Abu Bakar Ba’asyir Bebas: Diduga Kamuflase Pencitraan

91

Oleh: Mardhatillah (Member Komunitas Remaja Islam Peduli Negeri)

Pendiri Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Abu Bakar Ba’asyir, yang mendekam di penjara dalam kasus terorisme, dijadwalkan akan segera dibebaskan setelah persyaratan bebas bersyarat “diringankan” dengan menekankan ia hanya akan “taat kepada Islam.” (BBC.com, 18/01/19)

Seperti diberitakan oleh banyak media massa, Abu Bakar Ba’asyir telah dinyatakan bebas setelah Presiden Joko Widodo memutuskan mengeluarkan kebijakan presiden untuk mengesampingkan sarat untuk bebas bersyarat bagi Abu Bakar Ba’asyir. Beliau disyaratkan menandatangani ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila serta mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Namun pendiri Jamaah Anshorut Tauhid itu menolak menandatangani ikrar setia kepada NKRI dan pancasila. Beliau memilih hanya menandatangani syarat akan taat kepada Islam. (Tempo.co, 19/01/19)

Hal ini tak ayal menimbulkan tanda tanya besar bagi umat Muslim. Apakah gerangan Presiden membuat kebijakan yang demikian? Adakah ini adalah bagian dari upaya merebut suara rakyat agar kembali menyerahkan kepemimpinan Indonesia kepadanya?

Pencitraan bukanlah hal asing bagi para tokoh untuk menarik simpatisan. Demi terwujudnya kepentingan. Begitupun bagi Capres dan Cawapres. Berbagai macam cara akan dilakukan agar apa yang menjadi tujuannya tercapai.

Bebasnya Abu Bakar Ba’asyir pun tak luput merupakan bagian dari kamuflase calon pemimpin hari ini agar citra buruk terlepas darinya. Seperti bukan menjadi rahasia lagi bahwa kepemimpinan saat ini cenderung refresif-anti Islam. Bukan berita asing ketika banyak ulama yang dikriminalisasi. Tuduhan chat mesum Habib Riziq, pembubara ormas Islam (HTI), dipersekusinya beberapa agenda ceramah Ustadz Felix Siauw, menjadi bukti nyata dari refresif-anti Islamnya kepemimpinan saat ini. Maka, kamuflase pencitraan dijadikan alat terbaik bagi merubah keberpihakan umat Islam saat ini agar memilihnya melanjutkan estapet kepemimpinannya periode kedua.

Begitulah kepemimpinan berdasar kepentingan semata. Dimana ada kepentingan yang akan diwujudkan maka berbagai macam cara pun seolah halal dilakukan. Jelas kepemimpinan Islam dibangun bukan berasas kepentingan semata. Namun dibangun berdasarkan kepentingan umum. Kepemimpinan Islam harusnya jujur dan tulus demi mengemban amanah sebagai khalifatullah. Yang setiap tindak tanduknya sebagai pemimpin akan dipertanggungjawabkan di Yaumil Akhir.

Politik demokrasi kapitalis mustahil jauh dari kepicikan. Sebab memang begitulah dasar dari berjalannya sistem ini. Apapun caranya, selama kepentingan dapat terwujud, maka halallah jadinya. Kepentingan umat pun hanya dijadikan alat demi memperoleh citra baik. Padahal nyatanya ketika pemilihan berakhir dan kepentingannya terwujud, maka mudah baginya untuk kembali ke citra aslinya. Karena memang begitulah perangai kepemimpinan dalam sistem demokrasi kapitalis.

Maka kembali kepada kepemimpinan Islam, kepemimpinan yang bernaung di bawah sistem Khilafah dan berbasis syariah, menjadi solusi paling absolut dalam mengentaskan permasalahan yang ada saat ini. Menjadikan pemimpin yang shalih dengan kepemimpinannya yang shahih tanpa ada lagi kamuflase pencintraan. Sehingga kepentingan rakyat tak lagi hanya dimanfaatkan sebagai akomodasi bagi bergeraknya kepentingan ke tangga kekuasaan. Melainkan menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas tanpa harus menerobos koridor syariah yang diterapkan secara praktis dalam sistem kekhilafahan. Wallahu’alam bish-showab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.