahal. Menurut Wakil Ketua KPK, Laode Muhammd Syarief, mahalnya ongkos inilah yang  mendorong calon untuk menghalalkan segala cara untuk bisa maju dalam Pilkada. Dicontohkan, untuk pencalonan bupati  minimal perlu 60 M , sedangkan untuk menjadi gubernur diperlukan dana sekitar Rp 100 miliar, padahal gaji bupati gubernur hanya Rp 8,7 juta per bulan.  (Liputan6.com , 16 /2/2018). Wah!

Kondisi ini yang ke depan akan berdampak kepada ‘jual-beli’ kebijakan .  Tentu disesuaikan dengan kepentingan sang pemilik modal, ketika sang paslon menang dan menduduki ‘singgasana’ kekuasaan.  Suap menyuap menjadi sesuatu yang  lumrah terjadi. Anggaran daerah atau negara bisa jadi korbannya. Bagaimana akhirnya nasib rakyat? Bisa ditebak, kepentingan rakyat bukan prioritas dalam pengurusan daerah atau negara dari penguasa yang terpilih.

Kejadian ini terus berulang, dalam siklus 5 tahunan kemudian ada pemilu lagi. Bagaimana mungkin bagi orang yang berpikir jernih tetep saja ‘husnudzon’ kepada sistem yang ‘mengkhawatirkan’ seperti ini?

Sebagaimana Muhammad Mustaqim , menulis bahwa penyebab golput bisa karena apatisme politik.  Karena ketidakmampuan parpol dalam menghasilkan pemimpin berkualitas.  Banyaknya kader partai yang terlibat korupsi adalah kristalisasi dari bobroknya kualitas demokrasi-politik.  (detik.com , 26/6/2018 ). Sehingga secara logis akan melahirkan sikap apatis pada proses politik.

Lebih-lebih bagi anggota masyarakat yang ideologis-Islamis, melihat Demokrasi dan pemilu bukan sekedar teknis memilih pemimpin.  Walau pun bisa kita saksikan,  masih banyak yang berharap dengan proses demokrasi . Buktinya hastag #2019GantiPresiden marak disuarakan.  Termasuk di kalangan para ulama yang menginnginkan perubahan politik yang lebih ‘pro Islam’ di 2019.  Termasuk di kampanye pilkada kali ini. Tapi bagi yang menganggap , kerusakan dan masalah bukan hanya terletak pada oknum pemimpin, tapi justru cacat pada sistem itu sendiri.  Bahkan partisipasi di pemilu justru   menjadi langkah yang akan melanggengkan sistem Demokrasi.  Padahal sudah tau, sistem ini  terus memproduksi kerusakan, karena dia bersumber dari rahim Sekulerisme sebagai akidah yang mendasarinya. Akidah  yang menjauhkan urusan politik (negara) dari agama.  Maka Sistem Demokrasi sudah ‘cacat’ sejak dia lahir.

Padahal tidak seperti agama yang lain, Islam adalah akidah yang mengatur segala urusan termasuk sistem pemerintahan, cara mengangkat pemimpin, syarat pemimpin yang ‘layak’ dipilih, dsb.  Maka jangan merasa heran ketika ada yang memilih untuk ‘tidak memilih’ .  Karena ini bertentangan dengan keyakinannnya.  Juga adanya kesadaran bahwa setiap perbuatannya akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah maka tak mau mereka membuang waktu ke TPS , kalau pada akhirnya- siapa pun yang menang – hukum Allah tetap saja tidak bisa tegak dengan ‘wasilah’ pemilu demokrasi.

“ Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban) “ (TQS. Al Qiyamah : 36)  . “ Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.  Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabannya “  (TQS. Al Isra : 36) .  “ Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? ( TQS. Al Maidah : 50).

Rasul pun bersabda : “Demi Allah, kami tidak mengangkat atas tugas ini seorang pun yang memintanya dan tidak pula seorang pun yang berambisi terhadapnya” (HR Muslim dan Ibnu Hibban)

Bagi yang beriman kepada Islam sudah seharusnya serius mencampakkan Demokrasi.  Lalu berusaha sungguh-sungguh mewujudkan sistem penggantinya, yaitu Sistem Islam. Tak kan mau tertipu untuk sekedar berperan tiap 5 tahun sekali.  Umat Islam harus berperan sepanjang usianya untuk tegaknya Islam. Dengan memperjuangkannya sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah saw, bukan ikut dalam sistem demo cratos.

“Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat serta banyak mengingat Allah”  (TQS al-Ahzab : 21). Wallahu’alam bishowab[]

******************

*penulis tinggal di Malang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.