Beban Hidup Baru Mahasiswa, Pajak

78

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih, Pengasuh Grup Online Obrolan Wanita Islamis ( BROWNIS)

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meminta para rektor mengurus  para mahasiswa wisuda untuk langsung mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sehingga setelah keluar wisuda dia sekaligus menerima kartu NPWP. Di satu sisi pembelajaran harus dilanjutkan, di sisi lain ini harus ditindaklanjuti.  Adapun jumlah mahasiswa yang lulus setiap tahun mencapai 1,8 juta orang. (katadata.co.id/9/11/2018). Dengan kebijakan tersebut diharapkan  para mahasiswa yang lulus bisa menjadi wajib pajak yang patuh. Kebijakan dalam upaya membangun negara. Kebijakan tersebut diamini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Adapun penjelasan mengenai kebijakan tersebut disampaikan oleh Menristekdikti menurut menkeu Sri Mulyani agar tidak menimbulkan persepsi buruk dari masyarakat.

Gagasan mengedukasi masyarakat supaya sadar pajak sebenarnya sudah sejak  2017 lalu.   Pemerintah bertekad mencetak generasi patuh pajak dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan  yaitu dengan memasukkan materi kesadaran pajak ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bahkan sudah menandatangani perjanjian kerja sama Eselon I di lingkungan Kemendikbud terkait pembelajaran materi kesadaran pajak di SD, SMP, SMA, dan jenjang perguruan tinggi (kompas .com/11/8/2017). Menurut Sri Mulyani, tugas konstitusi untuk mengumpulkan penerimaan pajak tidaklah mudah, dibutuhkan kesadaran serta pemahaman yang harusnya ditanamkan sejak usia dini. Untuk itu dilakukan MoU bersama lima lembaga tinggi negara yang memiliki andil besar terhadap pelajar di Indonesia ( malangpost/9/11/2018).

Meskipun tidak diakui secara terang-terangan, kebijakan ini jelas menunjukkan kepanikan rezim yang  gagal mengatasi masalah ekonomi. Mereka jemput bola mengatasnamakan edukasi yang sejatinya mendata wajib pajak sejak mereka belum punya penghasilan tetap yaitu mahasiswa. Bagaimanapun defisit APBN yang berulang setiap tahunnya dan juga yang masih diakui keamanannya karena tidak lebih dari GDP penduduk Indonesia tetap membuat pemerintah berpikir sangat keras. Kondisi ini menimbulkan tekanan tersendiri baik dalam sistem ekonomi dan sosial negri ini.

Sementara Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan sistem ekonomi kapitalisme. Di mana asasnya adalah sekulerisme atau lebih memfokuskan pemecahan persoalan ekonomi pada manusia yang berkapital besar. Kerakusannya tak terbendung karena dijamin oleh UU . Sehingga negara dan rakyat tak mampu lagi mengakses apa yang menjadi haknya. Maka hal termudah untuk memperoleh dana pembiayaan operasional negara adalah melalui hutang dan pajak.

Inilah yang akhirnya terjadi, negara malak rakyat melalui pajak. Apapun di negeri ini jika mungkin bisa di tarif pajak maka akan dilakukan.  Benar-benar menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Padahal pendapatan rakyat beragam, namun kebijakan ini tak mungkin pro kepada mereka yang hari ini masih mengais rejeki diantara tumpukan sampah, barang usang, bantaran sungai dan tempat- tempat lain yang mungkin tak terbayangkan oleh kita.

Jika  negri ini penduduknya mayoritas muslim, tidakkah ini menjadi alasan mengapa begitu banyak manusia yang bersandar pada Islam? pastinya agama ini sesuai fitrah dan memanusiakan manusia, hanya saja hari ini sandaran hidup ini telah dirusak bahkan dihancurkan oleh orang-orang munafik, yang berlindung di balik undang-undang buatan kufar. Islam adalah agama yang sempurna. Tidak saja mengatur masalah akidah tapi juga mengandung peraturan yang akan menjadi pemecah persoalan manusia dalam segala sisi kehidupannya. Dalam sistem ekonominya, Islam memandang bahwa pajak hanya akan ditarifkan kepada orang  kaya dan diambil secara insidental bukan rutin. Karena memang APBN atau Baitul Maal negara Islam bukan berasal dari pajak. Tetapi, ada tiga sumber utama.

Pertama, dari kepemilikan individu.  Seperti: zakat, infaq, shadaqah. Kedua, dari kepemilikan umum. Seperti: pertambangan emas, perak, tembaga, nikel, minyak, gas, batubara, hutan, dan lain sebagainya. Ketiga, dari kepemilikan negara. Seperti: ghanimah, fa’i, jizyah, kharaj, khumus, dan lain sebagainya.

Dilihat dari sumber penerimaan yang kedua, yaitu kepemilikan umum, maka kita dapat melihat bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah ruah. Terlebih lagi, dengan dukungan dari SDM yang ada, tentu SDA tersebut dapat diolah lagi dan ditingkatkan nilai tambahnya, sehingga akan menjadi sumber penerimaan yang sangat besar bagi pemerintah Indonesia (Ustadz Dwi Condro Triono, Ph.D, Sumber: Tabloid Media Umat edisi 203).

Saatnya kita kita kembali kepada aturan Allah yang Maha Kaya, tak seharusnya mahasiswa kita menjadi korban yang kesekian. Ada cara yang lebih baik lagi dan bernilai pahala dunia akhirat karena jadi bukti ketaatan kaum muslimin kepada Rabbnya. Wallahu a’lam bi ash-showab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.