Derasnya Peredaran Pil Koplo dan Narkoba Bukti Lemahnya Negara

24

Oleh: Naini Mar’atus Solikhah

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Jawa Timur I memusnahkan barang bukti narkotika dan obat/bahan berbahaya (narkoba) jenis sabu-sabu asal Malaysia seberat total 24,45 kilogram. Sabu-sabu yang dimusnahkan tersebut berasal dari dua tangkapan di tempat berbeda. Pertama adalah tangkapan narkoba yang dikirim dari Banjarmasin seberat 1,2 kilogram. Kedua, tangkapan narkoba dari jaringan pengedar Malaysia yang dikirim melalui jasa ekspedisi angkutan laut tujuan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dengan barang bukti seberat 23,23 kilogram (Antaranews.com).

Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim, pengguna narkoba dari kalangan remaja semakin mengkawatirkan, jumlahnya sudah mencapai 238.680 orang atau 27,3 persen dari total pengguna narkoba di Jatim sebanyak 884.000 orang.

Peredaran narkoba di dunia sudah sangat memprihatinkan, termasuk di Indonesia. Jumlah korban meninggal dunia akibat mengonsumsi narkotika dan obat berbahaya (narkoba) di Indonesia meningkat dari 40 orang menjadi 50 orang per hari. (mediaindonesia.com)

Angka yang sangat fantastis. Saat ini, narkoba betul-betul menjadi ancaman yang mengerikan. Pasalnya, setiap tahun kasus narkoba ini semakin meningkat bahkan mengancam anak-anak. Indonesia seakan menjadi surga dan lahan subur bagi peredaran narkoba dan sejenisnya. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya pengguna dan pengedar yang makin merajalela. Di Jawa Timur saja, korban pil koplo dan narkoba makin tinggi, belum di tempat lain di Indonesia. Kenyataan ini menunjukkan, bahwa Indonesia masih menjadi wilayah sasaran penyelundupan narkoba internasional.

Masih banyaknya narkoba beredar, bukti bahwa negara lemah dan abai untuk memberantas tuntas hingga ke akarnya. Jumlah penduduk yang besar, luasnya perairan di Indonesia dan hukum yang bisa dibeli, ditengarai menjadi faktor derasnya peredaran pil koplo dan narkoba di Indonesia serta menjadi sasaran empuk para sindikat narkoba. Jika diperhatikan, makin akutnya kejahatan narkoba, disebabkan karena penanganan yang salah dan penanganan hukum yang lemah serta hukuman yang tidak memberikan efek jera.

Sistem hukum saat ini menempatkan pecandu narkoba tidak lagi dipandang sebagai pelaku tindak kriminal, tetapi hanya korban atau seperti orang sakit. Rehabilitasi pecandu narkoba nyatanya tidak efektif membuat penggunanya berhenti mengkonsumsi barang haram ini.

Potret salah penanganan narkoba terjadi tidak hanya pada para pengguna, tetapi juga para pengedar dan produsen. Sanksi hukum yang dijatuhkan terlalu lunak. Vonis mati yang diharapkan bisa menimbulkan efek jera pun justru dibatalkan oleh MA dan grasi presiden. Bandar dan pengedar narkoba yang sudah dihukum juga berpeluang mendapatkan pengurangan masa tahanan. Parahnya lagi, mereka tetap bisa mengontrol penyebaran narkoba dari dalam penjara. Padahal, masalah narkoba ini telah nyata mengancam serta mencengkram kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya generasi penerusnya telah dikepung narkoba yang notabene akan membuat rusaknya akal dan mental penggunanya.

Kapitalisme, nyatanya telah memberikan ruang untuk barang haram ini diperjual-belikan. Merebaknya narkoba merupakan akibat yang lahir karena tatanan masyarakat tidak didasarkan pada Islam. Ideologi Kapitalime dengan falsafah Sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan) yang membuat masyarakat ini menjadi bobrok moralitasnya. Akibatnya suburlah pandangan yg menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagi tujuan utama dalam hidup (hedonisme) dan serba-boleh (permisif). Masyarakat diubah menjadi pemburu kesenangan dan kepuasan. Akhirnya, miras, narkoba, perzinaan, seks bebas, pelacuran, dsb, menjadi bagian dari kehidupan sebagian masyarakat.

Negara yang memiliki kepedulian terhadap rakyatnya akan membuat sistem dan hukum yang mampu membuat pecandu dan pengedarnya jera. Islam dengan sistem Khilafahnya memiliki pencegahan utuh sekaligus hukuman yang bisa membuat jera pelaku.

Sebagai zat haram, siapa saja yang mengkonsumsi, mengedarkan dan memproduksinya berarti telah melakukan jarîmah (tindakan kriminal) yang termasuk sanksi ta’zir. Pelakunya layak dijatuhi sanksi dimana bentuk, jenis dan kadar sanksi itu diserahkan kepada ijtihad Khalifah atau Qadhi, bisa sanksi diekspos, penjara, denda, jilid bahkan sampai hukuman mati dengan melihat tingkat kejahatan dan bahayanya bagi masyarakat.

Terhadap pengguna narkoba yang baru sekali, selain harus diobati/direhabilitasi oleh negara secara gratis, mungkin cukup dijatuhi sanksi ringan. Jika berulang-ulang (pecandu) sanksinya bisa lebih berat. Terhadap pengedar tentu tak layak dijatuhi sanksi hukum yang ringan atau diberi keringanan. Sebab selain melakukan kejahatan narkoba mereka juga membahayakan masyarakat.

Ketika akar masalahnya adalah pengabaian hukum Allah, baik secara keseluruhan, ataupun sebagiannya, maka solusi mendasar dan menyeluruh untuk masalah narkoba adalah dengan menerapkan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan. Kalau ini tidak dilakukan, sudah terbukti persoalan bukan semakin baik, namun semakin memperpanjang masalah. Rasulullah bersabda:

…Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka enggan menjalankan hukum-hukum Allah dan mereka memilih-milih apa yang diturunkan Allah, kecuali Allah akan menjadikan bencana di antara mereka. (HR. Ibnu Majah dg sanad hasan).

Ketika syariat Islam diterapkan, maka peluang penyalahgunaan akan tertutup. Landasan akidah Islam mewajibkan negara membina ketakwaan warganya. Ketakwaan yang terwujud itu akan mencegah seseorang terjerumus dalam kejahatan narkoba. Wallahu ‘alam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.