Adakah Pemilu Dalam Islam?

    46

    Oleh : Istiqomah, S.Gz

    Bulan april ini dihiasi oleh gegap gempita pemilu yang dianggap sebagai pesta demokrasi. Deretan foto masyarakat yang selesai mencoblos dengan jari berwarna ungu banyak menghiasi media sosial. Rasa optimisme masyarakat ini ternyata tidak bertahan lama. Hal tersebut berganti setelah adanya saling klaim antara para pendukung masing-masing pasangan calon (paslon). Sebelumnya banyak hal yang sudah mewarnai jalannya pemilu, mulai dari penggunaan kardus sebagai bahan untuk kotak suara, hingga polemik daftar pemilih tetap yang tidak sesuai data real.  Dikutip dari kompas.com temuan daftar pemilih ganda, jadi polemik jelang pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019. KPU harus menuntaskan masalah ini demi menjamin pemilu yang bersih dan berkualitas. Sampai saat ini KPU menyatakan dari 185 juta daftar pemilih tetap di dalam negeri ada 795.000 DPT ganda. Serta temuan Bawaslu yang menyatakan ada 3 juta DPT ganda.

     Dilanjutkan setelah pemilu dugaan adanya kecurangan hasil pemilu, beredarnya video terkait surat suara yang telah tercoblos, surat suara tersebut ditemukan diselangor malaysia. Warga negara indonesia (WNI) yang ada disana mendapati langsung temuan ini dan melapor ke Panwaslu. Surat suara itu dibungkus dalam kantong-kantong plastik berwarna hitam yang diletakkan di ruko di Bangi, Selangor. (Detik news.com). Selain itu ada klaim masing-masing pasangan calon presiden lewat qiuck count hasil pemilu yang makin membuat runyam pelaksanaan pemilu. Dan masih banyak hal-hal lainnya yang  telah mewarnai penyelenggaraan pemilu demokrasi tahun 2019 ini.

    Jika melihat semua hal yang terjadi dalam pemilu ini rasanya tidak sejalan dengan istilah pesta rakyat atau pesta demokrasi. Karena terlihat banyak kecurangan dan kebobrokannya.  Walaupun dalam penyelenggaraannya sudah menghabiskan dana dalam jumlah yang fantastis yaitu mencapai triliunan rupiah. Namun penggelontoran maksimal ini nyatanya tidak mampu menjadikan pemilu ini sesuai dengan aspirasi rakyat.

    Sejatinya gambaran diatas memperlihatkan buruknya pemilu dalam sistem demokrasi. Rakyat tidak bisa berharap banyak dari pemilu bahwa akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik kedepannya. Susungguhnya pemilu saat ini tidak bisa membawa kaum muslim pada perubahan menyeluruh, karena perubahannya hanya terbatas pada pergantian orangnya bukan pada pergantian sistem yang mengatur kehidupan. Inilah sesungguhnya akar masalahya ada pada sistem yang mengatur kehidupan, yaitu sistem demokrasi yang memiliki asas sekularisme (memisahkan agama dari kehidupan). Tidak ada campur tangan aturan agama dalam penetapan aturannya, termasuk aturan dalam memilih pemimpin. Sistem demokrasi menjadikan manusia memiliki kedaulatan penuh membuat hukum atau undang-undang. Dengan aturan tersebut manusialah yang menentukan standar benar dan salah dalam kehidupannya.

    Hal tersebut sangat berbeda jika dibandingkan dengan pemilihan pemimpin didalam islam. Memilih pemimpin dalam Islam hukumnya fardu kifayah, yaitu tidak mengharuskan dipilih lansung oleh rakyat. Islam memandang bahwa pemilu hanyalah salah satu uslub (cara) untuk memilih pemimpin. Pemilu bukanlah metode baku dalam mengangkat khalifah, sehingga boleh digunakan ataupun tidak. Mekanisme memilih pemimpin di dalam islam tidak sesulit dan mahal seperti yang terjadi didalam sistem demokrasi. Pemilihan pemimpin negara atau khalifah dalam islam dipilih oleh rakyat dengan bai’at (penyerahan urusan rakyat kepada khalifah). Akad antara rakyat dengan khalifah bukanlah akad ijarah (jual beli), melainkan akad untuk memerintah rakyat dengan menerapkan hukum Allah. Jadi selama khalifah tidak melakukan pelanggaran hukum syara, maka tidak akan diberhentikan. Bahkan jika melakukan penyimpangan dan harus diberhentikan, maka yang memberhentikannya bukanlah rakyat melainkan mahkamah madzalim. Berbeda dengan sistem kapitalisme demokrasi yang pergantian pemimpinnya ditetapkan selama 5 tahun.

    Adapun syarat-syarat untuk mencalonkan diri sebagai seorang khalifah adalah laki-laki, muslim, baligh, berakal, adil, merdeka, dan mampu. Orang yang lolos seleksi awal ini akan diserahkan kepada majelis umat. Majelis umat akan menentukan nama-nama calon yang lolos seleksi sebagai calon khalifah. Rentang waktu waktu pemilihan maksimal 3 hari 2 malam. Selanjutnya majelis umat akan memilih mereka yang memenuhi kualifikasi. Calon terpilih inilah yang akan dibaiat oleh rakyat, dengan cara baiat inilah islam menetapkan metode baku untuk mengangkat seorang khalifah. Metode inilah yang telah dicontohkan oleh rasulullah dan khulafaur rasidin yang menggantikan beliau setelahnya.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.