Alergi Akut Narasi “NKRI Bersyariah dan Khilafah”

44

Oleh :  Mila Ummu Tsabita (Pegiat Komunitas Muslimah Lit-Taghyir)

Diberitakan TEMPO.CO, Pondok Pesantren (Ponpes) Sunan Kalijaga Gesikan Yogyakarta menyoroti rekomendasi yang dihasilkan Ijtima Ulama IV Persatuan Alumni 212 soal Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Syariah berdasarkan Pancasila.

“Kami ucapkan selamat dan sukses pelaksanaan Ijtima Ulama IV itu. Tapi tidak semua hasil ijtima ulama bisa diterima umat dan warga negara Indonesia pada umumnya,” ujar Pengasuh Ponpes Sunan Kalijaga Yogya Beny Susanto melalui keterangan tertulis dari Mekkah, Jumat petang 9 Agustus 2019.

Dalam Ijtima Ulama PA 212 yang digelar di Sentul pada Senin, 5 Agustus 2019, ditelurkan 8 rekomendasi. Salah satunya adalah konsep NKRI syariah berdasarkan Pancasila.  Beny mengakatan konsep NKRI berdasarkan syariah yang direkomendasikan pertemuan itu memang sah-sah saja karena merupakan hasil pemikiran bersama mereka.  “Sebagai pemikiran boleh saja. Tetapi tidak boleh diwujudkan dalam kehidupan bernegara di Indonesia,” ujarnya.

Ijtima’ Ulama dan Tokoh Nasional IV  memang telah bersepakat untuk menegakan khilafah adalah kewajiban agama islam.  Hal ini disampaikan pada poin c yang menyebutkan  bahwa “sesungguhnya semua Ulama ahlus Sunnah wal Jama’ah telah sepakat bahwa PENERAPAN SYARIAH DAN PENEGAKKAN KHILAFAH serta AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR adalah KEWAJIBAN AGAMA ISLAM” Dari poin-poin ijtima ulama juga  menyoroti peristiwa ketidak adilan yang kini dirasakan oleh masyarakat indonesia (pada poin 3.1-3.6). ini adalah perlambangan ketidakpuasan ulama terhadap persoalan yang terjadi di tengah umat.

Tidak hanya pengasuh ponpes Sunan Kalijaga yang berkata demikian (tidak setuju), apalagi para pejabat.   Mengenai narasi syariah & khilafah  yang sedang santer dibicarakan di tengah umat, pemerintah memiliki sikapnya sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan yang berlawanan dengan Pancasila harus dilawan. (detik.com )  Moeldoko juga menekankan Indonesia bukan negara berdasarkan Ijtimak Ulama. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga mengatakan, nilai-nilai syariat Islam sudah tertuang dalam sila Ketuhanan yang Maha Esa, sehingga tidak perlu ada NKRI bersyariah. Menurut Menhan, melaksanakan syariah Islam tak ubahnya menjalankan sila pertama Pancasila tersebut. Ryamizard mengatakan hal itu menanggapi wacana NKRI bersyariah yang dimunculkan dalam rekomendasi Ijtima Ulama IV di Sentul, Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

“NKRI ya NKRI. Syariah itu ada di dalam Pancasila. Sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa. Melaksanakan syariah ya melaksanakan sila ke satu,” kata Ryamizard pada acara silaturahmi dan dialog tokoh bangsa dan tokoh agama yang digelar Kementerian Pertahanan dan Forum Rekat Anak Bangsa di Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019. (kompas.com).

Ikut nimbrung,  Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar yang mengungkapkan lebih khawatir menghadapi penyebaran khilafah dibandingkan marxisme komunis. Sebab ia merasa kekuatan Pancasila saat ini tengah digoyang sekelompok masyarakat yang ingin sistem khilafah diterapkan di Indonesia. Gerakan mereka sangat sistematis sehingga perlu diwaspadai.

Nah, pernyataan-pernyataan senada tentang ketidaksetujuan walaupun dengan berbagai narasi menunjukkan kealergian sebagian elemen bangsa ini keluar dari zona nyaman, negara Demokrasi.  Setelah 74 tahun merdeka, tak pernah satu kali pun Islam diberi kesempatan untuk mengatur negri dengan jumlah penduduk muslim yang mayoritas ini.  Sejak kasus “penelikungan” Piagam Djakarta yang tak bisa dihapus dari sejarah, ternyata masih banyak orang yang pobhia bahkan alergi akut dengan kata syariah, apalagi khilafah.

Yang agak santai menaggapi adalah JK. Wapres mengungkapkan bahwa syariah itu biasa dilakukan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Semua aktivitas umat Islam di Indonesia juga termasuk ke dalam kegiatan bersyariah.   “Pertama, jangan kita merasa alergi kepada kata syariah. Syariah itu mudah sekali sebenarnya. Salat syariah, puasa syariah, bekerja syar’i. Mengajar juga syariah,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).

Syariah juga dijalankan ketika umat Islam menjalankan akidah. Di mana umat Islam percaya kepada Allah kemudian percaya kepada rasul dan kitab suci Alquran. Lalu ibadah wajib dan sunnah juga dilakukan oleh umat Islam.   Selain itu, umat Islam juga menjalankan muamalah. Apapun yang dia kerjakan selama tidak haram itu termasuk syariah. Karena itu JK beranggapan kalau tidak ada yang salah apabila ada yang ingin menjalankan pancasila dengan syariah.   “Jangan merasa syar’i itu tiba-tiba bahaya, itu suatu hal yang sangat simpel. Jadi kalau melakukan syariah dan Pancasila apa salahnya?,” ujarnya.   (suara.com).

Bener Pak. Jangan sedikit-sedikit radikal, bahaya laten, dsb.  Budayakan dialog, dan jauhi sikap refresif yang justru bisa berujung pada pemerintah harus behadapan dengan rakyat mayoritas.  Bahkan bisa saja cap  “anti Islam” ditempelkan di dahi rezim saat ini.  Mau?

Alergi Syariah dan Khilafah

Sebenarnya, Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia. Khilafah bertanggung jawab menerapkan hukum Islam, dan menyampaikan risalah Islam ke seluruh muka bumi. Khilafah terkadang juga disebut Imamah; dua kata ini mengandung pengertian yang sama dan banyak digunakan dalam hadits-hadits shahih. Khilafah inilah yang menjamin hukum-hukum syariat untuk terlaksanakan. Dan kewajiban melaksanakan hukum syariat adalah fardu ain bagi seluruh kaum muslimin.

Perlu dipahami oleh masyarakat banyak – terutama yang muslim-, bahwa Islam bukan hanya sekedar agama ritual/ruhiah/spirit tapi sebagai ideologi yang berasal dari Allah SWT pencipta manusia dan alam semesta.   Nabi Muhammad SAW. dan  para shahabatnya telah mencontohkan penerapan dalam kehidupan nyata, sejak beliau menegakkan Daulah Islamiyyah di Madinah sampai kekhilafahan yang terakhir yaitu Turki Utsmani selama kurang lebih 14 abad menjadi  pemimpin dunia.

Namun hari ini, narasi khilafah dan syariat selalu dibenturkan dengan Pancasila dengan tuduhan makar. Padahal kehidupan umat Islam tidak bisa dipisahkan dari syariat. Hal ini disampaikan oleh Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Anton Tabah Digdoyo memandang bahwa hampir 99 persen kehidupan umat Islam diatur syariat,sehingga sangat tidak mungkin umat Islam tidak menegakkan Syariat Islam. (moeslimchoice.com)

Sungguh penegakan syariat Islam tidak akan sempurna bila tak  ada negara sebagai penerap syariah dan periayah (pelayan) umat.  Karena Ihampir 80 persen syariah secara kaffah membutuhkan negara.  Misalnya, ekonomi berbasis syariah (bukan Cuma ada bank syariah lho ya..),  uqubat atau hukum pidana Islam, atau dakwah dan futuhat tak bisa dilaksanakan tanpa optimalisasi peran negara dengan berasas Syariah.  Apalagi firman Allah dalam QS. Al Baqarah ayat 208, menekankan kewajiban berislam harus kaffah: “Hai orang – orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan.”

Sudah sejak tahun 80-an opini syariah-khilafah getol disuarakan oleh organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Tentu tanpa megurangi peran luar biasa para ulama dan habaib dari ormas lain yang tak kenal lelah mendidik umat agar kembali kepada syariah kaffah.  Makanya tak bisa dihindari keimanan dan kecintaan masyarakat  muslim semakin baik terhadap Islam.  Lihat saja fenomena hijrah, cinta bendera tauhid (bendera La ilaha illallah) dan aksi PA 212 menjadi fenomenal di tanah air.  Walaupun, kemudian ormas yang sering membawa Panji Rasul ini justru mendapati nasib yang naas, mengalami pencabutan legalitas badan hukmnya sebagai organisasi di 2017.  Pemerintah mecermati pergerakan HTI  semakin masif, dan ini membahayakan eksistensi negara Demokrasi.

Cuma nasi sudah jadi kerak, bukannya mematikan dakwah justru pembubaran tersebut berkah bagi HTI.  “HTI justru mendapat keuntungan, dapat publikasi gratis pasca pembubaran. Apalagi pembubaran hanya legalitas organisasi saja, sementara tokoh dan ideologinya makin eksis,” kata Analis Intelijen dan Keamanan, Ridlwan Habib saat ditemui Gatra.com di kawasan Setia Budi, Jakarta, Jumat (9/8).  Setelah dibubarkan, Ridlwan menyebut wacana Khilafah yang merupakan misi HTI makin mengemuka bahkan mendapatkan banyak pendukung, terutama kalangan milenial. (gatra.com, 10 ags 2019).

Mengapa mereka-yang tak setuju- begitu khawatir ? Apakah Islam membahayakan dan merugikan sebagaimana paham Komunis atau kejahatan seperti pembunuhan atau korupsi?  Tentu tidak.  Tapi karakter ideologi Kapitalis-Sekuler tentu berupaya mempertahankan diri.   Karena para pejabat itu muslim, apalagi para pengasuh ponpes.  Pobia dan khawatir disebabkan cara berpikir yang masih dipengaruhi ideologi sekuler. Catet ya, bukan karena Pancasila.  Karena Pancasila sering jadi kedok untuk  menghantam pihak lain sebagaimana sejarah mencatat di masa PKI-Nasakom merajalela.

Justru jika merujuk pada kesepakatan ulama di atas, harusnya narasi khilafah bukanlah hal yang bertentangan dengan pendapat publik. Sebab ulama mengungkapkan urgensi penerapannya di tengah umat. Untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang mendera negri ini dampak dari penerapan sistem kapitalis-liberal di berbagai bidang.  Jadi bukan kesepakatan abal-abal, asal beda atau cari sensasi belaka.

Apalagi Allah SWT telah berfirman: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Sungguh Aku akan menjadikan di muka bumi Khalifah…” [TQS al-Baqarah : 30].

Imam al-Qurthubi [w. 671 H], ahli tafsir yang sangat otoritatif, menjelaskan, “Ayat ini merupakan hukum asal tentang wajibnya mengangkat khalifah.” Bahkan, dia kemudian menegaskan, “Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban (mengangkat khalifah) ini di kalangan umat dan para imam mazhab, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari al-‘Asham (yang tuli tentang syariah) dan siapa saja yang berpendapat dengan pendapatnya serta mengikuti pendapat dan mazhabnya.” [Lihat, Al-Qurthubi, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, Juz I/264].

Nabi juga mengisyaratkan, bahwa sepeninggal baginda SAW harus ada yang menjaga agama ini, dan mengurus urusan dunia, dialah khulafa’, jamak dari khalifah [pengganti Nabi, karena tidak ada lagi Nabi]. Nabi bersabda:

“Bani Israil dahulu telah diurus urusan mereka oleh para Nabi. Ketika seorang Nabi [Bani Israil] wafat, maka akan digantikan oleh Nabi yang lain. Sesungguhnya, tidak seorang Nabi pun setelahku. Akan ada para Khalifah, sehingga jumlah mereka banyak.” [HR Muslim]

Imam al-Haitami pun  menegaskan:  “Sungguh para Sahabat—semoga Allah meridhai mereka—telah bersepakat bahwa mengangkat seorang imam (khalifah) setelah zaman kenabian berakhir adalah wajib. Bahkan mereka menjadikan upaya mengangkat imam/khalifah sebagai kewajiban paling penting. Faktanya, mereka lebih menyibukkan diri dengan kewajiban itu dengan menunda (sementara) kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah saw.” [Lihat, Al-Haitami, Ash-Shawâ’iq al-Muhriqah, hlm. 7].

Lebih dari itu, menurut Syeikh ad-Dumaji, kewajiban menegakkan Khilafah juga didasarkan pada kaidah syariah:  “Selama suatu kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu wajib pula hukumnya.”

Berdasarkan dalil-dalil di atas —dan masih banyak dalil lainnya— yang sangat jelas, seluruh ulama Aswaja, khususnya imam empat mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Hanbali), sepakat, bahwa adanya khilafah, dan menegakkannya ketika tidak ada, hukumnya wajib. Syeikh Abdurrahman al-Jaziri (w. 1360 H) menuturkan,  “Para imam mazhab (yang empat) telah bersepakat bahwa Imamah (Khilafah) adalah wajib…” [Lihat, Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘ala al-Madzâhib al-Arba’ah, Juz V/416]. (mediaumat, 2/2018)

Tak bisa lain -yang wajib dilakukan- adalah terus mengopinikan di tengah umat yang masih belum tau bahwa penerapan syariah kaffah -termasuk Khilafah- merupakan kewajiban yang tak bisa ditawar.  Allah SWT berfirman :

“ Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian”  (TQS al-Baqarah [2]: 208).

Sebaliknya, haram bagi kaum Muslim untuk mengingkari atau mencampakkan sebagian syariah Islam dari realitas kehidupan dengan mengikuti prinsip sekularime (memisahkan agama dari kehidupan) sebagaimana yang dipraktikkan oleh negara saat ini. Karena Allah SWT dengan tegas mengecam sikap semacam ini:

“ Apakah kalian mengimani sebagian al-Kitab serta mengingkari sebagian yang lain? Tiada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kalian melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia dan pada Hari Kiamat nanti mereka akan dilemparkan ke dalam siksa yang amat keras. Allah tidaklah lalai atas apa saja yang kalian kerjakan”  (TQS al-Baqarah [2]: 85).

Sayangnya  justru  yang dikecam malah dipraktikkan dengan sempurna oleh kaum Muslim di negri +62 hari ini, khususnya oleh penguasa. Bukan hanya sebagian, bahkan sebagian besar hukum Islam dicampakkan. Sebaliknya, yang diterapkan pada sebagian besar aspek kehidupan kita adalah aturan-aturan sekular yang bersumber dari Barat, baik sistem politik demokrasi, sistem ekonomi kapitalisme, sistem hukum/peradilan warisan penjajah Belanda, dll. Jelas, ini adalah kemungkaran yang amat besar.  Lalu umat Islam yang menginginkan kembali berhukum kepada Islam malah ditakuti dan dikriminalisasi.  Opini yang penuh kebencian dan alergi syariah kaffah terus digemakan.

Maka siiapapun yang mengaku Mukmin tak layak berdiam diri menyaksikan kemungkaran ini. Sebabnya, Rasulullah saw. tegas bersabda:

“Siapa saja di antara kalian yang menyaksikan kemungkaran, hendaknya ia mengubah kemungkaran itu dengan tangan (kekuasaan)-nya; jika tidak mampu, dengan lisannya; jika tidak mampu, dengan hatinya dan yang demikian adalah selemah-lemahnya iman” (HR al-Bukhari).

Semoga Allah menyegerakan pertolongan-Nya, bagi para mukminin dan penerus perjuangan Rasulullah Saw – para shahabatnya untuk menegakkan Sistem Islam.  Aamiin ya Rabb[]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.