Dimana Penjaga NKRI Saat OPM Merajalela

Oleh : Vivin Islamiyah

TRIBUN-BALI.COM, PAPUA – Kondisi di Papua kembali dibuat tak kondusif. Itu lantaran, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), mengeluarkan ultimatum. Isi ultimatum ditujukan kepada warga sipil non-Papua, agar meninggalkan wilayah Kabupaten Nduga, per tanggal 23 Februari 2019. tribunnews.com (2019/02/24)

Ancaman disintegrasi, seperti gerakan-gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh OPM (Organisasi Papua Merdeka) nampaknya masih menjadi PR utama yang sampai saat ini belum mampu diselesaikan oleh pemerintah. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana OPM dengan terang-terangan melakukan aksi-aksi separatisnya, sementara pemerintah seolah tidak menganggap itu sebagai sebuah ancaman besar.

Meskipun sudah banyak korban berjatuhan baik dari pihak pemberontak, maupun warga setempat, bahkan beberapa kali terjadi penyanderaan warga yang berujung pada penyiksaan. Pihak berwajib beranggapan bahwa gerakan ini tidak lain karena motif ekonomi, ketidakpuasan yang kemudian dibawa kearah separatisme.

Berulang kali OPM melakukan hal yang justru memenuhi unsur terorisme, tetapi perlakuan terhadapnya tidak sebanding dengan tindakan penanganan yang dilakukan negara. Kondisi itu sangat kontras dengan penanganan negara terhadap kelompok-kelompok Islam yang baru hanya diduga melakukan tindakan terorisme, melalui apa yang mereka sebut “war on terrorism”  (perang melawan tindakan terorisme). OPM justru hanya dinilai sebagai (KKB) Kelompok Kriminal Bersenjata. Padahal OPM yang berdiri pada tahun 1965, kini melakukan ulah lagi, dengan “Mendeklarasikan Pemerintahan Sementara Negara Republik Federal Papua Barat, yang berlangsung Selasa (31/7/2018). Tribun-Bali.com

Pertanyaannya, kenapa mereka hanya dibubarkan tanpa melakukan tindakan penangkapan? Apakah karena mereka tidak beragama Islam? Sehingga mereka tidak bisa dikatakan sebagai teroris?. Hal ini sungguh berbeda perlakuan ketika berhadapan dengan kelompok Islam, ormas Islam, dan Ulama-ulama yang berdakwah menyampaikan kebenaran Al-Qur’an. Pengajian dibubarkan, ormas yang tidak terbukti kesalahannya dicabut badan hukumnya, Ulama yang mukhlis, ikhlas membimbing umat dicari-cari kesalahannya dan masih banyak lagi.

Namun memang begitulah wajah asli demokrasi. Keras terhadap kelompok dakwah Islam yang menginginkan kebaikan bagi negeri ini. Kelompok Islam yang justru ingin membuat negeri tercinta ini menjadi baik, malah justru dibubarkan secara paksa tanpa melalui mekanisme peradilan, yang katanya negeri ini adalah negeri yang menjunjung tinggi hukum.

Maka melihat fakta yang ada, jelaslah bahwa OPM adalah organisasi separatis yang memang sengaja didirikan untuk memisahkan provinsi papua dan papua barat dari Indonesia. Banyaknya warga setempat yang dijadikan sandera, menjadi bukti nyata bahwa OPM tidak mewakili mayoritas rakyat papua. Justru OPM jadi ancaman nyata bagi mereka. Seharusnya pemerintah bisa lebih tegas, dan bertindak cepat sebelum papua benar-benar terlepas dari negeri ini.

Islam Mewajibkan Persatuan

Allah SWT berfirman : ” Dan berpeganglah kamu pada tali agama Allah (Al Islam) semuanya, dan jangan berpecah belah.” QS . Al-Imron : 103. Juga terdapat dalam hadits Rasulullah, beliau shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda : “Barangsiapa melepas tangannya dari ketaatan, maka ia akan menemui Allah di hari Kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujjah”

Sudah saatnya para penyeru “NKRI HARGA MATI” melakukan sesuatu, agar Papua tidaklah lepas dari pangkuan ibu pertiwi. Namun menjadi negara yang berdaulat, tanpa intervensi asing, tidak akan pernah bisa kecuali dengan mengikuti apa yang Allah SWT turunkan, yaitu menerapkan Islam secara keseluruhan dalam bingkai Khilafah sebagai solusi dalam setiap permasalahan umat di seluruh bidang. Allahu a’lam bishowab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.