Dilema Pajak  Saat  Usaha Menyesak

Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) menyegel sebuah tambang material pasir dan batu (sirtu) di Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang, Madiun, karena menunggak pajak, Rabu (19/9/2018) siang. Tambang sirtu seluas sekitar lima hektar ini sudah beroperasi sekitar satu tahun. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berkoordinasi dengan Satpol-PP menyegel tambang ini lantaran menunggak pajak sekitar dua bulan.Dengan alasan bahwa tidak ada untung. SURYA.co.id|MADIUN.

Usaha tambang pasir menjadi usaha alternative disaat usaha lain sulit dilakukan. Apalagi untuk membuka tambang di negri ini cukup mudah. Penambangan pasir dan batu sering kita lihat di sekitar kita. Salah satu pasal dalam konstitusi republik ini menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pertambangan untuk mengambil material dari alam dan diolah menjadi komoditas bernilai ekonomi termasuk dalam lingkup yang diatur pasal tersebut. Tidak dapat dipungkiri, sektor pertambangan menjadi salah satu sumber penerimaan bagi negara. Sektor ini menyerap banyak tenaga kerja serta menopang perekonomian nasional untuk terus berputar.Beda dengan jenis pertambangan lain tambang pasir dan batu ini tidak banyak membutuhkan alat berat.Dan dari sisi keahlian tambang ini tidak membutuhkan keahlian.Maka lebih pengusaha tambang pasir ini banyak pengusaha kecil.

Namun dampak tambang ini terhadap kerusakan lingkungan luar biasa. Pengelolaan lingkungan yang seharusnya menjadi prioritas seakan terabaikan. Pemulihan lingkungan setelah ditambang mestinya menjadi bagian yang terintegrasi dalam keseluruhan aktivitas pertambangan. Material tambang seperti minyak bumi, gas, emas, timah, tembaga, batu bara serta jenis mineral lainnya adalah sumber daya yang tidak terbarukan atau unrenewable resources. Material tersebut suatu saat akan habis dan pertambangan akan dihentikan karena tidak ekonomis lagi. Banyak terjadi kasus di mana setelah pertambangan berakhir, bekas lokasi tambang dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya pemulihan lingkungan. Seharusnya, kawasan dan sumber daya alam yang terdampak kegiatan pertambangan dikembalikan ke kondisi aman dan produktif melalui rehabilitasi.

Bahkan untuk perizinan tambang di Indonesia sangat mudah. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (DJMB) Kementerian ESDM Heri Nurzaman mengungkapkan aplikasi pertama terkait perizinan online. Dengan aplikasi ini, pelaku usaha dapat mengurus izin usaha pertambangan dengan mudah, tanpa harus datang ke kantor DJMB. Menurutnya melalui online, proses perizinan lebih transparan dan akuntabel. Pemohon juga dapat submit permohonan melalui online tidak perlu berbondong-bondong ke Direktorat Jenderal Minerba.Dengan ijin yang mudah mendorong para pengusaha tambang akan segera mendapat ijin tambangnya.Dan Negara berharap aka nada penerimaan pajak ataupun non pajak.

Pajak dari pertambangan ini diharapkan mampu berkontribusi untuk menambah pendapatan Negara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Mineral. Penandatangan ini dilakukan pada 1 Agustus 2018. PP di terbitkan dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP), pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK), pemegang izin pertambangan rakyat (IPR), pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) operasi produksi, dan pemegang kontrak karya (KK) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pemerintah memandang perlu mengatur perlakuan perpajakan dan/atau PNBP di bidang pertambangan mineral. Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi Wajib Pajak pemegang IUP, IUPK, IPR, IUPK Operasi Produksi yang merupakan perubahan bentuk Usaha Pertambangan dari KK yang belum berakhir kontraknya.

Jika kita perhatikan antara penerimaan pajak dan non pajak maka penerimaan non pajak dari tambang jauh lebih besar dari penerimaan pajak tambang.sekalipun tambang tambang ini di kelola oleh swasta.Apalagi jika tambang ini di olah sendiri untuk kepentingan umat maka pendapatan Negara jauh akan lebih besar.Tambang itu sebenarnya adalah milik umat maka pengembalian kekayaan ini ke  umat adalah hal yang musti. Berbeda dengan system saat ini yang melegalkan swasta dan asing menguasai sumber daya alam, menurut ekonomi Islam, hutan, air dan energi  yang berlimpah itu wajib dikelola negara.Pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada swasta (corporate based management) tapi harus dikelola sepenuhnya oleh negara (state based management) dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk .Dalam pandangan sistem ekonomi Islam sumber daya alam termasuk dalam kategori kepemilikan umum sehingga harus di kelola  oleh negara .Dan di kembalikan untuk kepentingan umat. Negara tidak layak untuk mengeluarkan ijin pertambangan ini oleh swasta baik local ataupun asing.

Sedangkan mengenai pajak maka dalam pengaturan ekonomi kapitalis saat ini akan mendasarkan pungutan pajak pada obyek pajak.Jika kita bandingkan dengan system ekonomi Islam dalam memandang pajak maka akan berbeda.sekalipun dalam system ekonomi Islam juga mengenal pajak. Pajak hanya diambil dari kaum Muslim yang mampu. Dari kelebihan, setelah dikurangi kebutuhan pokok dan sekundernya yang proporsional (ma’ruf), sesuai dengan standar hidup mereka di wilayah tersebut. Karena itu, jika ada kaum Muslim yang mempunyai kelebihan, setelah dikurangi kebutuhan pokok dan sekundernya, maka dia menjadi wajib pajak. Pajak juga wajib diambil darinya. Tetapi, jika tidak mempunyai kelebihan, maka dia tidak menjadi wajib pajak,dan pajak tidak akandiambil darinya.

Bagaimana cara menghitungnya? Pertama, pendapatannya harus dikurangi biaya untuk kebutuhan pokok dan sekunder pribadinya. Kedua, setelah itu dikurangi kebutuhan pokok dan sekunder istri dan anaknya. Ketiga, jika mempunyai orang tua, saudara, mahram yang menjadi tanggungannya, maka dikurangi biaya kebutuhan pokok dan sekunder mereka. Setelah dikurangi semuanya tadi masih ada kelebihan, maka dia menjadi wajib pajak, dan pajak pun wajib diambil darinya. Karena itu, pajak di dalam Islam bukan untuk menekan pertumbuhan, bukan menghalangi orang kaya, atau menambah pendapatan negara, kecuali diambil semata untuk membiayai kebutuhan yang ditetapkan . Negara juga tidak akan menetapkan pajak tidak langsung, termasuk pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah, pajak hiburan, pajak jual-beli, dan pajak macam-macam yang lain.Selain itu, negara juga tidak akan menetapkan biaya apapun dalam pelayanan publik, seperti biaya kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Semuanya diberikan dengan gratis, dan terbaik. Begitu juga negara tidak akan memungut biaya-biaya administrasi, termasuk denda layanan publik, seperti PLN, PDAM, Telkom, dan sebagainya. Termasuk, tidak memungut biaya pembuatan SIM, KTP, KK, surat-menyurat dan sebagainya. Karena semuanya itu sudah menjadi kewajiban negara kepada rakyatnya. Waallahu a’lam.

Oleh: SITI SULISTIYANI SPd

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.