Antara UU Teror, Ancaman Hoaks, dan Pemilu

48

Oleh : Punky Purboyowati S. S (Komunitas El Mahira)

Setiap menjelang pemilu, ada saja yang menjadi perhatian masyarakat. Akhir-akhir ini masyarakat dihebohkan dengan wacana tentang ancaman UU Terorisme bagi penebar hoaks. Seperti yang dilansir dari laman katadata.co.id/21/3/19, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto, mewacanakan penggunaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada para penyebar hoaks. Sebab, hoaks yang kerap beredar telah menganggu keamanan dan menakuti-nakuti masyarakat. Menurutnya hoaks tersebut telah serupa dengan aksi teror, seperti yang terjadi terkait pemilihan presiden (pilpres) 2019. Hoaks merupakan ancaman baru dalam Pemilu 2019. Menurutnya, para penyebar hoaks ingin mengacaukan proses demokrasi di Indonesia.

Namun wacana tersebut dinilai ngawur oleh Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati. Ia mengatakan bahwa peringatan bencana alam kepada masyarakat yang menimbulkan ketakutan tidak bisa serta merta menjadi terorisme. Karena bencana alam yang hebat, wabah penyakit yang luar biasa, bahkan korupsi pejabat publik juga menimbulkan ketakutan di masyarakat. Apakah dengan ini artinya ada terorisme?. Definisi terorisme dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 sudah jelas. Sementara hoaks dan ujaran kebencian sudah diatur Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (tirto.id/21/3/19).

Bila diteliti, UU teror digunakan sebagai ancaman bagi penebar hoaks merupakan sebuah wacana yang tidak tepat dan salah sasaran. Sebab penggunaan UU Teror telah melebar hingga tataran kebebasan menggunakan hak pilih seseorang. Mestinya makna teror dan hoaks dikaji ulang secara benar dan didudukkan kembali fungsinya agar tidak disalahgunakan demi kepentingan pemilu. Sebab ancaman tersebut justru tidak menjamin hak kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul sebagaimana yang tertuang dalam UU 1945.

Bila dikaitkan dengan debat putaran kedua beberapa waktu lalu, Jokowi telah menyampaikan data palsu alias hoaks diantaranya klaim Jokowi atas impor jagung hanya menyatakan 160 ribu ton. Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 700 ribu ton. Kemudian klaim Jokowi tidak ada konflik sengketa tanah karena sudah ada pembagian sertifikat. Begitu pula dengan klaim soal tidak ada kebakaran hutan selama tiga tahun terakhir. Karena data palsu alias hoaks tersebut, Jokowi dilaporkan dengan berlapis-lapis pasal, yakni Pasal 14 dan 15 UU No 1 tahun 1946 Jo UU ITE pasal 27 ayat 3 Jo pasal 421 KUHP jo pasal 317 KUHP tentang Kebohongan Publik, Penyebaran Berita Bohong, Penyalahgunaan Wewenang, dan Keterangan Palsu. (m.cnnindonesia.com/21/2/19). Namun, anehnya ketika rakyat di medsos beramai-ramai mengoreksi Jokowi yang telah memberikan data palsu tersebut justru tidak ada tindaklanjut, bahkan tidak ada permintaan maaf dari Jokowi sendiri. Padahal telah melakukan hoaks (bohong) didepan publik berkali-kali. Ironisnya, tanpa rasa bersalah rakyat justru diancam sebagai penebar hoaks.

Anehnya lagi, ancaman tersebut juga mengarah pada keberadaan golput. Wiranto menyebut orang yang mengajak untuk tidak menggunakan hak pilih alias golput pada pemilu yang digelar 17 April nanti, dapat dikenakan sanksi. Sanksi tersebut diberikan karena tindakan mengajak golput sama saja mengacaukan Pemilu 2019. Sebab mengancam hak kewajiban orang lain. Jika UU Terorisme tidak bisa, UU lain masih bisa. Ada UU ITE bisa, UU KUHP bisa.

Namun pernyataan Wiranto itu sontak mendapat kritik, salah satunya dari Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju. Ia menegaskan bahwa golput sebagai sikap politik tidak bisa dipidana. Berdasarkan kajian ICJR, setidaknya terdapat dua pandangan yang dapat dikaitkan dengan sikap golput. Pertama, jika memilih merupakan hak yang sifatnya boleh digunakan maupun tidak digunakan pemiliknya, maka golput dapat diartikan sebagai pilihan seseorang yang tidak menggunakan haknya.  Kedua, jika kembali merujuk pada ketentuan UUD 1945, maka pernyataan seseorang menjadi golput juga dapat diartikan sebagai bagian dari hak warga negara untuk mengekspresikan pikirannya yang dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945. (tirto.id/27/3/19).

Beginilah nasib golput setiap menjelang pemilu. Keberadaan golput seolah mengancam. Padahal golput memiliki pandangan sendiri dalam menentukan pilihannya. Namun bagi kalangan yang takut kehilangan suara, keberadaan golput dapat mengancam aksistensinya. Hal ini wajar dalam demokrasi, sebab yang dipikirkan hanya menang dengan suara terbanyak. Padahal, memilih bukan perkara yang mudah sebab semua pilihan pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Demikianlah dalam politik demokrasi sekuler dalam mempertahankan kekuasaan, hal yang ekstrimpun bisa dilakukan dengan siap menjegal siapapun yang dianggap sebagai lawan dalam merebut kursi kepemimpinan. Ironisnya, tali persaudaraan sesama muslim (rakyat) tidak lagi dipikirkan. Akibat dari diterapkannya demokrasi sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan, tolak ukur kebebasan berdasarkan standar manfaat kepentingan. Alhasil meraih kedudukan dan kekuasaan, ditempuh dengan segala cara sekalipun menimbulkan banyak pertentangan, permusuhan dan kedzaliman. Maka segala bentuk ancaman yang diwacanakan, sangatlah berbahaya. Disamping dapat merusak tatanan sosial yaitu hubungan antara penguasa dan rakyat. Bila demokrasi sekuler telah menimbulkan ancaman bagi negeri sendiri, maka sudah patut untuk ditinggalkan dan dihentikan.

Pandangan Islam mengenai kekuasaan adalah untuk menegakkan hukum Syariat Islam (Syara’). Seorang pemimpin diberi amanah untuk meriayah (mengurusi) umat. Hal ini dilakukan dalam rangka menjalankan perintah dan laranganNya. Adanya hubungan penguasa dan rakyat adalah hubungan yang saling menguatkan dalam ketaatan. Apabila seorang pemimpin cenderung melakukan kekeliruan dan penyalahgunaan dalam jabatan, maka diperlukan muhasabah dari umat agar pemerintahan yang dijalankannya lurus berdasarkan Syariat Islam. Diantara penguasa dan rakyat menumbuhkan budaya saling amar makruf nahi munkar, niscaya akan tercipta keharmonisan yang membawa pada kedamaian. Bukankah sebaik-baik pemimpin itu yang dicintai rakyatnya dan sebaliknya? Maka sudah sepatutnya hal yang demikian menjadi renungan bagi penguasa negeri ini.

Dari ‘Auf Ibn Malik, berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Sebaik-baiknya pemimpin kalian ialah orang-orang yang kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian, juga yang kalian mendoakan kebaikan untuk mereka dan mereka pun mendoakan kebaikan untuk kalian. Sedangkan seburuk-buruk pemimpin kalian ialah orang-orang yang kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian, juga yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian”. Wallahua’lam bisshowab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.