Agar Tambang Emas Papua Membawa Kemakmuran Rakyat

    150
    Agar Tambang Emas Papua Membawa Kemakmuran Rakyat
    Ersberg, Gunung Emas di Papua

    Oleh : Irianti Aminatun

    Pemerintah Indonesia akan mengambil 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Pengambilan itu ditandai penandatanganan HoA atau Head of Agreement antara Freeport McMoRan inc, induk PTFI, dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), BUMN yang akan membeli saham PTFI.

    Proses yang akan dilakukan, Inalum mengeluarkan dana sebesar USD 3,85 miliar — atau setara  53,9 triliun dengan kurs Rp 14.000 per dolar AS — untuk mengambil alih hak partisipasi  Rio Tinto. (Liputan6.com)

    Dengan menguasai  51% saham, Direktur Utama  Inalum,  Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan perseroan akan mendapatkan separuh dari profit perusahaan tambang tersebut setiap tahunnya. Sebagai catatan, tahun lalu Freeport Indonesia mencetak profit senilai UDD 3,29 miliar. (cnnindonesia.com)

    Menkeu Sri Mulyani berharap, kerjasama Freeport McMoran dan Inalum mampu meningkatkan kualitas dan nilai tambah industri ekstraktif ke depan serta memberi nilai kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.

    Benarkah akan memakmurkan rakyat?

    Direktur utama Inalum Budi Gunadi Sadikin meyakinkan bahwa dana untuk membeli saham milik perusahaan AS itu telah tersedia. Rencananya seluruh transaksi divestasi aman dibiayai oleh kredit sindikasi perbankan. Sejauh ini lanjut Budi, 11 bank yang mayoritas bank asing telah menyatakan komitmennya untuk memberikan pinjaman kepada perseroan untuk merampungkan transaksi divestasi. (cnnindonesia.com)

    Melihat proses divestasi diatas maka harapan Menkeu Sri Mulyani bahwa divestasi ini akan memberi kemakmuran bagi masyarakat Indonesia perlu dipertanyakan. Setidaknya ada dua alasan. Pertama, Participating Interest (PI)  Rio Tinto sebesar 40 %  bukan saham dan masih perlu waktu untuk bisa dikenversi menjadi saham. Participating Interest Rio Tinto hanya terkait dengan hak penerimaan dana, bukan hak suara dalam rapat pemegang saham, dalam menetapkan direksi atau kebijakan strategis perusahaan. Karenanya kontrol operasional freeport tetap pada PT FreeporMcMoran sebagai pemegang saham terbesar, bukan pada Inalum. Kedua, pembiayaan divestasi ini sebagian besar dari asing. Yaitu sindikasi bank asing kepada Inalum. Maka jelas ini adalah hutang riba yang harus dibayar oleh pemerintah. Kalaupun Inalum mendapat keuntungan maka keuntungan ini akan lari pada sindikasi Bank yang meminjami PT Inalum untuk pembayaran hutang berikut bunganya. Bukankah ini sama dengan menggali lubang untuk dikubur?

    Agar Tambang di Grasberg  memakmurkan rakyat

    Berdasarkan laporan Tahunan 2014 Freeport McMoran, cadangan bijih terbukti Freeport Indonesia sebesar 2,5 miliar dengan potensi kandungan emas sebesar 800 ton dan kandungan tembaga sebanyak 13,2 juta ton. Besarnya cadangan itu menempatkan Grasberg sebagai lokasi dengan cadangan emas terbesar dunia dan cadangan tembaga 10 besar dunia.

    Biji terbukti yang melimpah di Grasberg adalah sumber daya alam anugerah Allah SWT untuk hambaNya. Allah SWT bukan hanya memberikan kekayaan yang melimpah untuk hambaNya, tapi Allah SWT juga menggariskan aturan terkait pengelolaan sumber daya alam tersebut melalui contoh dari Rasulullah saw.

    Islam menetapkan bahwa sumber daya alam  yang melimpah merupakan harta milik umum. Harta ini harus dikelola hanya oleh negara dan hasilnya harus diserahkan untuk kesejahteraan rakyat. Sebaliknya haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta maupun asing ataupun dikuasai oleh negara.

    Terkait  kepemilikan umum, Imam at-Tirmidzi meriwayatkan hadits penuturan Abyadh bin Hammal. Dalam hadits tersebut diceritakan bahwa Abyad pernah meminta kepada Rasul saw. Untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasul meluluskan permintaan itu. Namun beliau segera diingatkan oleh seorang sahabat, “Wahai Rasulullah, tahukah anda, apa yang telah anda berikan kepada dia? Sungguh anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (maa’u al-‘iddu)”. Rasul saw kemudian bersabda, “ambil kembali tambang tersebut dari dia.”” (HR at-Tirmidzi).

    Ma’u al-‘iddu  adalah air yang jumlahnya berlimpah sehingga mengalir terus menerus. Hadits tersebut menyerupakan tambang garam yang kandungannya sangat banyak dengan air yang mengalir. Semula Rasulullah saw. memberikan tambang garam kepada Abyadh. Ini menunjukkan kebolehan memberikan tambang garam (atau tambang yang lain) kepada seseorang. Namun ketika Rasul mengetahui bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang cukup besar – digambarkan bagaikan air yang terus mengalir – maka beliau mencabut kembali pemberian itu.

    Dengan kandungannya yang sangat besar itu, tambang tersebut dikategorikan sebagai milik bersama (milik umum). Berdasarkan hadits di atas, semua milik umum tidak boleh dikuasai oleh individu, termasuk swasta maupun asing. Sebab yang menjadi fokus dalam hadits tersebut bukan “garam”, melainkan tambangnya.

    Dengan demikian tambang yang jumlahnya sangat besar, seperti batubara, emas, perak, besi, tembaga, minyak bumi, gas dan sebagainya semuanya adalah tambang yang terkategori milik umum. Pengelolaanya oleh negara dan hasilnya dikembalikan pada rakyat untuk kesejahteraan mereka. Negara boleh saja mengontrakkan pengelolaannya kepada swasta, namun dalam akad kontrak kerja (ajir-musta’jir) bukan dalam konsesi bagi hasil.

    Atas dasar ini menyerahkan pengelolaan tambang emas  kepada Freeport, bertentangan dengan sistem Islam. Andaikan pun negara sukses memiliki 51 % saham Freeport tetap saja itu tidak dibenarkan oleh syariat islam.

    Seharusnya tambang di Grasberg  jika dikelola dengan sistem islam, negara bisa mendapatkan dana yang sangat besar untuk kemakmuran rakyat. Faktanya pengelolaan dengan sistem kapitalis justru membuat kekayaan alam di Papua terkuras oleh Freeport, sementara rakyat hidup susah.

    Karenanya jika negara menghendaki pengelolaan tambang  membawa pada kemakmuran negara solusinya hanya satu yaitu  kembali kepada ketentuan syariah Islam. Selama pengelolaan sumberdaya alam didasarkan pada aturan sekuler kapitalis, semua itu tidak akan banyak manfaatnya bagi rakyat dan yang pasti akan kehilangan keberkahan.

    Hanya saja, untuk menerapkan sistem islam membutuhkan institusi negara. Negara itu adalah Khilafah islam. Tanpa Khilafah, kaum muslimin tidak akan mampu mencampakkan sistem kapitalis, karena negara-negara Barat akan terus menjaga kelanggengan sistem mereka. Karena itu perjuangan penegakan syariah dan Khilafah dapat dipandang sebagai upaya menyelamatkan negeri ini dari cengkeraman asing. Hanya penerepan sistem islam kaffah dalam payung Khilafah seluruh pengelolaan sumberdaya alam, termasuk tambang di Grasberg Papua, dapat dilakukan dengan benar untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Wallahu a’lam bi ash-shawab

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.