Babat Tuntas Akar Perdagangan Orang

Oleh: Ninik Rahayu

Aktivis Muslimah Malang Raya

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), terutama yang menimpa perempuan, kembali menyeruak. Sebagaimana yang dilansir oleh laman portal online bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengungkapkan, ada 29 WNI menjadi korban pengantin pesanan di China. Sebanyak 13 perempuan berasal dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dan 16 orang perempuan berasal dari Jawa Barat. Data tersebut diperoleh berdasarkan pengaduan korban sepanjang 2016-2019 (sindonews.com). Kasus perdagangan orang ini seperti fenomena gunung es. Dimana hanya korban yang melapor saja yang bisa diketahui, sedangkan realitas di lapang banyak sekali yang tidak terendus dan terekspos.

Menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) RI, dari data yang dilansir oleh International Organization for Migration (IOM) dan Non Governmental Organization (NGO) anti trafficking diperkirakan 43% – 50% atau sekitar 3 – 4,5 juta tenaga kerja Indonesia menjadi korban perdagangan manusia. IOM dan pemerintah Indonesia juga melakukan identifikasi kepada 3.840 korban trafficking, 90% diantaranya adalah perempuan dan sebanyak 56% dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga. Di tahun 2012 IOM juga mengeluarkan data yang menyebutkan sebanyak 82% diperdagangkan di luar negeri dan sisanya di Indonesia (unpad.ac.id).

Fakta tersebut menunjukan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pengirim, negara tujuan, maupun negara transit perdagangan manusia dunia. Bahkan, United Nations Children’s Fund (UNICEF) memperkirakan 100 ribu perempuan dan anak-anak diperdagangkan setiap tahunnya untuk eksploitasi seks komersial di Indonesia dan ke luar negeri.

Jika jaman dahulu modus perdagangan orang hanya seputar perbudakan dan tenaga kerja Indonesia illegal, maka sekarang modusnya mulai beraneka macam. Misalnya seperti magang kerja, berkedok umroh, bekerja, beasiswa, perkawinan dan wisata. Kasus terbaru yang terjadi adalah dengan modus pernikahan/kawin kontrak antara para perempuan Indonesia dengan warga china, sebagaimana yang diungkapkan oleh bareskrim Polri (JawaPos.com). Kemajuan teknologi di era modern seperti sekarang justru semakin membuat perdagangan orang kian marak dengan bermacam modusnya. Modus yang digunakan seringkali samar sehingga tidak mudah terdeteksi karena dianggap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bukan perdagangan orang. Selain itu, ada keterlibatan aparatur Negara/pejabat yang juga terlibat dalam TPPO ini sehingga menjadikan kasus perdagangan orang tak kunjung usai.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memberantas TPPO dan meminta semua pihak untuk menangani masalah ini dengan serius. Mulai dari OPD, aparat penegak hukum, aparat desa, babinsa, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dunia usaha, masyarakat serta kalangan media massa dikerahkan untuk membantu mengatasi persoalan ini dari hulu sampai hilir.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, berturut-turut Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan pelaksanaannya. Peraturan tersebut antara lain, PP No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban TPPO, Perpres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 183/373/Sj Tahun 2016 yang memerintahkan gubernur/bupati/wali kota untuk mengoptimalkan Gugus Tugas PP-TPPO di daerah dan mengalokasikan anggaran melalui APBD.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk menjamin PMI terlindungi dari perdagangan manusia, perbudakan/kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Pada tahun 2018 disahkan pula PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, termasuk untuk perkara TPPO.

Selain itu, pemerintah meratifikasi konvensi internasional melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang ratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Person Especially Women and Children.

Dari sisi penerapan sanksi hukum terhadap pelaku TPPO juga sudah ada payung hukumnya. Meski hukumannya belum bisa efektif untuk menindak secara keras praktik tidak manusiawi ini. Pidana terendah dari praktik perdagangan manusia ini hanya 3-5 tahun (korban cacat), dan tertinggi 15 tahun sampai seumur hidup (korban mati). Demikian pula dengan denda, belum bisa memberi efek jera bagi pelakunya.

Bahkan pemerintah juga telah membentuk Gugus Tugas Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berada langsung dibawah komando Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA). Melalui berbagai pelatihan-pelatihan Kemen PPPA merancang sebuah forum penyegaran untuk mendorong adanya intellectual clarity dan kesempatan mempraktekkan teori dari berbagai peraturan perundangan-undangan dan protokol terkait pencegahan dan penanganan TPPO yang responsive gender dan berkeadilan. Terkait kesetaraan gender, mulai banyak aparatur publik yang dijabat oleh perempuan. Hal ini sebagai bentuk pelibatan perempuan dalam pembangunan serta penghargaan terhadap peran perempuan (okezone.com).

Meski begitu, berbagai pihak termasuk pemerintah mengakui bahwa upaya preventif maupun kuratif yang selama ini dibuat dan dijalankan (responsive gender) belum mampu secara efektif mengurangi kasus perdagangan orang. Apa lagi untuk menyelesaikan secara tuntas kasus perdagangan orang yang banyak menimpa perempuan. Dari tahun ke tahun jumlah kasus semakin meningkat dengan modus yang semakin canggih dan modern. Bahkan kebijakan yang berbasis gender juga semakin banyak dibuat. Dari sinilah mengapa kita butuh cara pandang dan solusi alternatif yang mampu menyelesaikan persoalan ini secara tuntas. Perlu ada evaluasi dalam memandang akar masalah dan penanganan yang sudah dilakukan selama ini. Apakah permasalahan hanya pada masalah gender sehingga butuh penyelesaian dengan perspektif feminism? Ataukah Perdagangan orang ini justru merupakan problem sistemik yang membutuhkan solusi bersifat sistemik pula agar tuntas bisa diberantas sampai ke akarnya?

Mencari Core Problem TPPO

Menurut Menteri Yohana, TPPO merupakan kejahatan kemanusiaan yang bersifat sindikasi dengan akar penyebab masalah yang beragam dan kompleks serta terus berkembang. Mulai dari kemiskinan, kurangnya kesadaran dan pengetahuan, kurangnya kepeduliaan lingkungan, regulasi hukum yang kurang tegas, jaminan perlindungan Negara yang minim, dan sebagainya. Banyak pihak yang berusaha memaparkan masalah ini, namun ditingkat regulasi masih menghadapi banyak kendala. Seperti kurangnya kepedulian Negara terhadap jaminan keselamatan, belum ada alokasi APBN untuk TPPO, keterlibatan aparat dalam kasus sindikat TPPO dan pembuatan hukum yang belum sepenuhnya memihak kepada korban. Sehingga alih-alih kasus perdagangan orang ini bisa berkurang, malah justru semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Belenggu kemiskinan yang mengungkung masyarakat semakin nyata dan kuat sehingga menjadikan perempuan berperan ganda. Perempuan tidak hanya bertugas menjadi istri dan ibu yang mengurus keluarganya semata, melainkan juga turut memikul beratnya tanggung jawab mencari nafkah. Meskipun menurut data BPS angka kemiskinan per September tahun 2018 menurun menjadi 9,66% dibanding Maret sebesar 9,82% maupun September mencapai 10,12% (katadata.com). Ini dengan memakai standar kemiskinan jika pendapatan perkapita perbulan rakyat sama atau kurang dari Rp.401.220. Padahal realitas di masyarakat, pendapatan Rp 500.000 saja masih dinilai belum mencukupi kebutuhan hidup untuk satu keluarga. Ditambah dengan harga barang di pasaran yang cenderung naik setiap tahunnya. Belum lagi berbagai ongkos juga mengalami kenaikan sebagai dampak dari regulasi pemerintah, seperti Tarif Dasar Listrik, BBM, Pajak dan lain sebagainya. Nampaknya data BPS tidak bisa dijadikan cerminan kondisi di lapangan yang sesungguhnya. Kemiskinan menjadi pintu masuk TPPO yang paling mudah. Desakan kebutuhan hidup yang kian berat membuat masyarakat melakukan segala cara untuk bisa hidup layak meski harus berhadapan dengan sindikat perdagangan orang, terutama bagi kaum perempuan.

Paradigma kebebasan (gender/feminisme) menjadi racun berbalut madu yang berujung pada TPPO. Dengan dalih perempuan punya kesempatan yang sama dunia kerja dan publik menjadikan kaum perempuan berbondong-bondong turut meramaikan dunia kerja. Propaganda ini mendorong para perempuan ingin eksis di ranah publik dengan resiko buruknya perlindungan diri dan jiwa. Para perempuan hanya berbekal semangat “ingin hidup lebih baik” tanpa dibekali dengan pengetahuan dan kesadaran yang memadai. Akhirnya tidak sedikit korban TPPO yang mengalami kekerasan fisik hingga harus kehilangan nyawa ditangan majikannya.

Lebih dari itu, core problem TPPO tidak lain karena pengadopsian paradigma kapitalisme dalam memandang perempuan hanya sebatas objek dan komoditas ekonomi. Wanita diposisikan sebagai mesin pencetak pundi-pundi materi agar roda perekonomian tetap berjalan. Para pendakwah kapitalisme mengkampanyekan agar perempuan bisa mandiri dan berdaya positif dengan ikut serta dalam aktifitas ekonomi. Para perempuan pekerja ini dianggap hebat jika sudah bekerja di sektor publik. Regulasi dari Negara juga semakin memuluskan propaganda kejam ini dengan semakin membuka akses partisipasi perempuan dalam sektor publik. Namun ini tidak dibarengi dengan jaminan perlindungan yang memadai dari Negara. Jelas ini menjadi celah masuk terjadinya tindak kejahatan yang menimpa perempuan. Perempuan hanya menjadi korban pesakitan akibat propaganda sistemik ini. Selama paradigama kapitalisme dan kebebasan beserta aturannya menjadi pondasi membangun Negara ini, mustahil TPPO akan bisa dilibas habis.

Perdagangan Orang bisa diselesaikan

Jika para korban TPPO berangkat dari fenomena kemiskinan, maka akar masalah terjadinya kemiskinan ini harus diurai terlebih dahulu. Negara adalah pihak yang paling bertanggung jawab menghapuskan syaitan kemiskinan struktural ini tanpa terpaku pada gundukan data statistik dan semacamnya. Kemiskinan di masyarakat saat ini lebih disebabkan karena regulasi yang diciptakan oleh Negara. Dimana harta kekayaan tidak beredar secara merata dimasyarakat. Harta kekayaan hanya terkumpul pada segelintir orang yang memiliki modal besar sehingga mereka mampu menguasai sumber daya alam yang notabene milik rakyat. Rakyat berekonomi dengan diserahkan kepada mekanisme pasar yang culas tanpa ada kontrol dari Negara. Inilah jahatnya sistem ekonomi kapitalisme dimana yang kuat akan memangsa yang lemah. Hukum rimba berlaku tanpa pandang bulu. Dan Negara tak berkutik karena sudah dikuasai para kapitalis jahat. Penguasanya sudah dibungkam dengan gelontoran materi sehingga tutup mata terhadap kondisi rakyatnya yang kesusahan. Meski rakyat lemah digilas oleh mereka yang punya uang dan kekuasaan, Negara tak mampu berbuat apapun. Maka, jangan harap keadilan ekonomi akan bisa terwujud dalam sistem yang seperti ini.  

Karena itu ekonomi culas ini harus diganti dengan konsep ekonomi yang berkeadilan dan menyejahterakan, yaitu ekonomi yang berbasis pada syariah islam. Sebuah model ekonomi yang terbukti ampuh mewujudkan keadilan ekonomi (pernah diterapkan selama 1300 tahun) karena berasal dari wahyu Ilahi.

Sistem islam tidak pernah sedikitpun mempunyai paradigma bahwa perempuan sebagai objek dan komoditas ekonomi yang akan menggerakkan roda industri. Dalam islam, kaum perempuan tidak diwajibkan mencari nafkah. Apalagi sebagai tulang punggung perekonomian keluarga dan Negara. Perempuan tidak dinilai dari segi materialistik (penghasil rupiah) sebagaimana dalam sistem kapitalisme. Justru dalam islam, perempuan sangat dimuliakan dan wajib dijamin kebutuhannya. Tugas perempuan adalah sebagai pencetak generasi dan pembangun peradaban. Sebuah tugas yang bukan main-main sekaligus bukti bagaimana islam memberikan kedudukan yang terhormat dan mulia bagi kaum ibu.

Untuk bisa mewujudkan kaum perempuan yang terdidik, berdaya produktif membangun negeri sesuai misi penciptaan dan terlindungi, maka butuh kehadiran Negara. Tidak hanya untuk mendampingi dan mengayomi kaum perempuang tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum yang jelas. Hukum yang adil mampu memutus mata rantai sindikasi Perdagangan Orang karena bisa memberi efek jera. Bukan dengan kesetaraan gender yang menjerumuskan dan malah mencederai martabat wanita yang mulia dalam islam.

Oleh karena itu, sudah saatnya Negara segera berbenah diri dan beralih menuju sistem hidup dan sistem ekonomi yang mampu menjamin keadilan serta kesejahteraan dengan pemerataan kekayaan, yaitu sistem islam. Sistem islam yang bersifat menyeluruh dan lengkap menjadi jaminan terpenuhinya segala kebutuhan rakyat.

Dan sebagaimana sebuah sistem yang hanya bisa diterapkan dalam tataran Negara. Demikian pula sistem islam membutuhkan adanya institusi yang kompatibel agar seluruh aturan syariat islam bisa diterapkan secara total. Institusi itu tidak lain adalah khilafah, model Negara yang berbasis kepada syariat islam. Khilafah yang akan mengakiri perbudakan modern ini dengan solusi tuntas. Aturan islam akan menjadi rujukan dalam berkehidupan masyarakat, bangsa maupun Negara. Dan Negara hadir sebagai ibu yang senantiasa mengurusi anak-anaknya, terutama kaum perempuan dan anak-anak. Sebagaimana hadist Rasululloh saw,

 …الإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“ Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari dan Ahmad).”

Dengan modal awal berupa keyakinan akidah mayoritas penduduk negeri ini yang islam, insyaalloh keberkahan serta kemudahan hidup berbangsa dan bernegara akan kita dapatkan ketika kita menerapkan dari aturan Alloh SWT.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (Qs. Al-A’raf: 96)

Wallahu ‘alam bish-showab. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.