Cara Khilafah Menyerap Aspirasi Publik

10

oleh: Nuriya Fakih

Kedekatan Presiden Jokowi dengan para relawan dan pendukungnya kembali diperlihatkan, pada tanggal 18 Februari 2020 sang presiden mengundang mereka di Istana Bogor.  Lewat cuitan akun twitter  @kangdede78, salah seorang influencer yang hadir akhirnya terkuak bahwa pertemuan itu menyinggung soal keputusan politik tentang reshuffle kabinet.

Bukan kali ini saja Bapak Presiden Joko Widodo membahas keputusan politik dihadapan para relawan dan pendukungnya.  Sudah beberapa kali beliau  mengundang relawan, influencer, atau buzzer ke Istana Kepresidenan.

Rabu  3 Juli 2019 atau 6 hari setelah  putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan pemilihan presiden dari lawan Jokowi di Pilpres 2019, Prabowo Subianto,  Presiden Jokowi mengumpulkan para tokoh media sosial dan relawan ke Istana Bogor untuk memberikan ucapan selamat dan terima kasih atas kerja influencer yang mati-matian menangkis isu dan meluruskan berita yang salah sehingga kemenangan bisa diraih.

Hari Ahad tanggal 20 Oktober 2019, selang beberapa jam setelah dilantik sebagai Presiden periode 2019-2024, beliau mengundang para relawan ke Istana Merdeka, Jakarta,  membicarakan masalah bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi pemerintah.

Presiden Jokowi juga pernah mengumpulkan sekitar 22 relawan se-Jakarta di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Jumat, 27 September 2019. Koordinator Relawan Gojo (Golkar Jokowi), Rizal Mallarangeng, mengatakan para relawan dari berbagai organisasi ingin bersilaturahmi dan memberikan dukungan, simpati, serta pertimbangan seputar isu revisi Undang-Undang KPK.

Seringnya  Presiden Jokowi mengundang  para relawan dan pendukungnya membahas isu-isu penting mendapat banyak respon dari berbagai kalangan.  Direktur Indonesia Political Opinion (IPO),  Dedi Kurnia Syah Putra,  mengatakan sikap Presiden Jokowi yang kerap mengundang relawan atau pendukungnya untuk bicara keputusan politik penting menunjukkan sikapnya yang bias dan terkesan tidak menghormati pimpinan-pimpinan formal, seperti staf ahli atau menteri terkait. 

Sikap ini menunjukkan bahwa presiden tidak memerintah dengan sistem yang baik, tetapi lebih pada keputusan-keputusan parsial yang dihasilkan dari relawan. Jika diteruskan, hal ini dianggap sangat mengganggu laju pemerintahan.  Harusnya pasca pemilihan presiden, keberadaan kelompok relawan ini sudah tidak ada lagi sehingga tidak terjadi bias identitas, apakah presiden terpilih itu sebagai presiden untuk seluruh anak bangsa, atau hanya untuk tim pemenangannya saja.

Di era sekarang,  media sosial turut berperan besar dalam mempengaruhi perubahan pola pikir dan pola sikap di masyarakat.  Sehingga langkah mengambil pengaruh media sosial ini pun juga dilakukan oleh penguasa  untuk menggiring opini positif terkait dengan kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah.

Terkait dengan merebaknya virus Corona di Indonesia, alih-alih memberikan perlindungan pada masyarakat. Presiden Joko Widodo berencana mengguyur dana Rp72 miliar bagi influencer, yakni orang yang bisa memberi pengaruh di masyarakat, seperti youtuber, selebgram, selebtwit, beautyblogger, travelblogger dan key opinion leader.

Bayaran untuk influencer diharapkan mampu menangkal dampak virus corona terhadap sektor pariwisata Indonesia.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran Rp72 miliar untuk influencer ini akan diambil dari APBN 2020. 

Pemerintah juga akan menggelontorkan Rp103 miliar untuk promosi, Rp25 miliar untuk kegiatan wisata, Rp98,5 miliar untuk maskapai dan agen perjalanan.  Anggaran sejumlah Rp298 miliar itu digelontorkan untuk meredam dampak virus corona terhadap sektor pariwisata Indonesia. (m.cnnindonesia.com)

Sungguh sangat aneh kebijakan yang diambil pemerintah, bukankah banyaknya turis yang datang akan membuka peluang memperbesar tersebarnya virus Corona di Indonesia. Demi mempertahankan eksistensi dan pencitraan diri di hadapan rakyat, pemerintah lebih banyak menarik aspirasi dari kelompok pendukungnya dan memberi banyak fasilitas agar program pemerintah bisa berjalan maksimal dengan dukungan opini dari para relawan dan pendukungnya tersebut.

Imbal baliknya adalah kebijakan itu akan nampak positif karena diolah sedemikian rupa oleh pendukungnya dengan meminggirkan suara-suara kelompok yang kritis atau yang berbeda  pandangan. 

Akun-akun pendukung digunakan untuk menyerang individu maupun kelompok yang berseberangan dan kritis dengan melabeli berbagai tuduhan anti pemerintah atau stigma negatif lain seperti anti Pancasila atau anti NKRI.

Ditambah lagi, UU ITE yang digadang-gadang mampu mengatur cara bersosial media justru digunakan sebagai legalitimasi menghukumi pihak pihak yang mengkritisi kinerja pemerintah dengan tuduhan penghinaan presiden. Seolah-olah semakin menegaskan bahwa keberadaan media hanya menjadi  corong bagi penguasa untuk mengokohkan eksistensinya.  Inilah sesungguhnya wajah asli demokrasi, hipokrit, yang jelas-jelas tidak bisa diterapkan untuk mengatur hajat hidup orang banyak.

Berbeda dengan demokrasi, Islam menjadikan aspirasi publik sebagai kontrol kebijakan penguasa (Khalifah).  Dan rakyat (publik)  diberikan ruang untuk mengkritisi tanpa ada tekanan. Karena didalam Islam,  mengoreksi penguasa (Khalifah) yang menyimpang adalah sebuah kewajiban karena khalifah sesungguhnya adalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. 

Islam mengingatkan pentingnya mengoreksi kezaliman penguasa meskipun beresiko dengan terhadap nyawa.  Rasulullah saw bersabda : “Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan seseorang yang berdiri menentang penguasa zalim dan ia terbunuh karenanya”. (HR Abu Dawud).

Sebagai pengimbang kekuatan eksekutif Khalifah di dalam negara Khilafah, terdapat Majelis Ummat dan Mahkamah Madzalim sebagaimana yang dipaparkan oleh Abdul Kareem Newell dalam bukunya Akuntabilitas Negara Khilafah. 

Mahkamah Madzalim adalah hakim yang menyelesaikan perkara rakyat dengan penguasa sehingga rakyat yang merasa dizalimi oleh penguasa boleh mengadukan perkaranya kepada mahkamah ini. Qadhi (hakim) ini juga secara berkala mengawasi seluruh pejabat negara dan hukum perundang-undangan yang dilaksanakan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan syariah tanpa ada penindasan pada rakyat.

Majelis Ummat merupakan sebuah majelis yang dipilih dari rakyat dan anggotanya terdiri atas perwakilan umat baik muslim maupun non mslim,  laki-laki maupun perempuan. Para anggota majelis ini mewakili konstituen mereka di dalam negara khilafah.

Majelis ini tidak memiliki kekuasaan legislasi sebagaimana halnya lembaga perwakilan dalam sistem demokrasi. Namun, anggota majelis dapat menyuarakan aspirasi politik mereka secara bebas tanpa dibayangi ketakutan terhadap sikap represif penguasa.

Ada beberapa hal yang menjadi wewenang majelis ummat, dimana pendapat majelis dapat bersifat mengikat khalifah atau tidak mengikat, antara lain :

1.Dimintai masukan dan memberikan masukan kepada khalifah terkait urusan politik dalam negeri dan politik luar negeri. Dalam hal ini, jika aktifitas tersebut memerlukan pengkajiaan dan analisis yang mendalam, maka pendapat majelis ummat tidak bersifat mengikat, bahkan khalifah tidak harus merujuk kepada majelis ummat. Namun, jika aktifitas tersebut tidak membutuhkan pengkajian dan analisis yang mendalam, pendapat majelis ummat dalam hal ini bersifat mengikat, misalnya: permintaan rakyat atas perbaikan kota-kota dan penjagaan keamanan, dll.

2.Memberikan masukan terhadap penetapan hukum, tapi tidak melakukan adopsi hukum, dan pendapat majelis ummat dalam hal ini tidak mengikat.

3.Mengoreksi khalifah atas semua aktifitas praktis daulah. Pendapat majelis dalam hal ini bersifat mengikat kecuali yang berkaitan dengan aspek syariah yang telah sempurna dilaksanakan, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada makhamah madzalim.

Suara aspirasi politik anggota majelis ummat menjadi masukan bagi khalifah untuk melihat fakta di lapangan apakah kebijakannya menzalimi rakyat atau tidak karena seorang pemimpin adalah ra’in bagi kaumnya yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

Di sisi lain, individu warga negara maupun  partai politik yang melakukan koreksi terhadap penguasa bukan hanya boleh, tetapi wajib sebagaimana dijelaskan dalam nash Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 103. ” Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai………”. Inilah jaminan penyaluran aspirasi rakyat dalam Negara Khilafah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.