Di Balik Kisruhnya Pengelolaan BPJS

125

Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan presiden (perpres) mengenai pemanfaatan cukai rokok dari daerah untuk menutup defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Munculnya perpres ini menuai pro dan kontra. Dengan adanya perpres membuktikan kalau pemerintah sudah kehilangan cara untuk mengatasi defisit keuangan BPJS. Hal itu sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, yang menilai bahwa kebijakan menyuntik BPJS dengan cukai rokok tidak hanya menjadi kebijakan yang menyesatkan bahkan  terjadi kontra produktif.

Hal itu terlihat sangat ironi ketika pemerintah melalui BPJS Kesehatan, mengobati orang sakit tetapi dengan cara mengeksploitasi warganya untuk tambah sakit. Sebab dengan menggali dana cukai rokok untuk menutup BPJS sama artinya pemerintah menyuruh rakyatnya merokok. Sama artinya pemerintah mendorong agar rakyatnya sakit, karena konsumsi rokok.

Di samping itu, dengan memanfaatkan cukai rokok sebagai tambal defisit BPJS bisa menimbulkan paradigma keliru di kalangan masyarakat. Artinya, mereka akan berasumsi bahwa aktivitas merokok merupakan bentuk bantuan kepada pemerintah dan BPJS agar tidak defisit. Para perokok merasa sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Bahkan ada pihak yang mengajak masyarakat agar terus merokok guna membantu pemerintah. Tentu saja ini sebuah ajakan yang sangat menyesatkan.

Ironi yang paling tragis adalah jika upaya pemerintah tersebut diikuti dengan naiknya produksi rokok. Pada 2018, produksi rokok nasional diperkirakan mencapai 321,9 miliar batang. Oleh karena itu, menurut Tulus, pemerintah harus berani melakukan penurunan produksi rokok  sebab manakala produksi rokok naik, itu sama artinya dengan menambah beban BPJS Kesehatan untuk menangani masyarakat yang sakit akibat konsumsi rokok.  Permasalahan yang dihadapi BPJS sebenarnya sudah ada semenjak diberlakukan tahun 2014. Bahkan MUI pernah memfatwakan haram sistem BPJS Kesehatan. Hasil kesimpulan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015, Komisi B2 Masail Fiqhiyyah Mu’ashirah (Masalah Fikih Kontemporer) tentang panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan menegaskan dua hal, yaitu pertama, Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur gharar (penipuan), maysir (judi) dan riba. Kedua, MUI mendorong Pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syariah dan melakukan pelayanan prima. Sejumlah masalah itulah yang membuat sistem  BPJS bertentangan dengan syariah Islam.

Sistem yang dilakukan oleh BPJS terkandung maksud mengalihkan tanggung jawab berupa penjaminan kesehatan dari pundak negara ke pundak seluruh rakyat yang memang telah diwajibkan menjadi peserta BPJS. Dengan demikian negara lepas tangan. Pasalnya, jaminan kesehatan yang merupakan hak rakyat dan seharusnya menjadi tanggung jawab negara akhirnya berubah menjadi kewajiban rakyat. Rakyat dipaksa saling membiayai pelayanan kesehatan di antara mereka melalui sistem BPJS dengan prinsip asuransi sosial. Saling menanggung itulah yang dimaksudkan dengan prinsip kegotongroyongan.

Dalam Islam, kebutuhan akan pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban negara. Rumah sakit, klinik dan fasilitas kesehatan lainnya merupakan fasilitas umum yang diperlukan oleh kaum Muslim dalam terapi pengobatan dan berobat. Dengan demikian pelayanan kesehatan termasuk bagian dari kemaslahatan dan fasilitas umum yang harus dirasakan oleh seluruh rakyat.

Kemaslahatan dan fasilitas umum (al-mashâlih wa al-marâfiq) itu wajib dijamin oleh negara sebagai bagian dari pelayanan negara terhadap rakyatnya. Dalilnya adalah sabda Rasul saw, “Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR al-Bukhari dari Abdullah bin Umar ra.). Imam Muslim meriwayatkan bahwa, “Nabi Muhammad saw. pun—dalam kedudukan beliau sebagai kepala negara—pernah mendatangkan dokter untuk mengobati salah seorang warganya, yakni Ubay. Saat Nabi saw. mendapatkan hadiah dokter dari Muqauqis, Raja Mesir, beliau pun menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi seluruh warganya.” Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Anas ra. bahwa, “serombongan orang dari Kabilah ‘Urainah masuk Islam. Lalu mereka jatuh sakit di Madinah. Rasulullah saw. selaku kepala negara saat itu meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola oleh Baitul Mal di dekat Quba’. Mereka dibolehkan minum air susunya sampai sembuh.” Al-Hakim meriwayatkan bahwa, “Khalifah Umar bin Khaththab ra. juga pernah memanggil dokter untuk mengobati salah seorang warganya, yakni Aslam.”

Di samping pengelolaan keuangan yang menjadi masalah, ada juga faktor lain yang memperkeruh masalah di tubuh BPJS yaitu korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium aroma dugaan korupsi di sektor BPJS Kesehatan. Informasi yang dihimpun, negara mengalami kerugian seki­tar Rp 500 miliar per triwulan. Diduga ada oknum BPJS yang memanipulasi data perawatan pasien dan memainkan harga obat hingga melambung tinggi.

Menurut KPK banyak praktik yang membuka peluang untuk dijadikan bahan bancakan, seperti pengadaan obat hingga gratifikasi yang diberikan kepada dokter. Sebelumnya, KPK pernah me­ngungkap kejanggalan dalam tata kelola obat sistem JKN. Sedikitnya, ada delapan ke­janggalan antara lain, ketidak­sesuaian Formularium Nasional (FORNAS) dan mekanisme pengadaan obat melalui katalog elektronik belum optimal. Selain itu, tidak akuratnya Rencana Kebutuhan Obat (RKO) sebagai dasar pengadaan.

Kisruh keuangan BPJS merupakan hal yang niscaya di tengah budaya korupsi yang mendarah daging di Indonesia. Mengingat sistem yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat sudah sedemikian bobroknya. Oleh karena itu, harus diganti dengan sistem yang berasal dari Sang Maha Pencipta alam semesta. Karena hanya Allah SWT yang maha tahu yang terbaik bagi manusia. Sistem itu adalah penerapan sistem Islam secara kaffah. Sistem yang berbasis aqidah. Jika sistem ini diterapkan maka ada kesadaran dalam diri individu sifat yang jujur dan amanah bahwa apa yang dilakukan sekarang ada pertanggungjawaban kelak di akherat.

oleh: Nurdianiwati, M. Pd, Ngawi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.