Dana Untuk Desa Siluman, Potret Birokrasi Sekuler

26

Oleh : Heni Kusmawati, S.Pd

Beberapa waktu lalu, kita dihebohkan dengan adanya desa hantu atau desa fiktif. Istilah ini pertama kali diungkapkan oleh menteri keuangan Sri Mulyani. Desa hantu yang dimaksud adalah desa yang tidak berpenghuni namun memanfaatkan dana desa yang ditransfer oleh pemerintah.

Desa fiktif tersebut, tidak hanya satu, namun lebih dari itu. Seperti dilansir merdeka.com, ditemukan 3 desa fiktif dari 34 desa di  Konawe Sulawesi tenggara. Itu baru yang terdata, dan tidak menutup kemungkinan terdapat pula di tempat lain. Apalagi dana desa yang dikucurkan oleh Pemerintah untuk tahun 2019 sebanyak 70 triliun dan akan dinaikkan menjadi 72 triliun pada tahun 2020. Jika anggaran negara yang dikucurkan sebanyak 70 triliun untuk 74.597 desa yang ada di Indonesia, berarti tiap desa mendapatkan 900 juta. Artinya negara mengalami kerugian besar dengan adanya desa fiktif.

Menurut Aviliani selaku Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance, munculnya desa fiktif dikarenakan adanya verifikasi yang tidak lengkap oleh pemerintah. Menurutnya, jika pemerintah pusat dan daerah lebih jeli dalam proses verifikasi dana desa, maka tidak akan mungkin ada desa fiktif (merdeka.com).

Kasus desa fiktif ini menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah pusat hingga daerah. Tidak jarang, mereka saling menyalahkan. Menganggap adanya kasus seperti ini karena kesalahan pemerintah daerah sementara pemerintah daerah menyalahkan pemerintah pusat.

Inilah dampak diterapkannya sistem sekuler kapitalisme yang melahirkan para pejabat sekuler yang hanya mementingkan pribadi, rakyat yang semestinya diurus justru tidak diurus. Dari sini, muncullah  banyak pejabat yang korupsi, dari pusat hingga daerah termasuk desa.

Bagi koruptor, sanksi yang diberikan tidak membuat pelaku jera justru akan muncul koruptor-koruptor baru. Bagaimana tidak, sanksi yang diberikan adalah dipenjara selama waktu yang telah ditentukan, setelah selesai masa tahanan, akan diangkat kembali menjadi pejabat negara.

Jadi, persoalan desa fiktif bukanlah persoalan baru di negeri Indonesia yang tercinta ini. Dan tidak akan ada penyelesaiannya karena permasalahannya bukan perkara verifikasi data oleh pemerintah karena ini hanyalah permasalahan teknis.

Permasalahan yang sebenarnya adalah karena diterapkannya sistem kufur buatan manusia yang melahirkan para pejabat korup.

Untuk itu, solusinya adalah kembali kepada sistem islam yang bersumber dari Sang Pencipta yakni Allah SWT. Sistem islam yang diterapkan secara keseluruhan oleh Daulah Khilafah Islamiyah, yang melahirkan para pejabat yang bertakwa kepada Allah SWT. Tidak pernah terbesit dalam hati untuk melenceng dari perintah Allah karena bagi mereka dunia hanyalah sesaat sementara akhirat adalah kehidupan yang kekal.

Sejarah membuktikan bagaimana seorang Khalifah Umar bin Khatthab mengawasi secara jujur baitul mal yang jumlahnya tidak sebanding dengan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Apalagi kekayaan alam sudah banyak diserahkan kepada pihak asing.

Pengaturan negara Khilafah juga begitu ketat dalam menjaga pengelolaan uang negara. Pemerintah membuat badan khusus yang akan mengawasi para pejabat agar tidak terjadi kecurangan atau penipuan. Di samping itu, pejabat negara harus amanah dan diberikan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder hingga tersier. Dengan demikian tidak akan didapati pejabat-pejabat korup sebagaimana yang ada pada sistem kufur ini. Kemudian yang terakhir, negara Khilafah akan memberikan sanksi yang tegas dan keras bagi para koruptor sehingga memberikan efek jera bagi pelaku.

Wallahua’lam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.