BPJS dan Ilusi Jaminan Kesehatan Rakyat

175

Jaminan KesehatanOleh : Salmia Rumbalifar (Alumnus Akademi Kebidanan Wira Husada Nusantara, Malang)

Dikutip dari Viva.co.id  (16/7/2018) bahwa nasib ibu Yuniarti Tanjung sangat miris.  Dia didiagnosa menerita kanker payudara stadium tiga. Namun  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) justru menghapus obat yang justru begitu penting yaitu  trastuzumab  , yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut.

Tidak terima kondisi ini, Yuniarti beserta keluarga berencana menggugat BPJS ke pengadilan perdata. Mereka pun berencana akan menggugat Presiden Jokowi . Edy Hariadi, suami sekaligus wakil keluarga Yuniarti  ingin agar obat trastuzumab tetap dijamin oleh BPJS, dan tidak secara sepihak menghapusnya. “ Bagi kami tindakan menghapus trastuzumab adalah perbuatan melawan hukum. Maka kami akan ajukan gugatan ke Pengadilan Jakarata Pusat, juga ke PTUN dan nanti ke MK,” ujar Edy.

Jaminan Kesehatan Sekedarnya

Ekspektasi tak sesuai realita mungkin itu kata yang tepat untuk mendeskripsikan pelayanan kesehatan di Indonesia .  Sepertinya jargon : “orang miskin dilarang sakit”  tak bisa dibantah alias  faktual  hingga saat ini.   Termasuk ekspektasi rotong royong yang disosialisasikan negara melalui BPJS,  masih belum bisa memenuhi harapan semua pihak.

Pemerintah Indonesia telah menelorkan berbagai macam program yang disusun untuk mensejahtrakan rakyat dari semua golongan,  terutama kalangan miskin.  Salah satunya yang melalui  BPJS yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang resmi dicanangkan pada awal 2014.  Seluruh warga negara wajib membayar iuran untuk jaminan kesehatannya ketika sakit di masa yang akan datang, Sedangkan masyarakat miskin yang tidak mampu akan ditanggung oleh pemerintah sebagai PBI (Penerima Bantuan Iuran).  Dengan motto “gotong royong semua tertolong”,  artinya  yang kaya membantu yang miskin, yang miskin mendapatkan pelayanan yang sama dengan yang kaya.  Harusnya ini berarti pasien yang miskin mendapatkan semua pelayanan kesehatan termasuk obat-obatan yang dibutuhkan.  Semua didapatkan sama dengan pasien yang kaya,  tanpa ada perbedaan.

Janji yang sangat menggiurkan untuk kalangan masyarakat miskin, pasalnya biaya kesehatan yang dulu dipandang mahal – katanya- akan murah dengan adanya BPJS. Namun sungguh miris,  sejak awal dijalankan hingga saat ini banyak masyarakat yang belum benar-benar merasakan  ‘janji manis ‘program kesehatan tersebut.

Bahkan dalam beberapa kasus yang terjadi , masyarakat lebih memilih membayar ketimbang menggunakan BPJS. Why? Ya,  karena lambatnya penanganan, atau panjang dan banyaknya antrean, Biaya mungkin saja menjadi murah tapi pelayanan yang diberikan seadanya dan jauh jika dibandingkan dengan pasien yang membayar cash. Belum lagi dengan sistem rujukan yang ribet dan terlalu panjang yang banyak memakan waktu pengurusan.

Ditambah lagi dengan fakta adanya beberapa rumah sakit  yang masih alergi dengan pasien miskin.  Walapun sudah ada program BPJS seperti obat-obatan yang digunakan adalah obat generik, penangan tetap lambat.  Jadi perbedaan itu sangat terasa ketika mereka masih memprioritaskan pelayanan bagi pasien yang menggunakan kartu asuransi swasta atau  dengan dana pribadi,  dibandingkan BPJS.  Alasannya sederhana, karena  lamanya  proses pencairan dana dari Badan tersebut.

Sekarang dengan terjadinya masalah defisit keuangan di BPJS,  jalan keluar yang diambil salah satunya adalah dengan  memangkas  biaya persalinan dan obat kanker .  Termasuk obat  trastuzumab untuk penderita kanker payudara.   Alasan yang diberikan pihak  BPJS, efektivitas pemberian trastuzumab pada pengidap penyakit kanker di tiap  stadium berbeda-beda. Jika trastuzumab diberikan  pada  stadium awal, kesempatan atau kesembuhan lebih tinggi dibandingkan dengan diberikan pada stadium IV atau metastasis yaitu sel kanker sudah menyebar kesejumlah organ lainnya.  “Untuk  stadium awal memberikan kesembuhan jelas, kesempatan hidupnya jauh lebih lama,” kata Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Maya Amiarny Rusady, seperti dikutip dari Kompas.com (14/07/2018). Benarkah itu alasan yang sesungguhnya? Wallahu’alam.

Padahal sebelumnya BPJS Kesehatan memberikan jaminan pengobatan trastuzumab pada pengidap kanker stadium metastasis dan tidak menjamin untuk stadium awal. Saat ini kebijakan tersebut justru  dibalik dengan memberikan jaminan trastuzumab pada pengidap kanker  payudara  stadium awal. (tribun-medan.com , 17/7).

Obat trastuzumab, menurut dr Drajat R Suardi, SpB(K)Onk, Ketua Perhimpunan Onkologi Indonesia, dapat memperpanjang usia harapan hidup bagi pasien kanker payudara HER2 positif. “ Prof. Martine Piccart membuat penelitian, apabila pengidap HER2 positif kemudian sel tersebut berwarna coklat, maka bila diberikan terapi dan obat tastuzumab akan menambah usia mereka 5-6 bulan, “tutur beliau.   Penderita Kanker payudara HER2 positif di Indonesia angkanya mencapai 15 – 20 persen dari jumlah kasus kanker payudara (detik healt , 17 /7). Termasuk  juga yang diidap Yuniarti.

Memang lucu negeri ini,  kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya didapatkan secara gratis atau lebih murah  , justru dijadikan sebagai ladang bisnis, ajang mencari keuntungan.  Karena untuk membayar dokter, obat , perawatan rumah sakit, dll, semua membutuhkan dana.  Maka wajar, menurut sistem kapitalis , rakyat harus membayar.  Pelayanan kesehatan pun akhirnya telah bergeser dari orientasi kemanusiaan , menjadi profit oriented.  Orang miskinlah yang  harus menelan pil pahit berupa  kesengsaraan karena tidak bisa mengakses segala kebutuhan dasarnya.

BPJS adalah program pengalihan tanggung jawab, dimana jaminan kesehatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara dialihkan menjadi tanggung jawab rakyat.  Masyarakat diwajibkan untuk  saling membiayai pelayanan kesehatan di antara mereka melalui program asuransi. Jadilah hak rakyat diubah menjadi kewajiban rakyat, dan diubahlah kewajiban negara yang seharusnya menjamin hak rakyat atas kesehatan dihilangkan. Inilah bentuk kezaliman yang benar-benar ditampakkan oleh penguasa .

Padahal sisi lain ,  negeri ini sangat kaya akan sumber daya alam (SDA)  yang luar biasa . Apa yang ada di  laut, darat, dan kekayaan yang terkandung di dalam bumi yang tak terhitung jumlahnya. Tentu akan menjadi sumber pemasukan bagi kas negara. Apalagi semuanya merupakan hak seluruh rakyat dan  seharusnya bisa dikelola untuk memenuhi kebutuhan rakyat sesuai dengan pasal 33 ayat 3 yang berbunyi : bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  Namun sepertinya, UU ini kurang diindahkan . Justru aset negara banyak dilego kepada swasta, bahkan asing.  Rakyat harus bersusah payah, kerja keras. Bahkan harus bayar asuransi untuk menjamin kesehatannya sendiri.

Sudah saatnya kita berpaling dari sistem rusak ini.  Mencari solusi alternatif  , yaitu sistem Islam.

Sistem Islam  : Memberi Jaminan Kesehatan Terbaik

Islam adalah agama sempurna yang  Allah wahyuhkan , mengatur segala hal dengan sangat detail. Mulai dari hubungan  manusia dengan Allah, hubungan dengan dirinya sendiri , hingga hubungan manusia dengan masyarakat. Allah Maha tau semua yang terbaik bagi kita.

Dalam Islam, penguasa atau kepala negara adalah mas’ul (Penanggung Jawab). Nabi SAW bersabda:

‘’Setiap  dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab untuk orang-orang yang dipimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya’’. (Bukhari & Muslim). Kepala negara bertanggung jawab penuh untuk mengelola urusan rakyatnya. Salah satunya , kebutuhan akan layanan kesehatan. Sistem kesehatan hanyalah salah satu bagian internal dari seluruh sistem kehidupan dalam Islam.

Pelayanan kesehatan dalam sistem khilafah diberikan secara gratis tanpa memandang agama, satatus sosial, warna kulit, suku, ras, maupun  budaya, Pembiayaan yang gratis diperoleh dari sumber daya alam yang tersedia di negara kaum muslimin, dan   dikelola penuh oleh negara dengan menerapkan sistem ekonomi Islam.

Di jaman Rasul,  ketika Beliau menjadi kepala negara di Madinah , ada delapan orang dari Urainah datang dan bergabung menjadi warga negara . Lalu mereka menderita sakit gangguan limpa. Nabi SAW kemudian memerintahkan mereka dirawat di tempat perawatan, yaitu kawasan pengembalaan ternak milik Baitul Mal (kas negara). Mereka meminum susu dan berada di tempat itu  sampai mereka pulih.

Raja mesir pernah menghadiahkan seorang dokter kepada nabi SAW. Kemudian beliau menjadikan dokter itu untuk melayani seluruh warga negara secara gratis. Khalifah umar bi khaththab menetapkan pembiayaan bagi penderita lepra di Syam dari Baitul Mal. Khalifah al-Walid bin Abdulah Malik dari bani Umayyah membangun  rumah sakit bagi para penderita leprosia, lepra dan kebutaan, para tenaga medis yang merawat mereka digaji dari Baitul Mal dan bukan dari uang pasien.

Bahkan dalam catatan sejarah  ketika sistem Islam diterapkan secara lengkap, khalifah pada masa itu menyediakan banyak rumah sakit kelas satu dan dokter di beberapa kota di antaranya Baghdad, Damaskus, Kairo, Yerusalem, Cordova dan banyak lagi. Kota baghdad sendiri memeliki enam puluh rumah sakit dengan pasien rawat jalan maupun inap dan memilki lebih dari 1.000 dokter. Bayangkan !

Rumah sakit umum seperti Bimaristan al-Mansuri, didirikan di Kairo pada tahun 1283,  mampu mengakomodasi 8.000 pasien.  Ada dua petugas untuk setiap pasien yang melakukan segala sesuatu untuk diri pasien agar mendapatkan kenyamanan dan kemudahan .  Setiap pasien mendapat ruang tidur dan tempat makan sendiri. Para pasien baik rawat inap maupun rawat jalan diberi makanan dan obat-obatan secara gratis.

Apakah mungkin mewujudkan jaminan kesehatan terbaik , kalau masih pakai paradigma Kapitalis?  Mari segera kita perjuangkan sistem  Islam yang mulia , agar Allah mendatangkan keberkahan dalam hidup manusia.  Inshaa Allahu []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.