Divestasi Saham Freeport, Untung atau Rugi?

96

Oleh Chusnatul Jannah – Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

Pemerintah melalui BUMN tambang, PT Inalum menandatangani Head of Agreement (HoA) saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Dalam kesepakatan ini Inalum akan menguasai 41,64 persen PT Freeport Indonesia. Langkah ini untuk menggenapi 51 persen kepemilikan saham oleh pihak nasional. Dengan kompensasi Inalum harus membayar divestasi saham tersebut sebesar USD 3,85 miliar untuk membeli hak partisipasi dari Rio Tinto di Freeport Indonesia.

Keputusan pemerintah menuai pujian dan kritikan. Di pihak pemuji, pemerintah telah menorehkan prestasi besar setelah lika-liku perjalanan divestasi Freeport yang berjalan cukup alot selama 26 tahun lamanya. Di sisi pihak pengkritik, keputusan ini dianggap tak ada untungnya bagi Indonesia. Sebab, Indonesia bisa memiliki Freeport sepenuhnya secara gratis bila kontrak karya yang berakhir tahun 2021 tak diperpanjang lagi. Untuk mendapatkan 51% saham, pemerintah harus membayar Rp 55 Triliun kepada Rio Tinto, ditambah kontrak karya PTFI diperpanjang hingga 2041. Kesepakatan ini seolah-olah simbiosis mutualisme. Pihak pemerintah mendapat 51% saham, sedang Freeport mendapat angin karena kontrak karya diperpanjang. Namun, benarkah kesepakatan ini benar-benar menguntungkan Indonesia?

Beberapa  klaim keuntungan yang didapat dari Indonesia dari kesepakatan tersebut patut kita kritisi. Pertama, peningkatan pendapatan dan kepercayaan didapat. Freeport McMoran menjanjikan akan memberikan setoran dividen kepada pemerintah sebesar USD 60 miliar atau setara Rp 861,8 triliun jika masa operasinya diperpanjang hingga 2041. Ini menandakan Freeport bisa meraup untung lebih besar jika kontrak karya dengan pemerintah diperpanjang.

Kedua, beri kepastian iklim investasi nasional. Hubungan saling menguntungkan dianggap berdampak pada penilaian investor asing terhadap Indonesia. Alhasil, investor asing diharapkan lebih ‘kerasan’ di Indonesia. Peran negara di sini tak ubahnya seperti korporasi yang bekerjasama dengan korporasi lain. Model negara begini menjadi ciri khas negara penganut paham ekonomi kapitalis-liberalis.

Ketiga, transparansi pengelolaan Freeport. Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, mengatakan kepemilikan 51 persen membuat sumber daya alam Indonesia tidak lagi dikuasai asing. Benarkah? Sekalipun Indonesia telah berhasil menguasai sebagian saham, tapi tak pernah berhasil menasionalisasi eksplorasi dan ekploitasi tambang emas tersebut. Artinya, saham dan keuntungan hasil tambang boleh saja diterima negara, tapi SDA tambang emas itu tak pernah menjadi milik negara. Walaupun Freeport bukan pemilik sah tanah tambangnya, selama mereka masih leluasa mengeruk dan mengeksploitasi kandungan emas didalamnya tak menjadi masalah. Mengelola dan memetik hasil tambang dianggap lebih menguntungkan bagi Freeport. Sejatinya, lawan Indonesia bukan hanya korporasi bernama Freeport McMoran saja, tapi di balik kehebatan korporasi besar itu ada negara dan ideologi yang memainkan mereka, yaitu kapitalisme global.

Keempat, kemakmuran rakyat Papua. Menteri BUMN, Rini Sumarno mengatakan BUMN sebagai agen pembangunan memiliki komitmen serta dedikasi tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Faktanya, nasib rakyat Papua tak banyak berubah selama freeport beroperasi. Mereka masih menjadi rakyat terpinggirkan. Ironis memang. Tambagn emas yang harusnya mensejahterakan, namun hanya dirasakan bagi kaum borjuis yang berbaju kapitalis.

Sejatinya, tambang emas di Papua adalah berkah yang diberikan oleh Allah SWT. Apabila dikuasai dan dikelola sendiri oleh negara, lebih dari cukup mensejahterakan rakyat pribumi. Namun,  sejak orde baru membuka pintu liberalisasi dan kapitalisasi mineral dan sumber daya alam membuat negara-negara kapitalis leluasa mengeruk kekayaan alam  di perut bumi nusantara. Mengembalikan tambang emas dan kekayaan lainnya bukan sekedar persoalan jual dan beli saham. Namun, lebih kepada persoalan asas yang mendasari mengapa SDA bisa dikapitalisasi. Praktik semacam ini justru dilarang dalam Islam.

Dalam Islam kekayaaan alam termasuk didalamnya barang tambang tak boleh dikuasai individu jika menyangkut hajat hidup orang banyak. Negaralah yang harus mengelolanya. Sadarilah negeri ini sedang dijajah kekuatan ideologi global. Melawan kekuatan ideologi kapitalisme global tak cukup dengan solusi tambal sulam. Butuh solusi yang mendasar dan mampu merevolusi setiap kebijakan. Disinilah Islam menjadi alternatif jawaban. Sudah saatnya mengembalikan pengaturan kehidupan dan pengelolaan kekayaan alam dengan aturan Islam. Wallahu a’lam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.