Demokrasi , Sarang Tikus Berdasi

Oleh : Rini Rufaedah (Staf Pengajar Insantama, Malang)

Usai pemilu maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah perhitungan suara.  Siapapun orang yang terpilih, maka itu adalah  pilihan rakyat.  Namun kenyataan  yang cukup  memprihatinkan adalah ketika pejabat yang terpilih adalah tersangka kasus  korupsi.  Seperti dilansir pada Jurnas.com, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut, tetap akan melantik tersangka kasus korupsi jika dinyatakan menang dalam kontestasi Pilkada 2018.  Berdasarkan Undang-undang (UU) yang berlaku menyatakan bahwa seorang yang belum memiliki status hukum tetap, maka masih dapat dinyatakan turut dalam proses pelaksanaan Pilkada. Hal itu merupakan wujud azas praduga tak bersalah.  “Apapun ini proses pilkada yang memilih masyarakat. Soal siapa yang dipilih itu yang dimauin masyarakat ya jalan terus. Tetap dilantik sampai ada kekuatan hukum tetap dia bersalah atau tidak,” Tjahjo, Jakarta, Jumat (29/6).

UU Pilkada nomor 10 tahun 20016 pasal 164 ayat 6, seolah menjadi dalil bagi para cakada yang tersandung kasus, untuk tetap bisa dilantik sebagai kepala daerah. Bahkan beberapa  waktu yang lalu, juga ada pejabat yang dilantik  ketika di dalam penjara. Contohnya Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambit Bintih. Dia dilantik di Rutan Pomdam Guntur Jaya, Jakarta Selatan. (bbc.com, 16/2/2018). Padahal dia adalah tersangka kasus suap sebesar 3 M terhadap mantan Ketua MK, Akil Mochtar.

Negara seolah-olah kekurangan  orang yang amanah dalam menduduki posisi jajaran  pemerintahan. Padahal seseorang yang ingin mendaftar sebagai driver  ojek online pun harus mempunyai SKKB (surat keterangan  berkelakuan  baik).  Jadi bagaimana bisa,  mereka  tetap ngotot melantik orang yang  menjadi tersangka korupsi ?

Semua Karena Sistem Demokrasi

Sistem Demokrasi yang diterapkan di negeri ini , meniscayakan aturan hidup bebas dibuat rakyat atau  manusia.  Sebagai sistem yang lahir dari ideologi Sekuler, maka tidak heran  aturannya tak berdasarkan pedoman  illahi.  Bisa dibuktikan dengan munculnya UU seperti demikian, yang seolah tidak memperdulikan ‘kebersihan’ dan moralitas pemimpin.

Penerapan sistem politik Demokrasi yang berbiaya mahal pun mendorong dan memaksa para penguasa korup. Para pengusaha dan penguasa saling bekerja sama dalam proses pemilu. Pengusaha membutuhkan kekuasaan untuk kepentingan bisnis, penguasa membutuhkan dana untuk memenangkan pemilu. Korupsi juga dilakukan untuk mencari modal agar bisa masuk ke jalur politik termasuk berkompetisi di ajang pileg dan pilkada. Sebab proses politik demokrasi, khususnya proses pemilu menjadi caleg daerah apalagi pusat, dan calon kepala daerah apalagi presiden-wapres, memang membutuhkan dana besar.

Kasus ‘tikus berdasi’ dengan menggerogoti uang negara tak pernah surut selama ini. Semua itu juga karena penegakan hukum yang lemah . Faktanya, vonis terhadap koruptor terbilang ringan dan tidak menimbulkan efek jera. Sangat berbeda dengan hukuman bagi bandar narkoba atau teroris yang sering ditembak mati (padahal bisa jadi belum terbukti “bersalah” di pengadilan). Wajar,  kalau para pejabat itu berani melakukan rusuah (korupsi, suap dll), karena hukum masih sering tumpul ke pejabat dan tajam kepada rakyat.

Bagaimana pandangan Islam ? Dalam Islam,  korupsi adalah tindakan kriminal. Dan hukumannya termasuk dalam wilayah ta’zir, yaitu kejahatan yang sanksinya diserahkan kepada ijtihad hakim yang ditunjuk oleh khalifah. Sanksinya bisa berbentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk hingga hukuman mati.

Oknum tersangka korupsi yang tetap dilantik meskipun sudah dinyatakan sebagai “tersangka” lantaran kejahatan yang dilakukannya , maka sesungguhnya dia adalah orang yang fasik. Fasik adalah orang yang melakukan kejahatan dengan terang-terangan, dan tidak mempunyai rasa malu. Bahkan tetap pede mengajukan diri dan dilantik sebagai penguasa, pemegang amanah kekuasaan.

Berbeda dengan Islam , yang dibangun berdasarkan akidah Islam dan ketakwaan kepada Allah. Faktor ini terbukti telah membentuk self control , yang menjadikan para pejabat tidak bisa disuap dan menyuap.  Selalu tunduk kepada Syariat Allah dan menjalankan  pemerintahan  dengan  penuh amanah. Plus pemberlakuan sanksi yang adil pada semua warga negara termasuk peguasa, menyebabkan terwujudnya sebuah masyarakat yang bersih dan luhur.  Semua akan dihisab di hadapan Allah, pada saat Yaumul Kiamat. Siapapun tak bisa berkelit. Maka para penguasa benar-benar menyadari dan melaksanakan sabda Nabi saw :

“Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus” (HR al-Bukhari).

Maka agar segera terwujud clean goverment ,  diperlukan penerapan sistem Islam secara kaffah. Masyarakat harus terus disadarkan dengan dakwah untuk menerapkan aturan Islam secara formal. Sehingga keberkahan akan senantiasa diberikan untuk seluruh kaum muslimin. Dan ketika dukungan untuknya telah meluas dan menjadi tuntutan  mayoritas umat, maka tidak lama lagi sistem Islam akan tegak.  Sehingga pelaku kriminal ‘tikus berdasi’ alias koruptor akan mudah ditekan jumlahnya. Sekaligus kondusif untuk mewujudkan para pemimpin yang amanah. Wallahu’alam bishowab []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.