Carut Marut Sektor Pertambangan, Islam Solusinya!

68

Oleh : Arsanti Rachmayanti

Sulawesi Tenggara adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sumber daya alam akibatnya menjamur perusahaan tambang untuk mengesplorasi dan mengeksploitasi hasil buminya. Yang sebagian besar industri tambang ini dimiliki oleh asing. Hal ini akibat dibukanya keran investasi di buka seluas luasnya oleh pemerintah agar memudahkan bagi masyarakat memperoleh pekerjaan. Selain itu dengan terbukanya izin investasi dinegri ini diharapkan memberikan dampak yang positif bagi daerah dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun sejak di bukanya industri pertambangan di Sulawesi Tenggara justru banyak masalah yang dihadapi ketika izin pertambangan ini beroperasi.

Sejak diputuskannya PERPRES No.20 tahun 2018 tentang TKA pada tanggal 29 Maret 2018, serbuan TKA di Indonesia semakin meningkat tidak terkecuali di bumi Anoa , mengingat 20 perusahaan tambang beroperasi di wilayah ini yang tersebar di beberapa kabupaten. Menurut Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Seamu Alwi mencatat sejak aret 2018 saja sudah 1.032 yang terdaftar jumlah TKA yang bekerja tersebar di 20 perusahaan tambang di beberapa kabupaten (Kendari Pos, 31/03/2018)

Daerah, Pihak Yang Paling Dirugikan

Banyaknya tenaga kerja asing yang dipekerjakan di salah satu perusahaan asing yang beroperasi di wilayah Morosi Kabupaten Konawe adalah PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI). Tak diketahui jelas berapa jumlah pasti TKA yang dipekerjakan namun dalam kesepakatannya bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing dikenai pajak Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) untuk setiap pekerja, dan ketentuan IMTA ini sudah ada dalam PERDA Pemda Konawe. Masalah yang terjadi adalah pihak perusahaan belum membayar pajak itu ke Pemda Konawe sejak 5 tahun beroperasi yang jumlahnya  diperkirakan sekitar Rp 100 milyar pertahun. Akibatnya Pemerintah Kabupaten Konawe mengancam akan menyegel dan memblokir akses PT. VDNI dari daerah tersebut, pasalnya perusahaan lalai atas kewajibannya terhadap daerah sebagaimana yang dilansir mediakendari.com, Senin (28/1) Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa menjelaskan, sejak beberapa tahun lalu dan lebih intensifkan di beberapa bulan kemarin pemda telah berusaha menagih kewajiban yang mesti dibayarkan PT VDNI ke daerah dan hasilnya nihil (pembawaberita.com, 28/01/2019).

Masalah lain juga dihadapi dengan adanya industri tambang ini seperti kerusakan lingkungan, di Konut diduga 4 perusahaan tambang disana merusak jalan umum, kesenjangan antara pekerja asing dan pekerja lokal dalam masalah gaji dan perlakuan khusus juga dirasakan oleh tenaga kerja lokal juga adanya penyerobotan lahan warga maupun problem sosial lainnya.

 Investasi Asing, Siapa Pihak Yang Diuntungkan?

Masuknya investor asing tak lepas dari kebijakan pemerintah pusat dan seiring dengan itu tenaga kerja asing terutama dari Tiongkok juga berduyun-duyun datang ke negri ini. Setelah Joko Widodo menandatangani PERPRES nomer 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Mereka bekerja kebanyakan di sektor pertambangan yang industrinya di miliki oleh perusahaan Tiongkok. Apalagi pemerintah mempermudah akses mereka untuk bekerja salah satunya menghapus aturan berbahasa indonesia bagi TKA yg termaktub dalam pasal 26 ayat (1) permenakertrans 12/2013. Disisi lain pemerintah sebagai anggota WTO harus membuka kesempatan bagi investor asing ke negri ini satu paket dengan tenaga kerjanya yaitu  turnkey project.

Pemerintah telah membuat kesepakatan bersama dengan pemerintahan Tiongkok dengan berpedomandengan satu kesepakatan kerjasama yang diikat dengan prinsip kebijakan Turnkey Project. Turnkey project ini mengatur bahwa para investor yang masuk tetap menggunakan produk, alat mesin, dan tenaga kerja dari mereka dan tidak bisa di ganggu. Turnkey Project ini lah yang ditandatangani oleh pemerintah dalam rangka untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Sayangnya ini tidak dievaluasi dengan cepat karena ternyata Turnkey project ini bagi negara Tiongkok sesungguhnya konsep menciptakan lapangan kerja bagi penduduknya yang sebanyak 1,5 milyar lebih, ujar Dede Yusuf ketua komisi IX DPR RI (nusantaranews.com. 20/12/2016).

Sebagai contoh di Konawe awalnya dengan dibukanya perusahaan tambang di duga bisa menyerap tenaga kerja lokal asli daerah tapi ternyata justru angka pengangguran masih tinggi. Menurut Wakil Bupati Konawe angka pengangguran di sana sekitar 7000 orang. Katanya keberadaan investor asing mampu menambah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) justru tidak demikian. Hal ini dibenarkan oleh Gubernur Ali Mazi SH menurutnya PAD sultra justru ditopang dari sektor pajak kendaraan bermotor yang mencapai Rp 700 milyar (Alagraph.com,1/1/2019). Pada tahun 2017 penerimaan PAD pertambangan di Sultra hanya mencapai Rp 16 milyar (Antaranews.com, 21/1/2017) .

Masuknya investasi atau pinjaman dana luar negri seringkali diikuti dengan masuknya sejumlah tenaga kerja asing. Adanya korelasi antara semakin besarnya dana yang di bawa oleh negara investor maka makin besar jumlah tenaga kerja yang dibawa oleh negara tersebut. Bisa dipahami bahwa negara investor berusaha membawa kepentingan nasionalnya selain keuntungan ekonomi yang mereka tanamkan di Indonesia. Masalahnya semakin kompleks ketika yang mereka bawa adalah tenaga kerja kasar atau buruh yang di Indonesia juga banyak.

Serbuan TKA khususnya China akan terus terjadi, pasalnya ada persetujuan pemerintah untuk memasukkan pekerja China sebagai bagian dari syarat investasi dan pinjaman dan adanya pemberlakuan masyarakat ASEAN plus China, dan pemerintah berencana membebaskan visa kepada WN China masuk ke Indonesia.

Membiarkan warga negara Asing apalagi bekerja di negri ini adalah bentuk penjajahan, Tergesernya tenaga kerja lokal dalam memperoleh pekerjaan. Inilah ciri khas rezim neoliberalisme. Inilah gambaran ketika sistem yang diterapkan adalah ekonomi liberal. Masuknya TKA ini juga memberikan dampak rusaknya tatanan keluarga dan generasi, dan  membahayakan keamanan dan kedaulatan negara.

Solusi Islam dalam Ketenagakerjaan

Islam dengan seperangkat aturannya telah mengatur segala aspeknya termasuk tentang ketenagakerjaan. Khalifah berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan sebagai realisasi politik ekonomi Islam. Rasulullah saw bersabda,

“Imam atau khalifah adalah pemelihara urusan rakyat, ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Adapun Tenaga kerja asing adalah tenaga kerja dari luar wilayah Khilafah. Penduduk asing di kelompokkan menjadi 2 yaitu :

  1. Warga negara kafir Harbi yaitu mereka yang hidup diluar wilayah Daulah dan baik secara nyata atau tidak dalam memerangi kaum muslimin.
  2. Warga negara kafir mu’ahad yaitu negara yang terikat perjanjian dengan khilafah dan atau kaum muslim dan secara nyata tidak memerangi atau sedang berperang dengan kaum muslimin.

Untuk Mu’ahad tidak dikenakan visa khusus namun cukup menunjukkan kartu identitas saj. Berbeda dengan Harbi mereka harus dengan visa khusus yaitu hanya boleh mendapatkan visa belajar dan tidak boleh mereka bekerja di wilayah khilafah. Berbeda dengan kafir Mu’ahad mereka boleh bekerja, namun jika mereka melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat, melanggar hukum, mengancam kedaulatan negara maka Khilafah memberikan tindakan tegas sesuai kebijakan Khalifah.

Adapun keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam bahwa islam memberikan kepada masyarakat dengan menikmati hasil dari pengelolaan sumber daya alam tersebut. Negara akan mengelolanya dengan perusahaan milik negara semacam BUMN dan tidak menyerahkan kepada swasta. Dan hasilnya bisa dirasakan dengan memberikan fasilitas gratis kepada rakyatnya. Demikianlah kebijakan Khilafah dalam memperlakukan para tenaga kerja asing dan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka melindungi warga negara Khilafah dan untuk mewujudkan keutuhan dan kedaulatan negara  dan Khilafah.   Wallahu A’lam bi showab[]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.