Bendera Tauhid di Kriminalisasi, Korupsi Apa Kabarmu Kini?

43

Oleh: Ari Widia Garini

Berita menggegerkan tentang bendera tauhid kembali mencuat di media massa, hanya lantaran siswa-siswi di sebuah madrasah  sedang mengibarkan bendera tauhid dalam moment penerimaan siswa baru. Saat berita ini diangkat, media-media nasional berlomba untuk menjadikannya headline. Apalagi setelah cuitan dari twitter menteri agama yang mengatakan jika masalah ini adalah masalah serius yang harus diinvestigasi. Pertanyaannya, seberapa berat kasusnya sampai harus diinvestigasi?
Hal ini bermula dari foto pengibaran bendera tauhid oleh siswa MAN 1 Sukabumi yang diunggah di salah satu media sosial pada tanggal 20 Juli 2019. Pengibaran dilakukan oleh sekelompok siswa yang tergabung dalam Keluarga Remaja Islam Majelis Al Ikhlas / Karisma MAN 1 Sukabumi. Mereka mengibarkan bendera tauhid untuk mempromosikan salah satu kegiatan mereka, sebagai bentuk ekstrakurikuler yang lazim, sama seperti Pramuka dan kegiatan lainnya di sekolah . Banyak pihak yang bereaksi atas peristiwa ini, baik yang pro maupun kontra. Salah satunya yang bergerak cepat adalah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.Tak berselang lama setelah viralnya foto pengibaran bendera tauhid tersebut Menag dalam akun Twitternya menyatakan bahwa kemenag secepatnya akan melakukan investigasi terkait adanya  pengibaran bendera tersebut seperti yang dilansir (detik.com, 21 Juli 2019). Respon Menag ini menanggapi cuitan dari salah satu anggota DPR komisi Vlll, Ace Hasan Syadzily yang meminta Menag untuk segera mengklarifikasi dan mencari tahu kebenaran foto tersebut.
Banyak yang menyayangkan cepatnya reaksi Menag terhadap kasus ini, padahal beliau sebagai representasi dari umat Islam harusnya mengapresiasi para pemuda yang bangga dengan simbol agamanya. Ironisnya, Menag justru memberikan apresiasi kepada pelaku LGBT dan mendukung konferensi yang mereka adakan beberapa bulan yang lalu. Jelas, hal ini semakin menunjukkan bahwa masih banyak kaum muslim yg pobia dengan agama dan simbol-simbol Islam. Tuduhan dan pandangan-pandangan miring juga masih sering disematkan kepada saudara mereka sendiri sesama muslim. Mulai dari masalah pakaian, penampilan dan juga yang paling baru masalah bendera tauhid ini. Sikap pemerintah lewat Menag yang bergerak cepat untuk melakukan investigasi, bahkan sampai ada wacana mengaitkan pengibaran bendera tauhid ini dengan HTI berbeda seratus delapan puluh derajat dengan sikap pemerintah dalam menghadapai para pelaku korupsi. Padahal banyak sekali pejabat yang terjerat kasus korupsi, tak terkecuali dengan Menag sendiri yang tersandung korupsi yakni kasus jual beli jabatan. Bahkan kasus-kasus megakorupsi seperti skandal BLBI, Hambalang dan juga kasus Century yang sebenarnya bisa menyeret banyak pejabat justru seakan-akan jalan di tempat. Kasus terbaru saat ini adalah korupsi Bupati Kudus Muhammad Tamzil dengan tuduhan jual beli jabatan. Dan ini merupakan kasus kedua baginya setelah sebelumnya ditahan selama 22 bulan dalam kasus korupsi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tahun ajaran 2004-2005. Ini semakin menunjukkan betapa bobroknya sistem demokrasi yang dianut oleh negara ini. Bahkan mantan koruptor pun yang sudah bebas masih bisa menjadi kepala daerah. Dari sini kita bisa melihat bahwa pemerintah saat ini sedang panik, mereka mengkambinghitamkan bendera tauhid untuk mengalihkan isu lain seperti korupsi dan kriminalitas lain di negeri ini. Kalau sudah seperti ini masihkan kita berharap pada sistem ini?
Bendera Tauhid vs korupsi dalam kacamata Islam
Rasulullah saw adalah suri tauladan bagi kita umat Islam, dan menjadi sebuah kelaziman bagi umatnya untuk beri’tiba’ kepada Beliau saw dan wajib menjalankan syariat Allah yang di ajarkannya. Begitu pula dengan bendera tauhid ini adalah salah satu syariat yang diajarkan Rasul kepada kita. Tinta emas sejarah telah membuktikan bahwa sejak Rasul mendirikan negara Islam di Madinah, beliau sudah menggunakan dua bendera berwarna putih (al liwa’) yang bertuliskan kalimat tauhid sebagai bendera resmi negara Islam dan bendera hitam (ar rayyah) sebagai bendera komandan pasukan. Dalam sebuah hadist diriwayatkan: “Sesungguhnya Rasulullah saw masuk ke kota Makkah pada saat pembebasan Makkah, sementar Liwa’ Beliau berwarna putih.” (HR. Ibn Majah dari Jabir).
Anas juga menuturkan riwayat sebagaimana dituturkan an-Nasa’i: “sesungguhnya ketika Rasul saw mengangkat Usamah bin Zaid menjadi amir pasukan untuk menggempur Romawi, Beliau menyerahkan Liwa’ Beliau kepada Usamah dengan tangan beliau sendiri”
Rasulullah saw, ketika menjadi panglima pasukan di Khaibar, Beliau bersabda: “Sungguh, besok aku akan menyerahkan ar rayah ini kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan RasulNya serta dicintai Allah dan RasulNya”. Lalu Beliau menyerahkan kepada Ali bin Abi Thalib. (HR. Muttafaq’alaih)
Sungguh, tidak sepatutnya masalah bendera tauhid ini dipermasalahkan karena sudah jelas dalil dan kebenarannya dalam hadist Rasul saw yang shohih. Justru sekarang yang harus segera ditangani oleh penegak hukum di negeri ini adalah kasus korupsi yang semakin merajalela. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk menangani masalah ini, tapi nyatanya korupsi semakin merajalela. Adanya lembaga pemberantas rasuah atau KPK nyatanya juga tidak efektif.Jadi sebenarnya apa yang salah dengan semua ini?. Kalau kita mau berpikir, sebenarnya penyebab semakin mengguritanya masalah korupsi adalah karena kita tidak mau kembali kepada syariat Islam. Islam adalah agama yang sempurna yang mampu memecahkan semua permasalahan umat. Begitupun dengan permasalahan korupsi, sungguh Islam punya seperangkat aturan yang bisa menyelesaikannya.Dalam sistem Islam ada beberapa hal yang akan dilakukan negara untuk memecahkan masalah korupsi yakni:1. Adanya pengawasan oleh individu,kelompok dan negara sebagai upaya memperkecil peluang korupsi.2. Adanya hukuman yang keras yang menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi. Selain itu dengan adanya sanksi di dunia bisa menjadi penebus dosa bagi pelaku kelak di akhirat,sehingga mendorong pelaku untuk bertaubat dan menyerahkan diri.3. Negara juga menjamin kesejahteraan para pegawai dengan menerapkan sistem penggajian yang layak.4. Adanya penghitungan harta kekayaan pegawai,hal ini menghindari pembengkakan harta kekayaan pegawai yang didapat dari hasil korupsi. Ini seperti yang dilakukan pada masa khalifah Umar bin Khattab.5. Sistem Islam juga melarang pegawai negara menerima hadiah sebagai upaya pencegahan terjadinya suap. Ini sebagai implementasi hadits Rasulullah saw:” Siapa saja yang bertugas melakukan pekerjaan dan kepadanya telah kami beri gaji,maka yang diambil selain upah/gaji adalah kecurangan” (HR. Abu Dawud).Selain itu pilar lain pencegahan korupsi adalah keteladanan dari pemimpin, sebagaimana yang dicontohkan oleh khalifah Umar bin Abdul Azis. Beliau mematikan lampu di ruang kerjanya ketika menerima tamu, walaupun anaknya sendiri.
Itulah seperangkat aturan yang sudah ditetapkan oleh Islam,yang bila dilaksanakan akan mendatangkan kesejahteraan bagi umat manusia. Sudah saatnya kita meninggalkan sistem demokrasi kapitalis dan beralih ke sistem Islam dalam naungan Daulah Khilafah. Sistem yang berasal dari Pencipta manusia yang sudah pasti akan memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh manusia. Allah swt berfirwan:”Apakah hukum jahiliyyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin. (QS. Al Maidah:50).” Wallahu’alam bish shawwaab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.