Disintegrasi Papua Mengancam Indonesia, Kok Pancasila Sebagai Pemersatu di Tawarkan ke Korea ?

46

Oleh: Ir. Farida Ummu Alifia – Tangerang  Selatan, Pemerhati Pendidikan dan Politik Islam

Ungkapan    Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di forum   Demilitarized Zone (DMZ) International Forum on the Peace Economy di lokasi yang sama pada Kamis (29/8), untuk  mendorong Korea Selatan dan Korea Utara    bersatu. Megawati   menawarkan konsep Pancasila kepada kedua negara sebagai jalan mewujudkan perdamaian.  Dan akan terus mengambil peran besar dalam proses reunifikasi Korea Selatan dan Korea Utara. Alasannya   teringat saat menjabat presiden ke-5 RI, Presiden Korea Selatan saat itu yang juga penerima Nobel Perdamaian, Kim Dae-Jung, sangat ingin menyatukan kedua Korea. Megawati mengatakan dirinya sebagai  special envoy untuk komunikasi antara Presiden Kim Dae-Jung dan counterpart-nya di Korea Utara saat itu, Kim Jong Il.

Alasan   Megawati yang disampaikan di forum tersebut  mengingat  sebuah peristiwa bersejarah di tahun 1965, saat Bapak Bangsa Korea Utara, Kim Il Sung, bertemu dengan Presiden Soekarno, yang merupakan ayah kandung Megawati. Peristiwa itu   tak pernah hilang dari hati dan ingatannya. Kepada Megawati, Bung Karno berpesan agar putrinya terus membantu perjuangan menyatukan Korea Utara dan Korea Selatan di Semenanjung Korea. Adapun Korut dan Korsel mengalami perang saudara dalam Perang Korea tahun 1950-1953. Kedua negara yang awalnya merupakan satu bangsa itu hingga kini dipisahkan   sepanjang lebih kurang 250 kilometer, yang membelah Semenanjung Korea menjadi dua.

Pesan Bung Karno itu hingga kini dipegang teguh Megawati. Ia berusaha menjadi ”jembatan” antara Korut dan Korsel. Megawati juga tetap menjalin hubungan baik dengan kedua negara itu. Pada saat menjabat sebagai Presiden RI, di tahun 2002, Megawati bertemu dengan Presiden Korsel Kim Dae-jung. Saat itu, Kim Dae-jung secara informal meminta Megawati menjadi   utusan khusus untuk berbicara dengan pemimpin Korut Kim Jong Il, ayah dari pemimpin Korut saat ini, yakni Kim Jong Un. Pada 2017, Megawati juga diminta Presiden Korsel Moon Jae-in untuk terus mengambil peran dalam menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea.

Tawarkan Pancasila

Di forum tersebut Megawati juga menyampaikan sebuah tawaran solusi untuk membuat perdamaian dan reunifikasi bisa segera terwujud sengan  menawarkan Pancasila, lebih khusus lagi musyawarah mufakat. Metode komunikasi politik ini bisa menjadi cara untuk mencapai kesepakatan yang berdasarkan pada proses dialog yang setara, tanpa ada satu pihak pun yang mendominasi. Dialog tidak berada dalam dikotomi mayoritas dan minoritas. Megawati Sukarno Putri tentang wacana menawarkan pancasila kepada   Korea pada saat kunjungan  kerja nya.

Memang menjadi ungkapan   aneh jika menawarkan Pancasila  sebagai solusi konflik korea di tengah ancaman disintegrasi  Papua di Indonesia. Keanehan ini memang menjadi hal yang dipertanyakan  sejauh mana Negara mengambil peran untuk  menyelesaikan permasalahan disintegrasi Papua secara musyawarah dan mufakat sesuai   Pancasila ? sehingga Pancasila  mampu    mempersatukan rakyat dan wilayah di seluruh Indonesia. Sejarah panjang  Pancasila dinyatakan sakti setelah mampu bertahan dari ancaman  pemberontakan komunis G30-SPKI tahun 1965, setelah lahirnya  pada 1 Juni 1945.

Sejarah  lahirnya Pancasila  sebagai dasar Negara Indonesia pun masih banyak pertentangan. Terkait perubahan sila-sila dalam Pancasila.   Pancasila  sebagai sebuah nilai-nilai luhur yang membutuhkan suatu  cara atau sebuah sistem agar dapat sebagai alat  solusi permasalahan rakyat.

Namun, Faktanya walaupun kita sudah memliki Pancasila sebagai dasar pemersatu  negara, namun sejarah telah menunjukkan pernah terjadi referendum oleh Timor Timur yang melepaskan diri dari Indonesia, dan  menjadi Negara merdeka Timur Leste. Menyusul kasus Papua dengan keinginan referendum karena ada konflik ketidak adilan ekonomi dan berbedaan kultur kehidupan. Di lansir dari CNN Indonesia (22/8/2019) tingkat kemiskinan masyarakat Papua 8 kali lipat dibanding warga Jakarta. Hal ini berbanding terbalik dengan kekayaan sumber daya alam yang di miliki Papua. Maka ditempuh perjuangan referendum. Walaupun pakar hukum Mahfud MD menyatakan tidak ada referendum bagi Papua karena tidak sesuai dengan  hukum nasional dan internasional. Walaupun dulu Timor Leste menempuh cara yang sama, tapi alasannya Timor Leste telah tercatat di PBB. Apakah ini sebuah penegasan bisa tidaknya  referendum atas restu dan pengaruh kekuatan Barat yang mempunyai banyak kepentingan didalamnya terkait liberalisasi dan kolonilisasi sumber daya alam?

Peneliti Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiatri mengungkapkan ada 4 faktor yang menyebabkan kerusuhan di Papua. (TribunWow.com dari Kompas.com, Sabtu,  31/8/2109),  yang sampai saat ini belum diselesaikan

oleh pemerintah sehingga menimbulkan kemarahan warga Papua.

Masalah penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) adalah satu di antaranya.  penyelesaian masalah HAM di Papua yang sudah disampaikan ke Presiden,    tapi sampai saat ini pelanggaran HAM yang terjadi di Wasior, Wamena, Paniai ini belum terselesaikan.

Selain masalah pelanggaran HAM,  Juga tentang pembangunan yang dilakukan pemerintah di tanah Papua  dianggap gagal, karena tidak berhasil mensejahterakan masyarakat di sana.   Meskipun pembangunan sudah dilakukan, kemiskinan di Papua terutama di kota dan kabupaten terus meningkat. Ini yang dinilai Aisah menjadi alasannya menyebut pembangunan di Papua gagal.  Ini Ironi sebenarnya, karena Otsus (Otonomi Khusus) sudah berjalan hampir 30 tahun.  Tapi tidak ada perubahan padahal Otsus itu untuk Orang Asli Papua (OAP) . Selanjutnya, Aisah menganggap selama ini pemerintah selalu menghindari perdebatan tentang status dan sejarah politik di Papua. Padahal menurutnya segala permasalahan politik di Papua dapat diselesaikan dengan dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Papua.

Justru  konflik Papua dan Aceh serta Timor Timur  sebagai bukti bahwa kita tidak hanya butuh Pancasila, tapi rakyat butuh sebuah ideology pemersatu yang hakiki, yang mampu menyelesaikan solusi  yang berkeadilan,  bukan tawaran palsu yang justru mendatangkan perpecahan dan disintegrasi Negara.

Hakekat sebuah ideology adalah  mampu menghantarkan kepada persatuan yang berkeadilan diadobsi dari sebuah sistem yang hakiki dari pemikiran yang menyeluruh terkait pandangan hidup yang bersandar kepada keimanan yang menyeluruh  tentang kehidupan  yang melahirkan aturan  bagaiman mengatur kehidupan tersebut. Dan hanya islamlah   ideology  yang benar dan akan melahirkan  aturan  kehidupan yang benar dan berkeadilan. Ini sudah terbukti bagaimana islam mempersatukan lebih dari dua pertiga dunia dengan aturan islam dibawa pemerintahan Daulah islam dalam kondisi umat sejahtara dengan diawali penerapan islam di Madinah pasca hijrah Rosul.

Ukhuwah Umat sebagai Peradaban di Masa Rasulullah Saw

Peradaban pada masa Nabi Saw dilandasi dengan asas-asas yang diciptakan sendiri oleh beliau di bawah bimbingan wahyu (Al-Husairy, 2006: 175). Kemudian Nabi Saw mengupayakan dasar-dasar membangunan peradaban bangsa Arab sebagai berikut.

Pertama:  Mendirikan masjid, yakni masjid Quba (sebagai masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Agama Islam), yang berlokasi dipinggiran kota Madinah. Fungsi pembangunan masjid ini antara lain; Shalat (kewajiban asasi seorang muslim), belajar agama, pengadilan atas perkara-perkara yang terjadi saat itu, pertemuan-pertemuan penting (musyawarah), dakwah, penyusunan administrasi pemerintahan, dan lain sebagainya. Jadi pembangunan masjid itu memiliki multi fungsi, untuk mengembangkan kehidupan spiritual yang kuat dan disisi lain untuk membentuk integrasi sosial.

Kedua:     Mempersatukan antara Anshor dan Muhajirin. Manfaat persaudaraan kedua golongan itu nantinya adalah ; kaum Anshor dengan senang hati membantu kaum Muhajirin jika membutuhkan baik materiil bahkan isteri-isteri, kaum Anshor bahkan meluangkan waktu hanya sekedar menunjukkan pasar-pasar yang bisa digunakan untuk transaksi perdagangan. Lebih dari itu, bahwa upaya mempersaudarakan antara kedua golongan ini sebenarnya Nabi Saw telah menciptakan suatu persatuan yang berlandaskan agama sebagai pengganti persaudaraan yang berdasar kesukuan seperti yang banyak dianut sebelum kedatangan Nabi Saw.

Ketiga :    Kerjasama antar komponen penduduk madinah (muslim dan non muslim). Dimana dimana saat itu non muslim yang tinggal di Madinah terdiri dari Nasrani dan Yahudi (Banu Nadzir dan Banu Quraidzah).

Untuk menjaga keutuhan perdamaian antar komponen Nabi Saw memprakarsai pembentukan Piagam Madinah. Adapun pokok-pokok ketentuan Piagam Madinah antara lain :Seluruh masyarakat yang menandatangi harus bersatu padu di bawah payung perdamaian. Jika salah satu kelompok yang turut menandatangi piagam tersebut diserang, maka kelompok yang lain harus   membelanya. Tidak boleh pada suatu kelompokpun yang menggalang kerjasama dengan kafi Quraisy atau membantu mereka melakukan perlawanan terhadap msyarakat Madinah. Orang Islam, Nasrani dan Yahudi serta seluruh masyarakat Madinah yang lain bebas memeluk agama dan keyakinan masing-masing dan mereka dijamin kebebasannya dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Urusan pribadi atau perseorangan, atau perkara-perkara kecil kelompok non muslim tidak harus melibatkan pihak-pihak lain secara keeluruhan.  Setiap bentuk penindasan dilarang, Mulai hari ini segala bentuk pertumpahan darah, pembunuhan dan penganiayaan diharamkan diseluruh negeri Madinah. Muhammad Saw menjadi kepala perintahan Madinah dan memgang kekuasaan peradilan yang tinggi (Mufrodi, 1997: 46-46).

Keempat: Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi dan social untuk masyarakat baru, antara lain: a)  Beliau berusaha menetapkan dan menegakkan hukum-hukum privat seperti hukum keluarga, baru kemudian masalah-masalah publik seperti interaksi sosial. b)   Dalam masalah sosia-politik, Nabi Saw membangun dasar-dasar sistem musyawarah. c)    Dalam sistem ekonomi, munculnya sistem baru dalam perdagangan yakni sistem dagang non ribawi yang melarang adanya eksploitasi, monopoli dan rentenir. d)   Dalam bidang kemasyarakatan dibuatlah dasar-dasar sistem social seperti al ukhuwah (persaudaraan), al musawah (persamaan), at tasamuh (toleransi), al musyawarah (perundingan), dan al mu’awanah (kerjasama) (Syalabi, 1997: 116-120).

Dengan demikian jika suatu sistem yang hakiki  dan  berkeadilan sudah di laksanakan oleh pemimpin yang adil, maka rakyatpun akan merasakan sejahtera dan akan menjadi bagian dari kekuatan Negaranya.

Allahu a’lam bishshawab. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.