Dilemanya Pendidikan

220

Oleh: Anisa Fitri Mustika Bela Aktifis Penggerak Mahasiswa

Cuitan nyaring mengabarkan pemerintah Indonesia melalui Kementrian Agama yang telah disetujui oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan hendak berhutang untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Islam. Bank Dunia menyetujui pinjaman senilai US$250 juta atau setara Rp. 3,5 triliun (dengan asumsi kurs Rp. 14 ribu per dolar AS) untuk mendukung program peningkatan mutu madrasah dasar dan menengah di Indonesia. Berdasarkan catatannya, sekitar 8 juta anak atau 15 persen dari total siswa sekolah dasar dan menengah di Indonesia mengenyam pendidikan di sekolah agama dalam naungan Kemenag (Kementrian Agama). Jumlah madrasah di Indonesia ada 48 ribu terdiri dari madrasah negeri dan swasta. Dalam pelaksanaannya madrasah di Indonesia mengikuti kurikulum pendidikan nasional. Peserta didik dari madrasah tersebut banyak yang berasal dari anak-anak termiskin di pedesaan.

Proyek bertajuk “Realizing Education’s Promise” dari hasil utang ini merupakan proyek reformasi kualitas pendidikan madrasah yang nantinya akan membangun sistem perencanaan dan penanggaran elektronik berskala nasional untuk mendorong belanja yang lebih efesien oleh sumberdaya dibawah naungan Kemenag. Proyek ini pun akan membiayai pelatihan bagi tenaga pendidik agar mendukung peningkatan mutu pengajaran dan pembelajaran, serta berinvestasi dalam pengumpulan dan analisis data untuk meningkatkan manajemen sekolah. Di perkirakan akan berjalan tahun depan. (cnnindonesia.com, 28/06/2019).

Dilemanya pendidikan sampai-sampai harus berhutang demi peningkatan mutu pendidikan, membuat masyarakat bertanya-tanya apakah anggaran dana dari APBN untuk pendidikan selama ini tidak mencukupi sampai harus berhutang pada pihak lain. Menurut Menteri Agama Lukman, pengembangan madrasah tidak akan optimal jika hanya mengandalkan anggaran negara. Pasalnya, keterbatasan dana lebih ke arah perbaikan bangunan fisik, belum ke arah kualitas pendidikan.

Pada Hakekatnya utang luar negeri ini harus dibayar dan pada kodratnya ketika kreditur memberikan pinjaman diikuti pula dengan beragam prasyarat yang umumnya memberatkan pihak debitur, ditambah pola pinjaman dalam sistem kapitalisme yang selalu menghadirkan bunga tentu akan kian menjadi problema.  Dilematis antara meningkatkan kualitas pendidikan dengan ancaman adanya intervensi asing ketika anggaran berasal dari utang. Apalagi adanya prinsip “No free lunch” semakin mengukuhkan bahwasanya syarat peminjaman utang ini merupakan alat masuk penjajahan.

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Maksum Machfoedz berkomentar bahwa “Pengalaman selama ini untuk urusan kualitas sosial seperti ini tidak jelas hasilnya. Banyak manipulasi dan tidak efektif. Ini menjadi tantangan.” Kamis (20/6/2019). Beliau menambahkan, bila penggunaan anggaran tidak jelas yang kemudian muncul adalah mubadzir, bahkan pada aksesnya dapat menimbulkan peluang korupsi. (m.republika.co.id, 20/6/2019).

Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Yunahar Ilyas mempertanyakan dari mana uang untuk membayar dana PHLN dari Bank Dunia untuk peningkatan kualitas madrasah. Dia mengaku belum melihat sumber dana yang bisa digunakan untuk membayarnya, karena Kemenag berbeda dengan kementerian lainnya seperti Kementerian PUPR, Perdagangan dan Perindustrian. Penggelontoran dana untuk Kemenag tidak bisa menghasilkan profit karena jenis pembangunannya bersifat komersial. Salah satunya jalan tol. Berbeda halnya jika Kemenag mendapatkan dana hibah karena pinjaman harus dikembalikan. (msn.com, 20/6/2019).

Di sisi lain, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Buya Anwar Abbas mengingatkan pemerintah untuk tidak terlalu sering berhutang, dia berkomentar “Masalah ini sebenarnya bisa dibiayai sendiri dengan APBN, yang caranya adalah dengan mengurangi tingkat kebocoran yang ada. Dalam perhitungan para ahli, tingkat kebocoran dari APBN itu ada di antara 10 sampai 30 persen,” Kamis (20/6/2019). Dia menambahkan, jika adanya kebocoran APBN itu bisa ditutup, maka akan tersedia dana sekitar Rp 200 triliun hingga Rp 600 triliun. (m.republika.co.id, 20/06/2019).

Keterbatasan dana dalam meningkatkan kualitas pendidikan mengungkap minimnya tanggung jawab negara dalam memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan sebagai salah satu pilar peradaban. Menyerahkannya kepada asing melalui utang hanya akan membuka celah intervensi atas arah pendidikan Islam. Padahal, utang luar negeri Indonesia nyaris menembus 5 ribu triliun. Dipahami bahwa utang pemerintah yang tinggi dapat menurunkan pengaruh politis negara dalam percaturan global. Dari hal itu, pihak pemberi utang dapat mendikte sebuah negara melalui syarat-syarat dalam pemberian hutang.

Senjata inilah yang memudahkan negara-negara kapitalis Barat untuk memaksakan kebijakan pendidikan di negeri-negeri Muslim berkiblat kepada Barat. Tidak heran jikalau nantinya kurikulum pendidikan Islam di Indonesia dipenuhi oleh warna kebebasan, pemisahan agama dengan kehidupan, ide-ide yang bertentangan dengan Islam, seperti feminisme, pluralisme, materialisme, dsb. Gambaran ini dapat mengaburkan pemahaman generasi muda Muslim terkait pandangan Islam yang hakiki, bahwa Islam merupakan ideologi yang Allah turunkan untuk seluruh manusia.

Oleh karenanya, Islam mengharamkan memberikan jalan bagi orang kafir menguasai kaum Muslim melalui jalan utang. Khilafah memandang pendidikan sebagai hak bagi setiap warga negara, sehingga negara wajib memberikan pendidikan berkualitas kepada semua warga negara tanpa memandang kaya-miskin, dengan biaya yang minim bahkan geratis. Negara juga wajib memudahkan masyarakat dalam merengkuh pendidikan dengan kualitas terbaik. Pembiayaan pendidikan akan diperoleh dari baitul maal melalui pos harta kepemilikan umum, yakni harta milik umat yang dikelola oleh negara kemudian akan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Sumber dananya dari pengelolaan SDA berupa barang tambang, air, hasil hutan dan tanah. Sehingga negara berhak menentukan arah kebijakan pendidikannya sesuai visi politik Islam, tanpa ada intervensi dari pihak lain.

Wallahu’alam bishawwab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.