Diskursus Khilafah dalam Pusaran Pilpres

92

Oleh: Hasni Tagili, M. Pd. (Dosen dan Penulis Buku)

Perhelatan akbar dalam kontestasi politik Indonesia baru saja berakhir. Meski demikian, menyisakan ironi yang tidak sedikit. Sebab, Pemilu periode ini disinyalir mengkambinghitamkan syariat Islam, yaitu Khilafah, sebagai senjata untuk memberangus lawan.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono, menuturkan bahwa ada perbedaan mendasar pada Pemilu kali ini. Yaitu, adanya pertarungan ideologi Pancasila melawan Khilafah (Republika.co.id, 31/03/2019). Pernyataan Hendropriyono inilah yang akhirnya menimbulkan pro-kontra di kalangan masig-masing pendukung paslon.

Influencer TKN Jokowi-Maruf Amin, Roosdinal Salim, menuturkan bahwa ucapan Hendro merupakan bentuk pengingat bangsa. Bahwa, hingga saat ini isu khilafah ini masih dibicarakan bahkan dipercayai. Roosdial beranggapan, Khilafah memang jangan dijadikan ideologi politik yang diterapkan dalam suatu negara. Karena dalam Islam, menurutnya, ada istilah hablun minallah (hubungan dengan Allah) yang boleh dilakukan dengan cara masing-masing dan hablun minannas (hubungan dengan manusia) seperti menjadikan Khilafah sebagai ideologi, apalagi masuk dalam tararan praktis, maka tidak boleh.

Di lain pihak, Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera meminta Hendropriyono untuk lebih merinci maksud ucapannya kepada publik. Ia yang sebagai pendukung partai, sekaligus bagian dari BPN, menjamin bahwa Prabowo memiliki komitmen Pancasila adalah dasar negara dan sudah dirumuskan oleh para founding fathers. Menurutnya, yang menjadi problem saat ini adalah Pncasila yang tidak diterapkan dengan baik. Contohnya ekonomi negara yang kian terasa kapitalisme, demokrasi yang kian jadi pasar bebas, budaya yang terserang K-Pop, Ipin-Upin luar biasa. Seharusnya, ideologi Pancasila itu menjadi perilaku semua elite.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengimbau dua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden menghindari isu keagamaan seperti penyebutan khilafah. Menurut Din, hal tersebut merupakan bentuk politisasi agama yang cenderung menjelekkan (Rmol.co, 30/03/2019).

Din menjelaskan, walaupun di Indonesia, Khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, tetapi Khilafah yang disebut dalam Alquran adalah ajaran Islam. Manusia mengemban misi menjadi wakil Tuhan di bumi (khalifatullah fil ardh).

Mengurai Kisruh

Mencuatnya kembali persoalan Khilafah ini tak terlepas dari dukungan kelompok Islam di belakang kubu Prabowo-Sandi. Kelompok islamis seperti FPI, Forum Umat Islam (FUI) termasuk eksponen aksi 212 juga berada di barisan paslon 02. Kelompok-kelompok ini dikenal militan dalam memberikan dukungan kepada Prabowo-Sandi.

Pertanyaannya, mengapa Khilafah yang notabene merupakan ajaran Islam dimonsterisasi dalam kontestasi perpolitikan Indonesia? Padahal, sedari awal, baik kubu paslon 01 maupun 02 tidak menunjukkan pro syariat Islam kaffah.

Magedah E. Shabo dalam bukunya yang berjudul Techniques of Propaganda and Persuasion menjelaskan bahwa propaganda bisa dilakukan dengan cara mentransfer citra suatu simbol, kelompok, individu, atau benda terhadap pihak lawan. Teknik propaganda transfer biasa digunakan dalam strategi pemasaran dan iklan.

Dalam politik, teknik ini digunakan untuk memberikan konotasi negatif terhadap kelompok lain. Konotasi negatif ini diharapkan dapat memengaruhi masyarakat untuk memberikan persepsi yang lebih positif pada pihak propagandis dan persepsi yang lebih negatif terhadap lawan politiknya.

Pemberian label ini bisa juga memengaruhi preferensi para pemilih dalam Pemilu. Jika diamati dengan Teori Identitas Sosial dari Henri Tajfel dan John C. Turner, konotasi negatif ini bisa saja melebarkan batasan sosial antar-kelompok.

Bila kita melihat kembali pada konteks Pilpres 2019, isu ini bisa saja digunakan oleh kubu Jokowi-Ma’ruf guna memberikan konotasi negatif terhadap lawannya meskipun citra yang dilabelkan oleh kubu ini tidak benar dimiliki oleh pendukung dan kubu Prabowo-Sandiaga.

Singkatnya, isu khilafah hanya menjadi taktik kampanye politik menjelang Pilpres 2019. Mungkin benar apa yang dibilang Neil Hilborn bahwa pelemparan isu pada akhirnya hanya digunakan untuk memengaruhi cara berpikir masyarakat guna mendukung kepentingan tertentu.

Selain itu, menurut analis politik dan media, Hanif Kristianto, dalam perebutan simpati terkait opini publik, isu Khilafah yang dianggap sebagai ancaman bagi Indonesia menjadi daya tarik untuk mengokohkan calon petahana. Hal ini dikarenakan petahana tetap komitmen dengan Pancasila, NKRI, UUD 45, dan Bhineka Tunggal Ika. Sementara itu, Khilafah dikategorikan dalam kelompok anti empat pilar. Sampai-sampai Perppu Ormas No.2 Tahun 2017 menyasar HTI dengan pencabutan SK BHP-nya.

Sangat disayangkan, demokrasi sebagai dasar politik tampaknya tidak ingin ada ideologi yang merubah sistemnya. Terdapat politisi yang merasa negarawan dan miskin konsep pemahaman politik mengakibatkan kekacauan dalam memahami haluan negara. Selama ini, politisi gagal mendefinisikan ancaman sejati bagi Indonesia. Apakah benar negeri ini akan carut-marut karena Khilafah? Atau sebab lainnya, semisal kapitalisme dan liberalisme? Hal itulah yang perlu diperjelas kembali.

Mengingat, pikiran sekuler dan liberal yang merasuki tubuh politik demokrasi mengklaim diri paling demokratis. Anehnya, para pengusungnya justru tidak bisa menerima gagasan ultramodern Khilafah. Entah apa yang dicari, kekuasaan atau kemaslahatan rakyat? Demokrasi telah menunjukan wajahnya bahwa syahwat kuasa dinomorsatukan sebelum mengurusi rakyat. Maka, kehebohan dan kegusaran sudah dimunculkan di awal sebelum pemilihan berlangsung.

Pun, kedewasaan politik justru ditunjukkan dengan membebek pada lingkar kekuasaan dan merasa aman. Mempertontonkan otot. Padaal, seharusnya kedewasaan itu ditandai dengan cara berpikir dan tindakan untuk mengurusi semua rakyat Indonesia. Bukankah dalam pelajaran kewarganegaraan dijelaskan bahwa kepentingan rakyat harus didahulukan daripada kepentingan pribadi dan golongan?

Islam Memandang

Meskipun di dalam Alquran tidak tertulis secara gamblang kata “Khilafah”, namun berdasarkan penggunaan kata “Khalîfah” dalam Alquran surat al-Baqarah: 30, kata “Khalîfah” dinyatakan oleh Allah kepada para malaikat untuk manusia. Sedangkan dalam QS. Shad: 26, kata “Khalîfah” digunakan untuk mentahbiskan Nabi Dawud a.s, sebagai penguasa di muka bumi, disertai dengan perintah, dimana penggunaan wazan Fa’îlah, tidak hanya berkonotasi pada orangnya, tetapi juga bisa menunjukkan adanya jabatan dan lembaganya. Karena, orang tersebut tidak akan pernah disebut sebagai “Khalîfah”, kalau dia tidak menduduki jabatan “Khilâfah”.

Dengan kata lain, konotasi “Khilâfah” sebagai ajaran Islam memang ada dalam Alquran. Pendapat ini dikuatkan oleh pendapat Ahli Tafsir ternama, Imam al-Qurthubi (w. 671 H), yang hidup di era Khilafah ‘Abbasiyah, ketika menjelaskan, QS. al-Baqarah: 30.

Ketika beliau menjelaskan konotasi “Khalîfah”, tidak hanya konotasi Khalîfatu-Llâh fi al-Ardh (wakil Allah di muka bumi), tetapi juga “Khalîfah” dengan konotasi As-sulthân al-a’dham. Bahkan, menggunakan ayat ini tidak hanya untuk kekhalifahan Adam, tetapi juga kekhalifahan kaum muslim.

“Ayat ini merupakan dasar dalam pengangkatan Imam dan Khalifah, yang wajib didengarkan dan ditaati. Dengannya suara [kaum Muslim] bersatu. Dengannya, hukum-hukum Khalifah diterapkan. Tidak ada perbedan dalam hal ini antara umat dan para imam [mazhab] mengenai kewajibannya, kecuali apa yang diriwayatkan dari al-Asham, dimana dia memang tuli tentang syariat. Begitu juga, siapa saja yang menyatakan dengan pendapatnya, dan mengikuti pandangan dan mazhabnya… Dalil kami adalah firman Allah, “Sesungguhnya Aku akan menjadikan Khalifah di muka bumi.” Juga firman-Nya, “Wahai Dawud, Kami telah jadikan Engkau sebagai Khalifah di muka bumi.” Dia juga berfirman, “Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal shalih di antara kalian untuk menjadikan mereka sebagai Khalifah di muka bumi.” Maksudnya, Dia menjadikan di antara mereka Khalifah. Dan ayat-ayat yang lain.”

Dalam kajian Ushul, yang juga merujuk kepada Makna Isytiqâq, disebutkannya perintah kepada Nabi, “Maka, perintah [putuskan]-lah di antara mereka berdasarkan apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu [Muhammad] mengikuti hawa nafsu mereka, sehingga memalingkanmu dari kebenaran yang datang kepadamu.” (Q.s. al-Maidah: 48). Ini tidak saja berkonotasi menerapkan hukum [sebagaimana yang dinyatakan oleh teks, Fahkum dan Wa Anihkum], tetapi juga berkonotasi adanya lembaga pemerintahan [hukûmah], yang digunakan untuk menerapkan hukum tersebut. Dalam ilmu Ushul, ini disebut Dalâlah al-Iqtidhâ’ [Lihat, al-Amidi, al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm, juz III/64-65].

Coba lihat pula pendapat Imam Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah hlm. 190, “Telah kami jelaskan hakikat kedudukan ini (khalifah) dan bahwa ia adalah wakil dari Pemilik Syariah (Rasulullah Saw.) dalam menjaga agama dan mengatur dunia dengan agama. (Kedudukan ini) dinamakan Khilafah dan Imamah dan orang yang melaksanakannya (dinamakan) khalifah dan imam (Lihat Ad-Dumaiji, Al-Imâmah al-‘Uzhma ‘Inda Ahl as-Sunnah wa al-Jamâ‘ah, hlm. 34).

Sehingga, salah besar jika melakukan propaganda hitam terhadap istilah Khilafah. Sebab, ia adalah ajaran Islam. Wallahu ‘alam bisshawab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.